22 Mei 2008 Keterpaksaan Dokter
Rizky Adriansyah Penulis adalah Ketua Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) Cabang Medan Sejarah mencatat dokter merupakan profesi yang mulia karena berusaha menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan manusia. Kemuliaannya sulit diukur dengan sesuatu yang berbau materiil. Konon ketika negara kita belum merdeka, para dokter pribumi, seperti dokter Wahidin dan dr Sutomo sangat jarang dibayar. Ada suatu kenikmatan apabila dokter berhasil menyembuhkan pasiennya. Namun, yang terjadi sekarang dokter kecewa jika pasien tidak membayar sesuai yang diharapkannya. Degradasi nilai sosial tersebut terjadi ketika nilai-nilai kemanusiaan 'teracuni' uang. Dokter juga dihadapkan pada kenyataan dunia telah berubah dari humanistik menjadi lebih materialistik. Salahkah dokter kita karena berubah? Tidak, karena ternyata negara kita memaksa mereka mengabdi. Pengabdian mereka bukan karena kesadaran, tetapi keterpaksaan. Mulai dari pendidikan di perguruan tinggi sampai menjalankan tugas di masyarakat. Sewaktu masih menjadi mahasiswa kedokteran, sangat banyak waktu yang harus dikorbankan untuk mengerjakan tugas, praktikum, dan mempersiapkan ujian. Itu harus dilakukan secara terpaksa karena mereka telah membayar mahal dan demi cita-cita menjadi dokter. Selama menjadi dokter muda (co-assistant), mereka harus belajar dan bekerja dengan melayani pasien tanpa dibayar. Itu harus dilakukan secara terpaksa. Lagi-lagi karena mereka telah membayar mahal dan demi cita-cita menjadi dokter. Setelah menjadi dokter, mereka harus mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat menjalankan praktik kedokteran. Itu harus dijalani dengan membayar mahal karena ingin menjadi dokter. Selesaikah keterpaksaan untuk dapat mengabdi tersebut? Belum, sebab harus sekolah lagi menjadi dokter spesialis. Lalu sudah sadarkah para dokter kita untuk mengabdi? Pemerintah kita seakan tak peduli dengan pentingnya kesadaran dokter untuk mengabdi. Daripada pemerintah harus membayar mahal untuk memberikan pendidikan kedokteran yang menyadarkan dokter untuk mengabdi, pemerintah lebih memilih memberikan kesempatan pada perguruan tinggi membuka fakultas kedokteran sebanyak-banyaknya. Masalah kualitas dokter adalah tanggung jawab institusi pendidikan dan organisasi profesi. Yang penting bagi pemerintah adalah kuantitas dan pemerataan. Tidak jelas dengan ketidakmerataan dokter, pemerintah menjadi kebingungan seakan menyalahkan institusi pendidikan karena tidak mampu memproduksi dokter yang sadar mengabdi kepada masyarakat. Kenyataan tersebut tidak membuat pemerintah kita berhenti memaksa para dokter agar mau mengabdi. Pemerintah membuat kebijakan/peraturan yang memaksa para dokter harus membayar karena ketidakmerataan dan kualitas dokter yang rendah tersebut. Kesalahan pemerintah dalam mengolah data dan meregulasi jumlah dokter harus dibayar para dokter untuk memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) menggantikan Surat Penugasan (SP). Kesalahan pemerintah untuk memeratakan dokter diperbaiki dengan membatasi izin praktik dengan hanya tiga tempat praktik. Karena semakin sedikit tempat praktik dokter, pemerintah daerah menaikkan retribusi izin praktik dokter dan teriming-iming mengenakan pajak yang lebih besar. Penyakit pemerintah untuk memaksa para dokter tersebut agar mengabdi juga menular ke institusi pendidikan dan organisasi profesinya. Kesalahan institusi pendidikan karena menciptakan dokter yang tidak berkualitas harus dibayar para dokter untuk memiliki sertifikat kompetensi. Tahu begitu pentingnya sertifikat kompetensi bagi para dokter, organisasi profesi memaksa para anggotanya untuk membayar Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan sebagai syarat mendapatkan sertifikat tersebut. Hal tersebut terpaksa dilakukan para dokter agar dapat mengabdi kepada masyarakat. Jika sudah demikian, berapa uang yang harus dikumpulkan dokter untuk membayar pengabdian dan berapa pula biaya yang harus dibayar masyarakat sebagai penghargaan atas pengabdian dokter tersebut? Sadarkah para dokter dengan bentuk dan cara pengabdiannya sekarang? Para dokter seakan lupa bahwa yang membangkitkan semangat meraih kemerdekaan adalah profesi mereka. Dokter Wahidin, dr Sutomo, dan lain-lain berusaha menjadi dokter agar dapat menolong rakyatnya melalui Budi Utomo. Tak terbesit sedikit pun di dalam hati mereka mendapatkan bayaran dalam usaha memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Tak pernah terpikirkan oleh mereka akan menjadi pahlawan yang dikenang karena berusaha membangkitkan rakyatnya dari keputusasaan untuk melawan penjajah. Di tengah kesibukan mengurus embrio negara, dokter Wahidin dan kawan-kawan tetap memberikan pelayanan kesehatan karena kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Harkat dan martabat dokter tetap dijaga dengan memberikan pelayanan kesehatan tanpa memandang suku, agama, ras, dan bahkan penjajah yang sedang sakit sekalipun. Seratus tahun berlalu, dokter kita terlena. Mereka disibukkan dengan mencari uang. Bukan hanya untuk makan mereka, tetapi