Apakah seiring dengan rencana untuk semakin meningkatkan peran pemasukan dari pungutan pajak dalam sisi penerimaan di APBN, maka ada rencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk primer pertanian ?.
Menurut kabar, ada enam komoditas yang masuk kategori BKP yang akan dikenai PPN, yakni beras, gabah, sagu, jagung, kedelai, dan garam. Ada beberapa kalangan yang mengkhawatirkan bahwa pengenaan PPN atas produk olahan pertanian itu pada akhirnya hanya akan menjadi bebannya para petani. Hal itu berkait dengan elastisitas transmisi harganya yang tidaklah simetris, contohnya dapat terlihat pada kasus dimana saat harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dunia naik, para produsen CPO hanya menaikkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani dengan proporsi yang kecil. kemudian ketika harga CPO di pasar dunia turun, para produsen CPO menurunkan harga TBS di tingkat petani dengan proporsi yang besar. Contoh lainnya, saat pengenaan tarif Pajak Ekspor sebesar 1 % yang ternyata ujung-ujungnya justru menurunkan harga TBS di tingkat petani sebesar 1,3 %. Selain itu, pengenaan PPN produk primer pertanian ini akan membebani rakyat miskin, sebab harga di tingkat konsumen tentu akan menjadi lebih tinggi dari harga sebelum dikenai PPN. Padahal 74,07 % pengeluaran rakyat miskin Indonesia adalah untuk belanja bahan pangan. Terlepas dari kekhawatiran tersebut diatas, ada pula rencana yang hanya akan mengenakan pungutan PPN bagi para petani yang beromzet di atas Rp 600 juta per tahun. Dengan demikian, apakah berarti nanti akan ada petani yang kena PPN dan ada pula petani yang tidak kena PPN ?, apakah berarti akan ada beras hasil panen dari petani yang ber-PPN dan beras hasil panen dari petani non-PPN ? Apakah berarti akan ada jenis beras batu, dimana nantinya di pasar juga akan beredar dua macam beras, beras yang ber-PPN dan ada pula beras yang non-PPN ?. *** Akhir 2008, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai, atau PPN, untuk produk primer pertanian. Rencana itu masuk dalam RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM. Ada enam komoditas yang masuk kategori nonbarang kena pajak (BKP) yang akan dikenai opsi PPN, yakni komoditas beras, gabah, sagu, jagung, kedelai, dan garam. Langkah pengenaan PPN ini, menurut Direktorat Pajak, akan menguntungkan petani dan pelaku agroindustri. Aturan yang berlaku kini yang membebaskan pengenaan tarif PPN pada produk primer pertanian, ternyata membuat mata rantai pembayaran PPN terputus. Hal itu, menurut Ditjen Pajak, akan menimbulkan komplikasi dan masalah. Atas dasar itu, produk pertanian harus menjadi barang kena pajak. Ada dua opsi yang ditawarkan Ditjen Pajak kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Amandemen PPN, yakni pertama, pemerintah menerapkan sistem batas atas, yaitu, petani yang beromzet di bawah Rp 600 juta per tahun dibebaskan dari pungutan PPN, sedangkan perusahaan yang beromzet di atas Rp 600 juta per tahun kena PPN 10 persen. Menekan Harga. Berdasarkan penelitian kerja sama International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) dan Direktorat Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) terungkap, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menerapkan PPN kepada produk primer pertanian. Ada berbagai pertimbangan yang mendasari pandangan tersebut. Menurut Direktur InterCAFE Iman Sugema, pengenaan PPN pada produk primer pertanian justru akan mendorong harga produk pertanian di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dari harga sebelum dikenai PPN. Di sisi lain, pengenaan PPN pada barang olahan pertanian akan menekan harga di tingkat petani. Peneliti InterCAFE, Nunung Nuryartono, menjelaskan, saat ini harga komoditas di pasar dunia terus mengalami fluktuasi. Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, indeks harga komoditas meliputi energi dan non-energi pada tahun 2005 sebesar 100, tetapi pada Juli 2008 hampir menyentuh 250. Begitu pula indeks komoditas pertanian utama internasional yang mengalami kenaikan tajam, mulai pertengahan 2008, kini justru mengalami tekanan. Diperkirakan, tekanan harga-harga komoditas pertanian sebagai dampak resesi global akan terus terjadi sampai tahun 2010. Dampak krisis keuangan global akan semakin parah. Mengacu pengalaman krisis ekonomi sepuluh tahun lalu, terjadi pemutusan hubungan kerja yang besar di luar sektor pertanian. Pada akhirnya, sektor pertanian- lah yang harus menanggung beban dari dampak pemutusan hubungan kerja itu. Pada saat krisis ekonomi 1998, misalnya, produk domestik bruto (GDP) turun lebih dari 430 dibanding tahun 1997. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat. Peningkatan penyerapan tenaga kerja ini seiring dengan peningkatan kontribusi GDP sektor pertanian. Namun, penambahan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian itu justru memperlemah produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian. Digerogoti PPN. Dengan adanya krisis global, sektor pertanian diharapkan bisa kembali menjadi sektor penyelamat. Namun, dikhawatirkan pengenaan PPN terhadap produk pertanian primer akan menggerogoti ”keperkasaan” sektor pertanian, sehingga harapan menjadikan pertanian penyelamat, akan sia-sia. Ini karena, pengenaan PPN pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Padahal, lazimnya, produk pertanian memiliki elastisitas harga kurang dari satu. Berapa pun harga yang harus dibayar, konsumen akan tetap membelinya karena komoditas itu memang dibutuhkan. Masalah semakin serius, karena ternyata, 74,07 persen pengeluaran rakyat miskin Indonesia untuk belanja bahan pangan, sehingga pengenaan PPN yang berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen akan semakin membebani rakyat miskin. Mereka semakin terjepit pada ketidakberdayaan. Begitu pula dampak pengenaan PPN terhadap produk olahan pertanian, yang kerap kali dibebankan kepada petani. Hal ini ditunjukkan oleh elastisitas transmisi harga yang tidak simetris. Misalnya, saat harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar dunia naik, produsen CPO hanya menaikkan harga tandan buah segar (TBS) dengan proporsi yang kecil. Sebaliknya, ketika harga CPO di pasar dunia turun, produsen CPO menurunkan harga dengan proporsi yang besar terhadap TBS petani. Pengenaan tarif pajak ekspor 1 persen, misalnya, telah menurunkan harga TBS di tingkat petani 1,3 persen. Hal yang sama berlaku bagi PPN. Pengenaan PPN 10 persen terhadap produk pertanian primer akan dibebankan kepada petani. Ini akan menurunkan semangat petani berproduksi. Pertanian : Pengenaan PPN Tidak Tepat. http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/04/01001552/pengenaan.ppn.tidak.tepat *** Berbagi foto Flickr dengan teman di dalam Messenger. Jelajahi Yahoo! Messenger yang serba baru sekarang! http://id.messenger.yahoo.com
