lebih kacau sebenarnya dosen FE UI jadi menteri ES DM???......, kenapa tidak di berikan kepada Org yg mengerti pertambangan/perminyakan/Geology saja 2009/10/19 Sapri Pamulu <mspam...@gmail.com>
> > > Sumber: http://public.kompasiana.com/?p=56686 > > Hatta sekarang diberitakan akan hampir pasti menduduki pos menteri > perekonomian dalam Kabinet SBY Jilid 2. Jika prediksi ini benar, maka > Hatta akan menjadi orang kedua setelah Aburizal Bakri yang tidak > berlatar pendidikan ekonomi yang menduduki jabatan yang maha penting > ini. Dari catatan sejarah kabinet pasca reformasi, berikut data-data > menteri koordinator perekonomian: > > 1. Kwik Kian Gie (1999-2000) > 2. Rizal Ramli (2000-2001) > 3. Burhanuddin Abdullah (2001) > 4. Dorodjatun Kuntjorodjakti (2001-2004) > 5. Aburizal Bakrie (2004-2005) > 6. Boediono (2005-2008) > 7. Sri Mulyani (2008-2009) > > Nominasi Hatta sebagai Menko Perekonomian ini setidaknya menimbulkan > berbagai pertanyaan dan keraguan. Pertama, tanpa latar belakang > pendidikan dan pengalaman yang mumpuni dalam bidang ekonomi, akankah > Hatta mampu meraih kinerja yang memuaskan? sedang yang non-teknis, > Kedua, apakah pos perekonomian ini hanya bisa dinakhkodai dengan cukup > dengan kemampuan manajerial saja? Profil Hatta dapat dibaca lengkap di > Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Tentu saja presiden SBY memiliki > pertimbangan tertentu dalam pendapukan Hatta ini, meski dalam > pengalaman Kabinet SBY Jilid 1, Ical hanya bertahan setahun lalu > dideportasi dari pos Menko Perkekonomian ke Menko Kesra. > > Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan Hatta sudah merupakan sosok ideal > untuk pos ini dengan alasan bahwa meski kurang pengalaman dia dalam > bidang ekonomi tetapi Hatta memiliki `leadership` dan kemampuan untuk > mengkoordinir menteri bidang ekonomi karena dia memiliki rekam jejak > yang baik serta pengalaman dalam bidang itu. Juga kelemahan Hatta > dapat ditutupi oleh wakil presiden terpilih Boediono untuk membantu > tugas-tugas keseharian yang membutuhkan kemampuan teknis dalam bidang > ekonomi. Pendapat yang senada, Sri Adiningsih, Pengamat ekonomi juga > berargumen bahwa jabatan Menko Perekonomian tak musti diduduki orang > dengan latar belakang ilmu ekonomi, justru kemampuan manajerial yang > harus menjadi persyaratan utama. Dari kalangan praktisi dunia usaha, > Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi juga > mendukung pos ini untuk Hatta dengan alasan bahwa tingginya jam > terbang HAtta sebagai menteri, dari Menteri Riset dan Teknologi, > Menteri Perhubungan dan terakhir Menteri Sekretaris Negara, sehingga > dengan itu jadi memudahkan mengkoordinir menteri-menteri terkait. > Selain itu, Hatta juga dipandang oleh dunia usaha sebagai sosok > politisi terbuka yang gampang dihubungi. > > Sebaliknya, Pengamat Ekonomi, Tony A Prasetyantono, berpendapat bahwa > Hatta Radjasa kurang tepat untuk menduduki jabatan sebagai menko > perekonomian. Alasannya, Pertama, pengalaman Hatta kurang mendukung, > Jabatan Hatta selama ini hanya merupakan menteri-menteri teknis, dan > mestinya pos ini hanya untuk figur yang benar-benar mumpuni di bidang > ekonomi, baik makro maupun mikro karena akan mengkoordinasikan > fungsi-fungsi ekonomi. Tony merekomendasikan Menko Perekonomian > diambil dari kalangan akademisi yang pernah menduduki jabatan di > kementrian ekonomi seperti mantan menteri keuangan atau kepala > Bappenas. Kedua, Menko ekonomi perlu memahami ilmu-ilmu ekonomi secara > mumpuni untuk membuat kinerja perekonomian menjadi efektif, sehingga > menteri ybs dituntut untuk tahu apa yang harus dikerjakan, bukan > menghabiskan waktu untuk belajar. > > Dari catatan Kabinet Jilid 1, menyusul terpilihnya Boediono menjadi > Gubernur Bank Indonesia, terdapat wacana agar Wapres mengambil alih > alias merangkap jadi Menko Perekonomian dengan alasan pengalaman > praktis JK yang dalam dan luas, tapi toh ini batal karena menuai > protes dari berbagai pihak dan Sri Mulyani yang menjadi Plt. > (pelaksana tugas). Jika wacana ini juga dipakai untuk pembenaran bahwa > untuk menutupi Hatta, ada Boediono yang akan membantu pos ekonominya, > maka akan muncul pertanyaan kritis yang serupa bahwa siapa membantu > siapa? Konstitusi sudah jelas mengatur bahwa menteri itu merupakan > pembantu presiden/wakil presiden, bukan justru sebaliknya. > > Nah, bagaimana menurut anda? > > Sumber: http://public.kompasiana.com/?p=56686 > > sp > > [Non-text portions of this message have been removed]