untuk negara. Tidak perlu dihitung berapa biaya pendidikan yang telah dikeluarkan. Dokter umum saja harus membayar lebih dari Rp 30 juta selama lima tahun (Rp 500 ribu/bulan) agar dapat menjalankan praktik kedokteran. Mengapa sebesar itu? Untuk lima tahun, seorang dokter umum harus membayar Rp 250 ribu untuk Surat Tanda Registrasi (STR), Rp 500 ribu untuk uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, Rp 600 ribu untuk iuran organisasi profesi, Rp 150 ribu untuk izin praktik, ditambah Rp 500 ribu untuk pajak, plus Rp 10 juta untuk mengikuti Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB), dan Rp 15 juta untuk sewa tempat praktik. Tidak cukup untuk bisa kaya dengan bayaran pasien yang berobat, para dokter pun berkolusi dengan perusahaan farmasi. Akibatnya, masyarakat mengidentikkan dan mengukur harkat dan martabat dokter dengan senilai harga yang bisa dibayar. Semakin spesialistik dokter tersebut, semakin mahal harganya. Semakin terhormatkah profesi dokter di mata masyarakat? Jawaban tersebut harus dibayar mahal oleh dokter ketika dihadapkan pada tuntutan malapraktik. Pada kondisi tersebut, para dokter baru sadar bahwa cap dokter malapraktik yang dilekatkan kepadanya menambah gelar sebagai dokter PTT (profesi tidak terhormat). Hukuman moral itu saja sudah harus dibayar mahal oleh para dokter dengan tidak ada lagi pasien yang mau berobat kepadanya. Yang lebih menyedihkan, jika ternyata ia terbukti melakukan tindakan malapraktik yang memaksa mereka melakukan pengabdian di balik jeruji besi. Dokter juga manusia. Ia tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Satu nilai kemanusiaan yang masih ada di dalam hati nurani dokter Indonesia terhadap bangsanya, yaitu tidak ada sedikit pun keinginan ataupun motivasi untuk menyakiti pasien dan masyarakatnya. Tidak ada dokter Indonesia yang sengaja ingin membunuh pasiennya. Di sisi yang lain, dokter juga sangat ingin pasien dan masyarakat dekat dan sayang kepada mereka. Hal yang sudah sangat jarang didengar di telinga para dokter adalah ketika keluarga pasien atau pasien sendiri berusaha mendatangi dokter untuk mengucapkan terima kasih setelah sembuh. Apakah karena merasa dokter telah dibayar mahal sehingga terlalu berlebihan dan menghabiskan waktu untuk mengucapkan terima kasih? Wallahu alam. Lalu, kapan para dokter bisa berbenah diri jika waktunya habis untuk mengabdi? Siapa dokter-dokter yang merenungi nasib bangsanya setelah seratus tahun yang lalu dokter Sutomo dan kawan-kawan membangkitkan rasa nasionalisme bangsanya? Jangankan merenung nasib bangsanya, merenung nasibnya sendiri saja ia tidak punya waktu! Dokter terbelenggu dengan model pengabdian yang dijalankannya. Seperti sudah menjadi pilihan hidup, dokter menjalankan praktik kedokteran sebagai sebuah kebiasaan. Terbiasa dengan tugas dan praktik yang monoton, dokter merasa telah berhasil menjalankan profesi kedokterannya. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjadi dokter Sutomo-dokter Sutomo berikutnya. Tidak tahu atau tidak tahu menahu bahwa dirinya merupakan agent of change dan agent of development seperti yang didengung-dengungkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam rangka memperingati seabad peran dokter pada 20 Mei 2008 ini. Yang penting bisa praktik sebagai dokter demi sesuap nasi dan menambah harta yang diwariskan kepada anak cucunya. Salahkah profesi dokter kalau dokter-dokter kita menjadi egoistis dan individualistis? Ataukah ini bagian dari tuntutan zaman? Euforia bahwa dokter Indonesia telah mengabdi selama seratus tahun di Indonesia dimaknai dengan berbagai kegiatan IDI yang sedikit menyentuh hati nurani para dokter dan terkesan juga memaksa para dokter untuk mengabdi. Kegiatan aksi minimal dengan menggratiskan jasa dokter pada tanggal 20 Mei 2008 seakan membenarkan bahwa selama ini praktik kedokteran di Indonesia identik dengan uang sehingga perlu pengabdian semu dengan membebaskan biaya selama satu hari. Apakah dengan satu hari dokter kita menyadari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi bingkai profesionalisme mereka? Lalu sehatkah pemerintah dan bangsa kita dengan model pengabdian dokter sekarang ini? Terserah dengan apa yang dilakukan organisasi profesi dalam memaknai seratus tahun pengabdiannya, akhirnya penulis mengucapkan selamat hari kebangkitan nasional dan seabad peran dokter di Indonesia. Semoga rintihan tulisan ini dapat meneriakkan sanubari para dokter Indonesia untuk bangkit melawan penjajahan terhadap profesionalisme. Semoga para dokter Indonesia bangkit melawan penjajahan terhadap harkat, martabat, dan ketertindasan masyarakatnya. Dan semoga para dokter Indonesia bangkit melawan penjajahan terhadap kesehatan bangsanya. Ikhtisar: - Banyak pengabdian dokter bukan karena kesadaran, tetapi keterpaksaan. - Biaya pendidikan yang mahal membuat banyak dokter kehilangan hati nurani. _____ Berita Republika Online http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=334710&kat_id=16 <http://www.republika.co.id/Cetak_detail.asp?id=334710&kat_id=16> [Non-text portions of this message have been removed]
