Kompas, Jumat, 15 Desember 2006
Ayo "Rame-rame" Kelola Sampah Sendiri
Ester Lince Napitupulu
Mengandalkan pengelolaan sampah oleh pemerintah ternyata tak kunjung tuntas.
Rasanya sudah saatnya kini warga Ibu Kota lebih aktif mengelola sampahnya
sendiri. Termasuk di dalamnya para pedagang di pasar-pasar!
Dalam sebuah kuliah umum di perguruan tinggi swasta Jakarta, awal November
lalu, Gubernur Sutiyoso sanggup berpanjang lebar menyampaikan paparannya soal
upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Dari soal busway, monorel,
hingga subway atau Jakarta Metro System. Namun, ketika seorang mahasiswa
bertanya soal pengelolaan sampah, orang nomor satu di DKI Jakarta itu terlihat
tak sedikit pun menampakkan kebanggaannya.
Ia bahkan beberapa kali menyampaikan kekesalannya atas tak berminatnya lagi
investor untuk mengolah sampah dengan teknologi tinggi. Penolakan masyarakat di
sekitar tempat yang akan dijadikan tempat pengolahan sampah terpadu di Bojong
dituding sebagai akibat dari provokasi beberapa pihak dan telah membuat
investor memilih mundur.
Sutiyoso sadar bahwa sistem sanitary landfill atau yang diakuinya lebih tepat
disebut open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang,
Bekasi, sudah ketinggalan zaman, bahkan berisiko terhadap kerusakan lingkungan.
Pengolahan sampah DKI sudah harus menerapkan teknologi tinggi. Sampah harus
dimanfaatkan, ujar Sutiyoso. Sayangnya, ketika teknologi tinggi itu akan
diterapkan, masyarakat lebih dahulu menolaknya sangat keras.
Dinilai tidak serius
Pengelolaan sampah DKI yang dinilai tidak juga bergerak maju belakangan ini
malah mendapat sorotan tajam. Peristiwa longsornya timbunan sampah di Zona IIIA
TPA Bantar Gebang pada 8 September dini hari yang menewaskan tiga pemulung dan
lima orang lainnya luka-luka semakin membuktikan bahwa pengelolaan sampah
secara asal-asalan hanya menunggu waktu untuk menjadi sebuah bencana.
Berbagai pihak lalu mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI
menangani sampah di wilayahnya sendiri. Wacana yang sudah lama didengungkan
agar DKI tidak mengandalkan pembuangan sampah ke daerah tetangga kembali
mencuat.
Namun, tampaknya sampai sejauh ini belum terlihat ada gerak untuk memulai
pengurangan sampah sejak di wilayah Jakarta sendiri. Akibatnya, sampah yang
dibuang ke TPA Bantar Gebang tetap saja tak berkurang dari angka 6.000 ton per
hari.
Semula, TPA Bantar Gebang yang kini sudah berumur 17 tahun itu memang
direncanakan menjadi tempat pengolahan sampah terpadu. Namun, sampai habis masa
kontraknya per Desember ini, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi
masih saja berkutat soal keuntungan yang didapat daripada mematangkan TPA yang
ramah lingkungan dan memberikan keuntungan bagi warga sekitar.
Padahal, beberapa kajian telah mengingatkan bahwa masa pakai TPA Bantar
Gebang tinggal dua tahun jika sistem yang digunakan tetap sanitary landfill
(buang lalu uruk) seperti selama ini. Di sisi lain, rencana pembangunan tiga
sarana pengelolaan sampah utama dalam bentuk fasilitas pengolahan sedang di
wilayah Jakarta belum juga terlaksana.
Meski sudah diingatkan akan akibatnya, aparat DKI tidak juga bergerak cepat
untuk menyosialisasikan partisipasi masyarakat dalam mengatasi sampah
perkotaan. Padahal, penyelesaian masalah sampah di sumbernya itu harus
dilakukan karena kenaikan pelayanan pengangkutan sampah hanya 1,8 persen, jauh
di bawah kenaikan penduduk yang mencapai 2,5 persen per tahun.
