Memang sangat murahan, namun lebih murahan bagaimana mengkaikann Gus dur dkk mau berada di skenario SBY tersebut. Kelihatan kalau kelompok sekularis akan melupakan kebobrokannya kalau sudah berhadapan dengan Islam.
2008/6/8 andre andreas <[EMAIL PROTECTED]>: > Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat > > http://fprsatumei.wordpress.com > > "Provokasi Politik Murahan Rejim SBY-JK untuk Mengalihkan Isu Kenaikan > Harga BBM dan Meredam Kebangkitan Gerakan Massa" > > Salam Demokrasi! > Pada tanggal 1 Juni 2008, terjadi peristiwa kekerasan yang dialami Aliansi > Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang tengah > memperingati Hari Kelahiran Pancasila oleh Komando Laskar Islam yang > berafiliasi ke Front Pembela Islam (FPI). > > Buntut dari itu semua, muncul reaksi yang mengarah pada potensi konflik > horizontal antar masyarakat—terutama dari kalangan pengikut Nahdiyin—dengan > pendukung FPI. Selain itu ada juga tuntutan untuk membubarkan FPI sebagai > ormas yang dinilai sering melakukan tindakan anarkis atas nama penegakan > ajaran Islam. Sementara persoalan yang menjadi dasar munculnya Insiden Monas > yaitu mengenai Pembubaran Ahmadiyah (SKB 3 Menteri) akan diputuskan > pemerintah pada akhir Juni ini. > > Lantas, bagaimana sesungguhnya kita menyikapi perkembangan ini? Benarkah > persoalan ini semata-mata menyangkut pembubaran Ahmadiyah dan FPI? Sekedar > kecaman atas kekerasan yang tidak tepat dilakukan dalam membangun iklim > demokrasi dan pluralisme di Indonesia atau seperti apa? > > Provokasi Politik untuk Mengalihkan Isu Kenaikan BBM guna Menimbulkan > Konflik Meluas di Kalangan Masyarakat > > Insiden Monas terjadi di tengah berlangsungnya aksi protes masyarakat > menuntut pembatalan kenaikan harga BBM yang dilakukan rejim SBY-Kalla. Waktu > itu, Istana dan sekitarnya berlangsung aksi protes yang dilakukan oleh massa > Front Perjuangan Rakyat (FPR), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front > Pembebasan Nasional (FPN). > > Terlepas dari argumen masing-masing pihak baik AKKBB dan FPI tentang siapa > yang saling mendahului hingga terjadinya insiden tersebut, ada hal penting > yang perlu kita simak lebih mendalam dari insiden ini. Insiden ini > berlangsung di tengah masih gencarnya protes masyarakat menentang kebijakan > rejim SBY-JK menaikkan harga BBM. Dalam sekejap, kita bisa melihat bagaimana > televisi, media cetak dan media massa lainnya mengupas habis soal insiden > ini. Kupasan tentang kenaikan harga BBM dan berbagai soal di seputarnya, > perlahan-lahan hanya sekilas muncul dalam pemberitaan media massa. > > Unsur praktek pembiaran dari pemerintah SBY-JK bisa juga terlihat dari > keamanan atas aksi AKKBB yang bisa dinilai tidak seketat dan setanggap dalam > pengamanan aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM. Kesan aparat > kepolisian membiarkan itu sangat jelas terlihat betapa leluasanya tindak > kekerasan yang kemudian membuat laskar FPI begitu leluasa memukul massa > AKKBB. Hal seperti ini bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah, dalam > hal-hal konflik yang berpotensi bagi terjadi konflik horizontal antar > masyarakat, aparat cenderung berdiam diri dan kemudian seolah-olah seperti > "koboi" yang muncul untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. > > Pemerintah SBY-JK pun bersikap tarik ulur atas soal-soal yang terkait > dengan masalah Insiden Monas mulai dari persoalan pengusutan pelaku (seperti > Komandan Laskar Munarman yang tengah menjadi DPO), pembubaran FPI, hingga > masalah SKB 3 Menteri. Hingga beberapa soal yang muncul di tengah masyarakat > atas dampak kenaikan harga BBM, tidak menjadi perhatian dari masyarakat > > Selain itu, akibat provokasi murahan dari pemerintah tersebut telah memicu > pertentangan yang muncul antara kaum Nahdiyin dan pendukung FPI, dengan > demikian akan membuat massa Nahdiyin dan FPI yang secara mayoritas juga > terkena imbas dari kenaikan harga BBM saling berkonflik dan bukannya > mengarahkan kegelisahannya untuk menentang kebijakan SBY-Kalla yang > menaikkan harga BBM dan sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Sayangnya, > pemuka-pemuka