Opini Kamis, 08 Februari 2007 Banjir dan Kemandirian Masyarakat
Jaleswari Pramodhawardani Sungguh sulit untuk tidak menyalahkan siapa pun dalam menghadapi banjir yang menggenangi sebagian besar Jakarta hari-hari ini. Hidup kita juga tidak menjadi lebih mudah melalui banjir polemik, informasi, maupun pertengkaran pendapat antara pemerintah dan masyarakat yang dipublikasikan berbagai media. Masyarakat menuding ketidaksigapan pemerintah, pemerintah menuduh media terlalu berlebihan dalam pemberitaan dan mengeluh sulitnya mengatur masyarakat untuk disiplin dalam hal sampah, serta media membalas pemerintah dengan menunjukkan daftar ketidakpeduliannya dalam penanggulangan banjir. Siklus ini setidaknya muncul setiap lima tahun sekali, siapa pun gubernurnya atau dari kalangan mana pun presidennya. Dianggap peristiwa rutin Ada beberapa hal yang terekam oleh media mengenai banjir 10 tahun terakhir. Pertama, pemerintah pusat dan daerah belum menganggap banjir di Jakarta sebagai prioritas. Ketidakseriusan ini bisa ditelusuri melalui beberapa indikator umum, yaitu masih banyaknya paradoks dan inkonsistensi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan pengawasan terhadap tata ruang perkotaan. Misalnya, peruntukan lahan sering bertabrakan dengan keamanan lingkungan yang implikasinya memperparah banjir Jakarta. Kedua, hampir sama dengan pemerintah, tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir masih rendah. Misalnya, masalah pengelolaan sampah, kesadaran untuk membangun sistem peringatan dini di masyarakat yang rawan banjir, juga kedisiplinan dan kepedulian merawat lingkungan yang sulit diimplementasikan di lapangan. Ketiga, pembicaraan dan penanggulangan banjir hanya dilakukan sekadar ritual, merespons banjir, dan tidak membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir itu sendiri. Media belum menjadikan informasi banjir beserta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai kebutuhan penting yang perlu terus diberitakan yang lambat laun membentuk kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya hal itu. Keempat, ada kecenderungan menjadikan isu banjir Jakarta dilokalisasi hanya menjadi masalah penduduk Jakarta dan menjadi isu yang elitis. Padahal masalah resapan air mempunyai implikasi langsung kepada masyarakat yang berkenaan dengan dampak banjir. Meski pemetaan masalah itu amat teknis dan simplistis, setidaknya kita melihat bahwa kesalahan itu bukan harus disandang pemerintah semata. Kita semua berkontribusi dalam bencana banjir. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang dapat dipelajari dari banjir Jakarta kali ini? Modal sosial Melalui pemberitaan media dan yang langsung dialami di lapangan, kita masih memiliki modal sosial yang besar untuk dirawat dan dikembangkan. Potensi tersebut terlihat dari besarnya atensi berbagai elemen masyarakat dalam membantu korban. Hal itu telah teruji, tidak hanya dalam banjir Jakarta, melainkan juga dalam berbagai bencana alam di Indonesia. Bantuan spontan bisa dikumpulkan dalam waktu singkat, jauh sebelum pemerintah sendiri turun tangan. Kekuatan modal sosial yang berujud kepedulian ini merupakan aset untuk keluar, bukan hanya dalam masalah banjir maupun bencana alam, tetapi juga persoalan besar yang melilit negeri ini, korupsi, kemiskinan, dan lain-lain. Pada masa datang, bentuk mobilisasi dana ini perlu diperluas dalam bentuk partisipasi publik yang melihat persoalan bangsa ini bukan sebatas persoalan elite semata, tetapi persoalan publik secara umum. Pemerintah akhirnya hanya salah satu unsur kecil yang diharapkan dapat membantu kita keluar dari masalah besar ini. Ia menjadi fasilitator dalam merespons kebutuhan yang diinginkan. Kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah merupakan hal penting untuk terus diingatkan, disosialisasikan, dan dibangkitkan. Di sini peran media menjadi amat penting. Pascabanjir Dalam waktu dekat, kita akan dihadapkan pada masalah pascabanjir. Kita akan berhadapan dengan data kemiskinan baru, dengan persoalan permukiman, pendidikan, relokasi penduduk, dan lain-lain. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin kita harus mulai dari organisasi pemerintahan terkecil di masyarakat, dari bawah dan partisipatif, yaitu kelurahan, untuk duduk bersama membicarakan persoalan dan solusi persoalan warganya. Kemandirian masyarakat berbasis lokal ini tidak mudah diciptakan dalam hitungan waktu. Namun, hal ini penting untuk dimulai, kita butuh proses panjang untuk sebuah tindakan perbaikan nasib bangsa. Dukungan pemerintah dapat berupa informasi akurat dan lengkap, dana yang wajar sesuai dengan kebutuhan minimal, serta dorongan untuk menciptakan situasi yang kondusif. Persoalan permukiman di sepanjang bantaran sungai, misalnya, akan menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar. Dalam jangka panjang, kemandirian masyarakat bisa memperkuat posisi tawar mereka terhadap negara dalam memutuskan nasib negeri ini. Masyarakat tidak dilihat lagi sebagai obyek tak berdaya, tetapi sebagai aktor yang ikut memutuskan ke mana bangsa ini melangkah. Jaleswari Pramodhawardani Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI; Anggota Dewan Penasihat The Indonesian Institute ____________________________________________________________________________________ Need Mail bonding? Go to the Yahoo! Mail Q&A for great tips from Yahoo! Answers users. http://answers.yahoo.com/dir/?link=list&sid=396546091