Dalam penyelesaian masalah persampahan di kota, pemerintah daerah jangan
hanya melihat untuk skala besar, seperti pengadaan tempat pembuangan akhir
sampah saja, papar Kepala Bidang Standarisasi dan Diseminasi Badan Penelitian
dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Lya Meilany Taufik. Justru
pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, dan menyelesaikan sampah sejak
dari permukiman, sudah bisa memutus mata rantai masalah sampah di perkotaan,
ujarnya.
Masyarakat mulai bergerak
Ketika para petinggi DKI masih memikirkan dan mencari solusi bagaimana
mengelola sampah dengan teknologi tinggi yang belum juga terwujud, sebagian
masyarakat Jakarta justru sudah mulai bergerak sendiri. Tekad bahwa Jakarta
harus bisa menyelesaikan soal sampahnya sendiri dibuktikan dengan tindakan
nyata yang dimulai di lingkungan rukun tetangga.
Di beberapa sudut perkampungan yang padat, misalnya, sudah terlihat kegiatan
penghijauan dan pengomposan. Warga diajar memilah sampah mulai di rumah, berupa
sampah basah dan kering.
Ajakan itu dimulai dari segelintir warga yang peduli terhadap masalah
lingkungan. Kader-kader lingkungan itulah yang menjadi contoh dan mendekati
warga di forum arisan atau dalam perkumpulan warga lainnya.
Bukan pekerjaan mudah untuk mengajak warga mengubah kebiasaan membuang
sampah. Alasannya, ngapain repot ngurusin sampah karena dengan bayar Rp 3.000
saja sampah diangkut petugas, tutur Ny Sidik (58), warga Cempaka Putih Barat
RT 07 RW 09, Jakarta Pusat, yang menjadi salah seorang kader lingkungan.
Keinginan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dengan pengelolaan sampah
yang bagus itu tertular karena melihat kampung tetangga yang sudah terlebih
dahulu menjalankannya. Di setiap RT ada dua kader lingkungan yang proaktif
mengajak warga untuk mau memilah dan membuang sampah basah ke komposter atau
alat pembuat kompos yang disediakan.
Di Perumahan Bumi Karang Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, misalnya,
pemilahan sampah hingga pembuatan kompos telah berjalan lama. Bahkan, tukang
sapu perumahan yang tadinya membuang daun-daun pepohonan begitu saja telah
mendapat uang tambahan dari membuat sampah organik menjadi kompos.
Kami mengajarkan supaya sampah dapur sebisa mungkin jangan sampai keluar
rumah. Warga di sini sudah bisa buat kompos sendiri. Volume sampah yang dibuang
pun berkurang, tutur Ny Sri Murniati (62) yang menjadi motivator warga bersama
suaminya, Menteri Kehutanan pada era Presiden Soeharto, Djamaludin
Suryohadikusumo (72).
Di beberapa tempat juga sudah ada TPS Zero Waste (tanpa sampah). Sampah warga
yang dikumpulkan ada yang diolah menjadi kompos, sebagian lain diambil pemulung.
Bagong Suyoto, Ketua LSM untuk Persampahan Nasional, mengutarakan, dalam
mengatasi masalah sampah warganya, DKI masih menganaktirikan partisipasi
masyarakat. Padahal, apa yang sudah ada di masyarakat itu jika dikelola dengan
baik akan sangat berarti dalam pengelolaan sampah Jakarta.
Kalaupun sekarang Pemerintah Provinsi DKI tak juga bergerak mengikuti gerakan
masyarakat yang sudah peduli sampah, tak ada salahnya kalau masyarakat Jakarta
bergerak sendiri untuk terus maju. Maka, marilah kita beramai-ramai mengelola
sampah sendiri....
---------------------------------
Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