dari Nahdiyin dan FPI termakan akan provokasi ini murahan dari > pemerintah SBY-JK ini. > > Upaya Rejim SBY-Kalla Meredam Kebangkitan Gerakan Massa > Pelajaran lain dari insiden Monas yang bisa kita petik sesungguhnya adalah > upaya rejim SBY-Kalla untuk meredam kebangkitan gerakan massa yang > sesungguhnya memiliki tendensi bagi bahaya fasisme di Indonesia layaknya > masa kekuasaan rejim fasis boneka imperialis Soeharto. > > Sebagai negeri yang berada di bawah dominasi imperialis pimpinan Amerika > Serikat (AS) yang justru telah berkembang menjadi negara fasis yang > menggunankan terorisme negara (state terorisme) atas nama misi penyelamatan > dunia dari bahaya terorisme, kedudukan pemerintahan atau rejim yang berkuasa > juga akan mencerminkan watak dari tuannya tersebut. Dan Insiden Monas > semakin menjelaskan hal tersebut > > Sebagaimana disinggung di atas bahwa kenaikan harga BBM yang dilakukan > pemerintahan SBY-Kalla telah mendapatkan protes dan memunculkan kebangkitan > gerakan massa yang begitu meluas dari gerakan rakyat di Indonesia, terutama > yang dimotori oleh gerakan pemuda-mahasiswa. Selain itu, berbagai organisasi > massa dari berbagai kolompok, aliran dan warna politik bermunculan menentang > kebijakan yang anti rakyat tersebut. > > Dalam situasi ini, rejim SBY-Kalla melakukan beberapa upaya meredam > kebangkitan gerakan massa tersebut, mulai dari pendiskreditan atas aksi-aksi > mahasiswa yang dinilai anarkhis seperti kasus Unas hingga mengumbar > propanganda tentang aksi-aksi massa menolak kenaikan harga BBM ditunggangi > sejumlah elit politik hingga cara paling halus dengan menyuap rakyat melalu > Bantuan Khusus Mahasiswa (BKM) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun > upaya-upaya ini sendiri tidak mampu meredam aksi-aksi massa rakyat termasuk > mahasiswa untuk membatalkan kenaikan harga BBM. Juga BKM dan BLT yang tidak > juga memecahka beban ekonomi rakyat akibat kenaikan harga BBM. > > Karena gejolak politik ini tidak mampu diredam, SBY-Kalla terlihat panik > dan melakukan provokasi politik melalui insiden Monas. Buntut dari itu > muncul wacana untuk menertibkan ormas-ormas yang dianggap mengganggu > ketertiban umum dan kekuasaan pemerintah yang ada. Dalam titik ini, jika pun > pemerintah akhirnya membubarkan FPI, efek dominonya juga pasti akan > dirasakan oleh kalangan ormas-ormas lainnya yang karena kebijakan anti > rakyat pemerintah SBY-Kalla, tidak ada pilihan lain kecuali melakukan > berbagai protes atas kebijakan-kebijakan tersebut. > > Di sisi lain, karena aksi-aksi massa dianggap bisa memicu timbulnya > gangguan bagi ketertiban umum dalam kacamata pemerintah SBY-Kalla, sangat > terbuka potensi bagi rejim untuk menindas aksi-aksi massa rakyat yang secara > tulus dan mulia memperjuangkan kepentingan rakyat. Intinya, provokasi dari > insiden Monas akan memiliki kecendrungan bagi pemberangusan > organisasi-organisasi massa progresif dan militan, serta menindas aksi-aksi > massa rakyat secara luas. Situasi ini akan semakin menajadi-jadi jika > pemerintah tidak tegas dan tarik ulur dalam penyelesaian insiden Monas. Dan > ini membuka kembali lembaran kita akan peristiwa seperti Tragedi 27 Juli > (Kudatuli) 1996. > > Artinya, Insiden Monas adalah preseden buruk bagi demokratisasi di > Indonesia. Rejim SBY-Kalla adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas > ini semua. Dengan demikian juga, gerakan massa di Indonesia perlu mencermati > hal ini dengan jeli dan teliti, sehingga juga tidak terprovokasi oleh > tindakan rejim SBY-Kalla yang tujuannya adalah untuk meredam kebangkitan > gerakan massa secara luas di Indonesia. Rejim SBY-Kalla sesungguhnya tengah > mendorong situasi politik ke arah depolitisasi dan deorganisasi untuk > menciptakan lautan massa mengambang (floating mass) guna mengamankan > kepentingan politik utamanya di tahun 2009 nanti, ketika Pemilu kaum > borjuasi berlangsung di negeri ini. > > Berdasarkan hal tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikapnya > : > 1. Mengecam Keras Insiden Monas 1 Juni 2008 dan Mendesak Kasus Tersebut Di > usut Tuntas > 2. Pemerintah