http://www.harianterbit.com/artikel.php?kategori=PASAR/NERACA&id=36617
8 February 2006 - 09:12


Tim internal audit Depkeu gagal urus aset eks BPPN


JAKARTA - Departemen Keuangan (Depkeu) membentuk tim baru untuk mengurus aset 
eks BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Ini merupakan bukti kegagalan 
tim internal audit yang dibentuk Depkeu. 

�Pembentukan tim baru ini akan kontraproduktif dan hanya menimbulkan bahaya 
penyalahgunaan kewenangan. Tim ini hanya mengurus aset warisan tim pemberesan 
BPPN dan akan menjadi makanan empuk bagi orang-orang di Depkeu,� ujar 
pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy di Jakarta, kemarin. 

Selama ini, kata Noorsy, orang-orang yang berada di tim pemberesan BPPN tidak 
bisa dipercaya dan tidak transparan dalam pengelolaan aset. Dikhawatirkan 
pembentukan tim baru ini hanya dijadikan ajang Depkeu meneguk keuntungan 
sebesar-besarnya melalui penjualan aset warisan BPPN dan penjualan 16 bank 
dalam likuidasi (BDL). 

Depkeu seharusnya mendorong dilakukan audit tim pemberesan BPPN oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). �Audit yang dilakukan harus audit investigatif 
terhadap kinerja BPPN, bukan audit spesial yang tidak menyentuh masalah,� 
kata Noorsy. 

Dia menilai kebijakan Depkeu dalam penanganan aset tidak memiliki kredibilitas 
dan terkesan membodohi masyarakat. Kebijakan audit internal di era Menkeu Jusuf 
Anwar yang telah dilaksanakan juga tidak berjalan dengan baik karena mereka 
gagal memetakan aset-aset yang dimiliki. 

Tim audit internal, seharusnya bisa memisahkan aset yang tidak jelas, yang 
memiliki status hukum dan tidak, bagaimana posisi aset tersebut, kualitas aset 
yang ada dan jumlahnya. �Pada praktiknya mereka tidak melakukan hal 
berarti,� ujarnya. 

Noorsy mengatakan, keinginan membentuk tim baru ini merupakan upaya Depkeu 
memperbesar kekuasaan dan menjadikan Menkeu memiliki kekuasaan seperti perdana 
menteri. 

�Departemen keuangan memiliki penyakit akut yakni penyakit konflik 
kepentingan yang menghendaki kekuasaan yang besar di tiap direktorat 
jenderal,� paparnya. 

Depkeu seharusnya tidak boleh mengelola anggaran, menampung pendapatan negara 
dan mengelola aset, karena ini hanya memperbesar potensi penyelewengan 
kekuasaan. (fen) 

[Non-text portions of this message have been removed]



Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 



Kirim email ke