http://www.suarapembaruan.com/News/2006/03/14/Utama/ut01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY
1 April, Listrik Naik
JAKARTA - Pemerintah kemungkinan besar menaikkan tarif dasar listrik (TDL)
mulai 1 April 2006, dan berlaku efektif untuk tagihan pelanggan pada Mei tahun
2006. Kepastian itu diperoleh setelah dalam rapat koordinasi di tingkat
menteri-menteri ekonomi menyepakati bahwa kenaikan harus segera dilakukan untuk
mengantisipasi beban subsidi dari APBN.
Sumber Pembaruan yang turut dalam rapat di Jakarta tersebut, Selasa (14/3),
mengungkapkan, kenaikan TDL tidak bisa ditunda-tunda lagi. Menurut rencana
persentase kenaikannya rata-rata 10 persen. ''Jadi ada yang di bawah 10 persen
dan ada yang lebih dari 10 persen bergantung pada kelompok pelanggan yang
mana,'' katanya.
Dia mengatakan, berdasarkan perhitungan sementara, kenaikan TDL terbesar akan
diberlakukan pada kelompok industri besar, dengan besaran kenaikan mencapai 38
persen. Sedangkan, pelanggan yang dinilai masih perlu disubsidi, tarif
kenaikannya hanya berkisar 5 hingga 10 persen.
Dengan kenaikan TDL rata-rata 10 persen, diperkirakan subsidi tambahan dari
APBN yang diberikan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai Rp 5,6
triliun. Tetapi hal itu masih harus dibahas antara pemerintah dan Panitia
Anggaran DPR.
Pembahasan Khusus
Berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan TDL, Komisi VII DPR meminta agar
keputusan kenaikan itu tidak diumumkan pemerintah sebelum ada pembahasan khusus
bersama Dewan. Untuk itu, Komisi VII akan segera membahas masalah TDL secara
menyeluruh dengan tim teknis dari pemerintah, tanpa melibatkan tim teknis dari
PLN.
Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi dalam rapat kerja dengan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Senin (13/3) malam menegaskan, DPR
tidak mau lagi kecolongan.
''Jadi, kami minta pemerintah jangan mengumumkan kenaikan TDL, sebelum ada
pembahasan di Komisi VII. Jangan seperti yang sudah-sudah, ketika menaikkan
harga BBM, tahu-tahu diumumkan, padahal belum ada pembahasan final dengan
Komisi VII,'' tandasnya mengingatkan.
Beberapa anggota Komisi VII juga menekankan, pemerintah melalui Tim Teknis TDL,
harus transparan menjelaskan perhitungan-perhitungan kenaikan tarif listrik,
terkait dengan hasil audit terhadap biaya pokok penyediaan (BPP) listrik oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit tersebut memang permintaan Komisi VII,
karena menilai BPP listrik yang diajukan PLN tidak wajar.
Sementara Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menilai, perbedaan hasil audit BPK
dengan BPP yang diajukan PLN wajar. Sebab, metode perhitungan yang digunakan
tidak sama.
''BPK menggunakan acuan data tahun-tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan BPP
2006. Padahal, kalau bicara BPP listrik itu, ya BPP tahun 2006. Dan 2006 itu
masih ada April sampai Desember. Tapi apa pun hasil auditnya, kita terima,''
katanya.
Mengenai adanya defisit Rp 27,2 triliun dalam hasil audit BPK, Purnomo
menjelaskan, defisit senilai Rp 17 triliun di antaranya memang akan ditutup
dengan subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN 2006. Sedangkan kekurangannya,
dia justru meminta pendapat Komisi VII, apakah itu bisa diambil dari APBN atau
dari pos anggaran lain.
''Saya ingin mendengar saran dari Komisi VII. Karena itu, menurut saya, masalah
TDL ini dibahas dalam rapat tersendiri, bersama tim teknis juga,'' imbuhnya.
Terkait masalah tersebut, Wakil Ketua Komisi VII Sonny Keraf meminta agar saat
menjelaskan rencana kenaikan TDL, Menteri ESDM harus kompak dan sejalan dengan
keputusan bulat Kabinet Indonesia Bersatu.
''Jangan sampai penjelasan Menteri ESDM berulang- ulang hanya mengenai BPP yang
naik karena dampak kenaikan harga minyak dan BBM. Menteri harus menjelaskan
sampai di mana pembahasan pemerintah, berapa hitungan persentase kenaikan TDL.
Kalau kami, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan, minta TDL jangan naik tahun
ini, dan bahkan sampai tahun 2007,'' katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Parno Isworo
mengungkapkan, perhitungan BPP listrik 2006 memperhitungkan asumsi volume
penjualan listrik tahun ini sebesar 112,76 juta megawatt hour (MWh), dengan
perkiraan pertumbuhan konsumsi listrik sebesar 6,26 persen. Sedangkan, asumsi
yang digunakan BPK, volume penjualan listrik 111,93 juta MWh, dengan perkiraan
pertumbuhan konsumsi 5,47 persen.
Sementara itu, terkait biaya bahan bakar dalam perhitungan BPP, PLN menggunakan
asumsi harga gas dengan mengacu pada harga tahun 2005, ditambah perkiraan
kenaikan harga 15 persen. Sedangkan, perhitungan yang digunakan BPK tidak
menambahkan perkiraan kenaikan harga gas.
Menurut BPK, kontrak pembelian gas umumnya berlaku untuk jangka panjang,
sehingga tidak perlu ada perkiraan kenaikan harga.
Begitu pula dengan harga batu bara, BPK tidak memperhitungan perkiraan kenaikan
harga. Berbeda dengan PLN yang memperhitungkaan harga batu bara tahun 2006 Rp
206 sampai Rp 470 per kilogram, dengan perkiraan kenaikan harga hingga 20
persen. (N-3/H-13)
Last modified: 14/3/06
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
