http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/21/utama/2523337.htm
Pemerintah Kaji Rekayasa Tolak Perusahaan AS
Jakarta, Kompas - Pemerintah saat ini tengah mengkaji kemungkinan adanya
rekayasa terpadu di berbagai daerah untuk menolak keberadaan
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia.
Demonstrasi menolak PT Freeport Indonesia (FI) di Papua, yang disusul aksi
serupa terhadap PT ExxonMobil di Blok Cepu dan PT Newmont Nusa Tenggara,
dikhawatirkan akan terus merembet ke pengelolaan ExxonMobil di sumur gas
Natuna D-Alpha di kawasan Kepulauan Natuna, Riau.
Berbicara kepada pers sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas yang dipimpin
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (20/3) di Kantor Presiden, Jakarta,
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan, pengkajian itu dilakukan
karena aksi penolakan tersebut terjadi hampir serempak.
"Kami sedang menelaah apakah memang ada rekayasa terpadu ke berbagai tempat
sehubungan dengan kegiatan perusahaan AS (Amerika Serikat). Apakah Freeport,
ExxonMobil, Newmont, dan siapa tahu juga nantinya ExxonMobil di kawasan
Kepulauan Natuna yang akan dipersoalkan," ujar Juwono.
Ia mengaku belum tahu ke arah mana hasil penyelidikan Kepolisian Negara RI
(Polri). Sebab, hasil pemeriksaan berada di tangan Kepala Polri Jenderal
(Pol) Sutanto. "Siapa pun nanti tokohnya, pangkat dan jabatannya apa di masa
lampau, secara hukum akan diproses jika ada temuan-temuan," kata Juwono.
Ditanya kemungkinan peristiwa Abepura ditunggangi, Juwono mengakui, saat ini
pihak kepolisian masih melakukan investigasi. "Kami ingin secepatnya,
kira-kira siapa di dalam maupun di luar negeri yang terlibat dalam berbagai
rekayasa unjuk rasa di berbagai tempat," paparnya.
Mengenai indikasi ada rekayasa, Juwono mengatakan, "Yang dipersiapkan di
lapangan sudah terlalu rapi kelihatannya, baik barang maupun senjata dan
batu-batu. Tidak mungkin kalau tidak dipersiapkan dengan cermat sebelumnya."
"Sasarannya, menurut dugaan kami, memang ada berbagai pihak yang ingin
membuat peristiwa tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang cukup
berat oleh aparat keamanan sehingga Papua langsung diangkat ke masalah
internasional dan kemudian merugikan citra kita dari sisi ekonomi, politik,
dan keamanan," kata Juwono.
Menyinggung dugaan kerusuhan di Abepura akan dijadikan seperti kasus Santa
Cruz di Timor Timur, Juwono menyatakan, "Kami punya firasat seperti itu
karena terlalu rapi, disiapkan, dan tidak secara spontan dilaksanakan. Sulit
untuk membayangkan bahwa hal itu tidak direncanakan sebelumnya, baik oleh
unsur-unsur dalam negeri maupun luar negeri."
*Kepala BIN: provokasi*
Di tempat yang sama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar
mengemukakan, pernyataan-pernyataan politik para politisi mengenai masalah
Papua terkait dengan operasi PT FI memberikan semacam provokasi. Ia tidak
menyebut nama politisi itu. "Pernyataan-pernyataan politik tersebut juga
memberikan semacam provokasi," ujar Syamsir sebelum rapat. Ditanya
rinciannya, Syamsir hanya berujar, "Ya, kalian sudah tahulah. Kalian tahulah
siapa itu."
Ditanya apakah salah satu politisi itu adalah mantan Ketua Majelis
Permusyawaratan Rakyat Amien Rais, Syamsir sambil tertawa menjawab beberapa
kali, "Sudah tahu kok tanya."
Syamsir juga mensinyalir, membesarnya kasus Papua karena ada lembaga swadaya
masyarakat (LSM) yang menjadi sponsor. "Yang kami tahu sponsor itu masih LSM
lokal, tetapi ada hubungannya dengan LSM di luar," ujarnya.
Sutanto lebih jauh mengemukakan, situasi di Papua sudah membaik dan
diperkirakan akan semakin kondusif setelah ditangkapnya 14 orang yang diduga
sebagai penggerak dalam kasus Abepura.
Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, tekanan massa
terhadap perusahaan asing, seperti PT FI dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT),
memperburuk iklim investasi.
"Kearifan semua pihak harus dipahami tentang keputusan-keputusan pada masa
lalu. Tidak bisa kondisi sekarang dipakai untuk memberikan penilaian tentang
apa yang kita lakukan pada 20 atau 30 tahun lalu," papar Fahmi menyikapi
semakin maraknya penolakan terhadap perusahaan-perusahaan asing.
Secara terpisah, Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar
mengatakan, pembakaran base camp PT NNT bukan bermotif ketidakpuasan
masyarakat karena dampak lingkungan kegiatan PT NNT. "Ini lebih disebabkan
hubungan kurang baik antara masyarakat setempat dan pihak perusahaan,"
katanya. (INU/HAR/OSA/DAY)
--
"Karena hidup sudah pasti mati, hidup harus berarti"
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
