http://www.suaramerdeka.com/harian/0603/06/nas06.htm
Analisis ekonomi
Pemerintah Tidak Pede
a.. Humpuss Exxon Harus Diperiksa
Didik J Rachbini
I
SU siapa yang akan menjadi operator pertama atau pemimpin eksploitasi Blok Cepu
menjadi isu panas sekarang. Maklum, Blok Cepu merupakan lapangan minyak yang
besar cadangannya sehingga kepentingan negara dan rakyat sangat besar. Tidak
hanya itu, kepentingan investor juga sangat tinggi, karena Blok Cepu merupakan
peluang dan potensi bisnis yang sangat menjanjikan.
Rapat gabungan antara DPR dan pemerintah (diwakili Menteri ESDM, Menteri Negara
BUMN, dan Menteri Perindustrian) telah menelurkan kesimpulan bahwa pengelolaan
Blok Cepu harus didedikasikan untuk kepentingan negara dan rakyat. Pada tataran
normatif ini tidak ada masalah, tetapi dalam implementasinya harus ditetapkan
pola yang paling baik untuk kepentingan rakyat dan bangsa.
Ketika masuk pada perdebatan siapa yang harus memimpin, maka anggota Dewan
peserta sidang terpecah. Usulan agar Pertamina menjadi operator menjadi mentah,
karena perbedaan kepentingan tersebut.
Sebenarnya aspirasi yang rasional adalah keputusan operatorship di tangan
bangsa sendiri, dalam hal ini Pertamina. Tidak perlu lagi ada pertanyaan apakah
Pertamina mampu atau tidak, karena pengalaman dan kerja sama selama ini sudah
sangat memungkinkan untuk melakukannya.
Lagi pula ladang minyak Blok Cepu tidak terlalu dalam dan sudah dieksploitasi
oleh rakyat sejak hampir seabad yang lalu dengan teknologi yang tidak terlalu
canggih. Dengan demikian, alasan soal kemampuan teknologi tidak terlalu relevan
di sini.
Pertanyaan lain, apakah Pertamina mempunyai uang atau tidak juga merupakan hal
yang relevan, karena investasi di sektor perminyakan sangat atraktif. Apalagi,
harga minyak dunia sudah sedemikian tinggi sehingga menjanjikan keuntungan yang
tinggi.
Banyak anggota Dewan yang terlihat tidak mendukung keputusan ini, termasuk
pemerintah yang ragu-ragu. Masalahnya sebenarnya tidak pada dua pertanyaan
tentang kemampuan perusahaan dan teknologi serta kemampuan keuangan. Dua isu
ini bisa dianggap bukan soal dan hanya menjadi alasan untuk mendesakkan
kepentingan dari masing-masing pihak.
Masalah yang krusial adalah benturan kepentingan yang besar antara negara dan
pemerintah, yang memiliki hak dasar terhadap bumi dan kekayaan alam Blok Cepu
tersebut - dalam hal ini diwakili oleh Pertamina - dengan kepentingan investor,
yang telah menanamkan modal dan mengejar keuntungan maksimal.
Mestinya para anggota Dewan berdiri pada posisi kepentingan nasional secara
lebih jelas. Tetapi hal ini tidak terlihat, karena banyak yang ragu-ragu dan
terpengaruh lobi dan pengaruh lain yang menabrak kepentingan nasional.
Pemerintah tidak percaya diri, karena tekanan lobi dari luar memang cukup kuat
dan berat. Karena itu, jika tidak ada tekanan dari DPR, kecenderungan
pemerintah tidak memilih Pertamina sebagai operator utama pada lapangan minyak
Blok Cepu tersebut.
Di sinilah letak anomali aspirasi pemerintah, yang mengalami deplesi mentalitas
inlader sejak lama. Padahal, posisi hak pengelolaan yang paling dekat ada di
tangan Pertamina.
Hak pengelolaan bergulir ke Exxon lewat proses yang salah kaprah. Pertamina
sebagai pemilik hak pengelolaan melakukan kerja sama TAC dengan Humpuss Patra
Gas, yang tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Jika kontrak sudah selesai,
maka hak harus kembali kepada Pertamina kembali.
Dengan demikian, timbul pertanyaan, mengapa hak pengelolaan beralih ke tangan
Exxon? Di sini salah kaprah dan indikasi KKN, yang harus masuk ke dalam
pemeriksaan hukum. Humpuss dengan pihak Exxon telah melakukan praktik
pengalihan hak secara ilegal sehingga harus diperiksa.(41t)
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
