Daftar berita terlampir: * Empat Gubernur Sepakat Lindungi TNKS * Dokumen Lingkungan PLTA Singkarak Perlu Diaudit * FR akan Perjuangkan Tuntutan Masyarakat Leuser Sumut * Menhut Cabut Wewenang Pemda Memberi Izin HPH * Pangan Transgenik: Belum Ada Aturan Main yang Jelas * Pangan Transgenik Harus Diberi Label * Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Penyelamatan Hutan
Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Empat Gubernur Sepakat Lindungi TNKS http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3404 Pengusaha HPH Diminta Lindungi Tempat Sakral Empat gubernur di wilayah Sumatra, yakni Gubernur Bengkulu, Jambi, Sumsel, dan Sumbar mengadakan kesepakatan untuk melindungi hutan Tanam Nasional Kerinci Seblat (TNKS). "Karena merasa prihatin dengan kerusakan yang terjadi di TNKS yang merupakan salah satu paru-paru dunia, maka Gubernur Hasan Zen dan tiga rekannya sepakat untuk menjaga dan melindungi kawasan itu dari perambahan," kata Kepala Dinas Infokom Bengkulu Chairuddin, Sabtu (2/3). (Media Indonesia, 2002-03-04) Dokumen Lingkungan PLTA Singkarak Perlu Diaudit http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3408 Krisis energi listrik sistem Sumatera Barat (Sumbar)-Riau kemungkinan berlangsung sepanjang tahun, karena sumber daya air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) cenderung menyusut. Akibatnya, produksi energi listrik terus menurun. Pemerintah pusat harus memastikan, PLTA Singkarak ini bisa berkelanjutan operasinya atau tidak, sebab produksinya kini terus menurun. Langkah yang perlu segera dilakukan adalah mengaudit dokumen lingkungan PLTA Singkarak. (Kompas, 2002-03-04) FR akan Perjuangkan Tuntutan Masyarakat Leuser Sumut http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3417 Fraksi Reformasi DPR RI akan memperjuangkan tuntutan Masyarakat Peduli Leuser (MPL) Medan, Sumut untuk mencabut Keppres No. 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Serta mendesak pemerintah untuk mensponsori musyawarah dengan masyarakat setempat. Hal itu dituturkan anggota Fraksi Reformasi DPR RI, Prof. Dr. Moh Askin, SH yang pada Jumat (1/3/2002) menerima delegasi Masyarakat Peduli Leuser (MPL) di gedung DPR RI. (Detik.Com, 2002-03-02) Menhut Cabut Wewenang Pemda Memberi Izin HPH http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3412 Izin yang Sempat Dikeluarkan, Akan Dicabut setelah Masa Berlaku Berakhir Pemberian wewenang kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk memberikan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH) dengan luas maksimal 50.000 hektare (ha), kini dicabut. Dengan demikian, hak yang diberikan sejak 31 Desember 2000 sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan No 05.1/KPTS-II/2000, kini tak berlaku lagi setelah dikeluarkannya SK Menhut No 541/KPTS-II/2002 baru tentang kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam. (Suara Pembaruan, 2002-03-01) Pangan Transgenik: Belum Ada Aturan Main yang Jelas http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3419 Layaknya sebuah negara berkembang yang baru mengakses teknologi rekayasa genetika, Indonesia mengalami kontroversi seputar tanaman transgenik. Sementara negara lain telah mengembangkan teknologi transgenik dan membuat regulasi, Indonesia masih berkutat di sekitar suara pro dan kontra mengenai sah tidaknya pemanfaatan teknologi impor ini. �Permasalahan seputar food safety atau keamanan pangan sudah menjadi topik penting dalam kurun waktu 10 terakhir ini. Terlebih sejak adanya hasil pangan rekayasa genetika, maka yang menjadi problem utama adalah apakah pangan transgenik ini aman untuk dikonsumsi manusia atau tidak,� komentar Dr.Widjaya Lukito, PhD, peneliti dari Pusat Kajian Gizi Regional, Universitas Indonesia. Hingga hari ini belum ada kesepakatan dari sejumlah kalangan tentang keamanan produk pangan transgenik. Suara sumbang mayoritas datang dari para pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pembela hak konsumen. Sedangkan barisan ilmuwan bersikeras bahwa produk pangan transgenik tak ubahnya seperti pangan konvensional yang memiliki berbagai dampak, baik negatif maupun positif. (Sinar Harapan, 2002-02-27) Pangan Transgenik Harus Diberi Label http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3420 Lembaga pemantau transgenik dan penyalahgunaan pestisida, Pesticide Action Network (PAN) Indonesia mendesak pemerintah untuk memasang label pada produk pangan transgenik yang saat ini beredar di pasaran. Pemantauan yang dilakukan PAN selama ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia sudah dibanjiri produk pangan transgenik, sayangnya masyarakat dibuat bingung dengan tidak adanya pemasangan label pada produk tersebut, untuk membedakannya dengan produk pangan organik. PAN melihat bahwa konsumen perlu dilindungi dengan memberi label pada produk pangan transgenik. Ini artinya bahwa �apa yang akan dibeli� konsumen harus jelas, dan tegas. (Sinar Harapan, 2002-02-27) Melibatkan Masyarakat Sipil dalam Penyelamatan Hutan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3421 Bicara mengenai keadaan hutan Indonesia, tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena persoalan hutan Indonesia, menyitir mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup (MNLH) Sonny Keraf, bukan melulu persoalan kayu, tapi juga persoalan sosial, politik, dan budaya. Rumitnya persoalan hutan Indonesia berbanding lurus dengan carut- marutnya kondisi politik kita. Data terbaru tentang kondisi hutan Indonesia yang diampaikan Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) membuat kita miris. Hanya dalam tempo 50 tahun, luas hutan Indonesia yang dibabat mencapai angka 40 persen. Hutan tutupan yang pada tahun 1950 memiliki luas 162 juta hektar, kini hanya tersisa 98 juta hektar. FWI bahkan memastikan Indonesia tergolong negara yang mengalami kehilangan hutan tropis tercepat di dunia. (Sinar Harapan, 2002-02-25) _______________________________________________ Envorum mailing list [EMAIL PROTECTED] http://lists.lead.or.id/mailman/listinfo/envorum