SBY-Kalla melalui Kepolisian RI (Polri) adalah pihak yang > paling bertanggung jawab atas terjadinya Insiden Monas > 3. Meminta seluruh lapisan masyarakat dan gerakan massa tidak terpancing > atas provokasi politik yang bisa berpotensi bagi lahirnya konflik horizontal > yang merugikan rakyat sendiri. > 4. Terus Perkuat Persatuan di Kalangan Rakyat, utamanya Buruh danTani serta > klas/sektor/golongan lainnya (Pemuda, Mahasiswa, Perempuan, Nelayan, > Pedagang Kecil, Pegawai Rendahan, Sopir Angkot, dsb) dan Kobarkan Terus > Perjuangan Menuntut Pembatalan Kenaikan Harga BBM dan Penurunan Harga > Sembako Melawan Rejim Boneka Imperialis AS dan Anti Rakyat SBY-Kalla > Demikian Pandangan dan Sikap FPR atas Insiden Monas, 1 Juni 2008. Perkuat > Persatuan Buruh dan Tani Bersama Rakyat Tertindas Lainnya Melawan Rejim Anti > Rakyat SBY-Kalla! Terima Kasih. > Jakarta, 6 Juni 2008 > Front Perjuangan Rakyat (FPR) > > Solidaritas untuk ASKUM Lombok > > Bebaskan 2 Sopir Angkutan Umum ASKUM Lombok! Berikan Subsidi Bagi > Transportasi Angkutan Umum! > Batalkan Kenaikan Harga BBM ! > Salam Demokrasi! > Kenaikan Harga BBM telah membuat gejolak dan keresahan yang semakin > menjadi-jadi di tengah himpitan kehidupan ekonomi yang semakin akut. Itu > pula yang dialami oleh Sopir angkutan Umum di Lombok, Nusa Tenggara Barat > (NTB). Belum lama ini (29/5) 2 (dua) orang anggota Asosiasi Sopir Angkuta > Umum (ASKUM) Lombok ditahan Polres Lombok Timur sebagai buntut dari aksi > sopir angkutan umum mendesak pemerintah dan dinas perhubungan setempat untuk > memberikan subsidi BBM dan suku cadang bagi transportasi angkutan umum, > penyesuaian tariff angkutan umum dan masalah trayek bis. > Aksi sopir angkutan umum yang terabung dalam ASKUM Lombok ini juga sejak > awal menuntut penolakan kenaikan harga BBM sebelum harga BBM dinaikkan pada > 24 Mei 2008, karena kenaikan harga BBM bisa membawa beban yang lebih berat > bagi sopir angkutan umum. Bahkan setelah harga BBM dinaikkan, tidak ada > upaya lebih konkret dari pemerintah SBY-JK hingga pemerintah NTB menyangkut > tuntutan sopir angkutan umum, karena jika harga dinaikkan semena-mena bisa > berdampak pada sepinnya pemina angkutan umum, sementara beban seperti > setoran dan onderdil semakin meningkat. > Penangkapan yang terjadi terhadap 2 (dua) sopir angkutan umum yang terlibat > dalam aksi ASKUM yang dituding melakukan perusakan atas bis angkutan AKDP > non ekonomis sesungguhnya adalah upaya pemerintah setempat untuk meredam > perjuangan massa sopir angkutan umum di Lombok. > Jika kita melihat lebih jauh kenapa gejolak di kalangan Sopir angkutan umum > saat ini meluas, tidak lain karena ulah pemerintah SBY-Kalla sendiri yang > menetapkan kenaikan harga BBM dengan dalih mahalnya harga minyak dunia. Toh > saat ini pun ketika harga minyak dunia berada di bawah level 125 dollar > AS/barrel, pemerintah pun tidak ada niat menurunkan harga BBM. Sehingga > sekali lagi, dalih dengan alasan kenaikan harga BBM dunia hanya bualan > politik rejim SBY-Kalla yang tujuannya sesungguhnya untuk melayani > kepentigan kaum imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri yang > memonopoli sumber-sumber migas di Indonesia. > Berdasarkan hal tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap : > 1. Menuntut Pembebasan 2 (dua) Sopir Angkutan Umum ASKUM Lombok yang > ditahan Polres Lombok Timur > 2. Berikan Subsidi Bagi Transportasi Kendaraan Umum > 3. Batalkan Kenaikan Harga BBM > 4. Turunkan Harga Barang Kebutuhan Pokok Rakyat > Demikian Pernyataan sikap ini kami buat. Perkuat Persatuan Buruh dan Tani > Beserta Rakyat Tertindas Indonesia Lainnya, Melawan Rejim Anti Rakyat > SBY-Kalla. Maju Terus Perjuangan Massa Rakyat Indonesia Melawan > Imperialisme, Feodalisme dan Kapitlaisme Birokrat! > Jakarta, 6 Juni 2008 > Front Perjuangan Rakyat (FPR) > > > -- OK TAUFIK [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] http://capresindonesia.wordpress.com http://infoindonesia.wordpress.comYahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: mailto:[EMAIL PROTECTED] mailto:[EMAIL PROTECTED] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
