Membandingkan Eva Morales dengan Pemerintahan SBY-JK
Oleh: Ari Kristianawati
Sinar Harapan, 12/01/06
Eva Morales, mantan aktifis pembela hak-hak suku Indian dan komunitas petani
Koka, mengemukakan tekad akan memotong gajinya dan gaji para anggota kongres
serta aparatur birokrasi sampai 50%. Tekad itu jarang dijumpai di kalangan
pemimpin negara-negara dunia ketiga.
Pemotongan gaji ini didasari beberapa alasan. Pertama, untuk mewujudkan
kepedulian sosial terhadap penduduk Bolivia yang rata-rata berpenghasilan
rendah. Kedua, sebagai langkah penghematan anggaran negara agar bisa surplus
untuk membiayai program jaminan sosial. Ketiga, untuk menunjukkan prinsip
kepemimpinan yang equal dan populis.
Morales yang memenangkan lebih dari 52,4% suara, mengikuti tren
negara-negara Amerika Selatan seperti Brazilia, Argentina, Uruguay, yang
pemimpinnya kini berhaluan sosialis-demokrat, yang berpandangan
anti-globalisasi neo-liberal dan anti-dominasi Amerika Serikat. Dalam masa
kampanye ia mengumbar janji di antaranya melindungi eksistensi masyarakat adat
Indian dan petani Koka, yang menghasilkan kokain yang di Bolivia menjadi
sumber obat-obatan tradisional.
Ia pun akan menjadikan negara sebagai alat untuk memakmurkan seluruh
rakyat dan bukannya sebagai alat untuk melindungi kepentingan modal serta
sistem ekonomi kapitalisme.
Kemenangan Morales dalam pemilu Bolivia awal Desember 2005 identik
dengan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla (SBY-JK) dalam pemilu
Presiden Indonesia pada September 2004, yakni keduanya memiliki popularitas
tinggi.
Namun bedanya, popularitas Eva Morales dibangun dari perjuangan
mengadvokasi penindasan komunitas adat dan masyarakat miskin di Bolivia,
sedangkan SBY-JK dari produk pembentukan citra media. Morales dalam masa
kampanye mengungkapkan janji-janji yang idealis sama dengan SBY-JK. Bedanya,
Morales melancarkan argumentasi alternatif terhadap sistem kapitalisme dan
ekonomi pasar. Sedangkan janji-janji SBY-JK tidak dilandasi alternatif atas
sistem ekonomi kapitalisme crony-birokrasi yang telah mengakar semenjak Orde
Baru.
Tidak Tulus
Menjelang kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005, SBY-JK dan para menteri
tak henti-hentinya mengimbau masyarakat untuk menghemat BBM karena stoknya di
Indonesia semakin menipis. Untuk awalnya, pemerintahan SBY-JK dan para menteri
memberi contoh dengan tidak lagi menggunakan jas dengan asumsi akan mengurangi
beroperasinya AC di Istana. Beberapa gubernur dan bupati serta anggota DPRD
naik kuda atau sepeda ke kantor.
Namun contoh-contoh itu hanya lips service karena di tengah beban
kenaikan BBM per 1 Oktober, mereka menaikkan anggaran kepresidenan dan
berbagai lembaga pemerintahan rata-rata 40%. Demikian pula para wakil rakyat
di DPR mengajukan kenaikan tunjangan Rp 10 juta per bulan. Pemerintahan SBY-JK
juga semakin melukai rasa ketidakadilan publik manakala akhir Desember
menyatakan akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya 3,5
juta rata-rata 15-30% dan tunjangan struktural pejabat 50%.
Kesemuanya itu akan menghabiskan anggaran Rp 17 triliun. Padahal
pemerintah SBY-JK berulang-ulang menyatakan akan menghemat dengan beragam
cara, termasuk memotong subsidi BBM secara bertahap sebesar Rp 20 triliun per
tahun hingga untuk beberapa tahun ke depan subsidi BBM di nol persen.
Sebaliknya, alokasi belanja pegawai negara dinaikkan terus menerus setiap
tahunnya, yang akhirnya akan menyedot anggaran negara baik di pusat maupun
daerah.
Apa yang bisa dipetik dari perbedaan di atas adalah: Morales memimpin
dengan contoh keteladanan penuh, sedangkan pemerintahan SBY-JK dengan contoh
keteladanan yang tidak tulus. Antara Eva Morales dan SBY-JK juga ada perbedaan
dalam memahami desain makro ekonomi nasional. Eva Morales tidak mempercayai
sistem ekonomi pasar (baca: neoliberalisme/kapitalisme), sedangkan SBY-JK
sangat mempercayai mazhab teori ekonomi pasar beserta dalil-dalil dan turunan
kebijakan mikro-ekonominya.
Ala Orde Baru
Tidak mengherankan Eva Morales merumuskan tiga program ekonomi mendesak
yangakan dilakukan pada 2 tahun pertama awal pemerintahannya, yakni: Program
penjaminan sosial bagi masyarakat miskin yang produktif di bidang
pendidikan-kesehatan, program nasionalisasi migas dan nasionalisasi perusahaan
asing untuk kemakmuran masyarakat, dan program penguatan hak-hak
sosial-ekonomi-budaya masyarakat.
Sedangkan pemerintahan SBY-JK, program-program ekonominya masih sewatak
dengan pemerintahan Orde Baru, Orde Transisi Habibie, dan Megawati yang gemar
melakukan privatisasi (baca: menjual) perusahaan negara ke pemodal asing,
program penghapusan subsidi masyarakat karena dianggap beban bagi anggaran
negara, serta program tetap pembayaran utang LN untuk meraih kepercayaan asing.
Serta pula program liberalisasi ekonomi (pasar) sehingga terjadi proses
pemiskinan struktural bagi petani dan buruh di Indonesia.
Apakah Indonesia akan semakin terpuruk oleh kemiskinan massal, jeratan
utang luar negeri, munculnya kesenjangan ekonomi yang dibumbuhi korupsi yang
merajalela? Ataukah Bolivia yang akan terpuruk dalam kemiskinan dan
keterbelakangan sosial? Masa 1 tahun pemerintahan SBY-JK memang secara
periodisasi politik tidak bisa dibandingkan dengan 1 bulan pemerintahan Eva
Morales.
Namun andaikata pemerintahan SBY-JK dibandingkan dengan pemerintahan
pemimpin berideologi kerakyatan di Argentina, Brazil, Uruguay yang berusia
lebih dari 3 tahun, jelas Indonesia bisa dikatakan lebih buruk dibanding
kinerja pemerintahan sosial-demokrat di Brazilia dan Argentina yang negaranya
tidak pernah masuk 10 besar negara terkorup di dunia.
Penulis adalah aktifis perhimpunan CITRA KASIH, Jawa Tengah
---------------------------------
Yahoo! Photos Showcase holiday pictures in hardcover
Photo Books. You design it and well bind it!
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/