Daftar berita terlampir: * Hati-hati dengan Normalisasi Sungai * Gunung Kidul Perlu Mentransfer Teknologi Hutan Rakyat * Penggundulan Hutan Bisa Dicegah jika Dikelola Rakyat * Perlu Konsep Pengelolaan Danau Toba * Konservasi dan Eksplorasi Delta Mahakam * Bapedalda Ancam Tutup Perusahaan Tanpa IPAL * MA Terima Berkas "Judicial Review" Pembubaran Bapedal
Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Hati-hati dengan Normalisasi Sungai http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3770 BANJIR yang kembali menggenangi Jakarta dan sekitarnya awal April ini, membuat masyarakat kembali menuntut janji-janji pemerintah untuk menanggulangi banjir. Namun, upaya penanggulangan ini juga harus dicermati karena seperti salah satu usulan yang berupa normalisasi sungai, sebenarnya tidak efisien dan efektif. Total usulan-dengan berbagai teknik-menghabiskan dana sekitar Rp 17 trilyun, terkonsentrasi pada program jangka pendek dan menengah sekitar 1-6 tahun ke depan (Kompas, 7 Februari). Dari jumlah itu, alokasi dana untuk normalisasi sungai mencapai hampir 60% atau Rp 9,7 trilyun. Ini suatu jumlah yang sangat banyak. Sungai yang akan dinormalisasi meliputi sungai-sungai besar dan kecil di antaranya Sungai Ciliwung, Cisadane, Angke, Pesanggrahan, Cipinang, dan Sunter. (Kompas, 2002-04-14) Gunung Kidul Perlu Mentransfer Teknologi Hutan Rakyat http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3773 Belajar dari pengelolaan hutan selama ini, rakyat lebih mampu daripada negara. Terbukti banyak hutan negara yang rusak dan kritis. Demikian juga di Gunung Kidul, masyarakat justru berhasil membangun lahan kritis menjadi hutan, mengelola dan melestarikan. Masyarakat Gunung Kidul dalam masalah hutan memiliki tradisi kehutanan (indigenous knowledge) yang sudah mapan. Bagaimana cara menanam jati, mahoni maupun tanaman lain dan kapan harus ditanam serta bagaimana komposisinya sudah menjadi ilmu yang mendarah daging. Karena itu, agar hutan terpelihara, pemerintah perlu transfer teknolgi hutan rakayat semacam itu. (Kompas, 2002-04-12) Penggundulan Hutan Bisa Dicegah jika Dikelola Rakyat http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3755 Hutan negara di lereng bukit Menoreh, Kulonprogo, banyak yang gundul. Sebagai contoh Hutan Dipowono, tampak di sana-sini gundul, sementara itu hutan rakyat di seberangnya, kelihatan ijo royo-royo. Seakan-akan tak ada celah tanah kosong, semuanya rimbun dengan pepohonan. Itulah pemandangan di hutan Dipowono, Kalibiru, Kecamatan Kokap, Kulon Progo. Petani menginginkan agar diberi legalitas mengelola hutan milik negara dengan bagi hasil. Titik terang sudah diberi Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa mengenai perizinan hutan kemasyarakatan di DIY. Namun demikian, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Yogyakarta Sunardi ketika dikonfirmasi mengatakan jawaban Menteri Kehutanan itu lebih ditujukan kepada masyarakat petani Gunung Kidul. (Kompas, 2002-04-08) Perlu Konsep Pengelolaan Danau Toba http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3760 Kawasan Danau Toba cukup memprihatinkan. Untuk itu, diperlukan konsep tata ruang dengan mengoptimalkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi tanpa merusak ekosistem yang ada. Hal ini disampaikan Menko Pererkonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, dalam makalah yang dibacakan oleh Deputi Menko Pererkonomian Firman Tambun dalam seminar �Strategi Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Kawasan Danau Toba� di Hotel Danau Toba Medan, Sumatra Utara, Sabtu (6/4). (Koran Tempo, 2002-04-08) Konservasi dan Eksplorasi Delta Mahakam http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3762 BILA terjadi bencana industri di wilayah pesisir, biasanya masyarakat nelayan, para petambak udang, dan pembudidaya ikanlah yang terkena langsung dampaknya. Ini pula yang terjadi saat musibah kebakaran di sumur minyak dan gas (migas) milik Perusahaan TOTAL Fina Elf E&P di Delta Mahakam, Kalimantan Timur, 2 Maret 2002 lalu. Dikabarkan, sekitar 500 hektar tambak tidak bisa digarap lagi. (Kompas 3/3) Penentuan zonasi peruntukan lahan di pesisir memang mutlak harus ditetapkan dahulu, sebelum berbagai kegiatan industri dikembangkan. Khusus untuk wilayah Delta Mahakam, Kalimantan Timur, penentuan zonasi seyogianya berpihak kepada masyarakat banyak. (Kompas, 2002-04-06) Bapedalda Ancam Tutup Perusahaan Tanpa IPAL http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3764 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Semarang mengancam akan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Semarang untuk menutup perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebelum pengajuan rekomendasi tersebut, Bapedalda akan berusaha memberi peringatan kepada perusahaan dimaksud. Demikian diungkapkan Kepala Bapedalda Kota Semarang Widi Widodo, Jumat (5/4). Hingga tahun 2002 ini terdapat 34 kasus pencemaran lingkungan terutama untuk Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum ditaati oleh perusahaan tersebut. (Kompas, 2002-04-06) MA Terima Berkas "Judicial Review" Pembubaran Bapedal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3747 Mahkamah Agung menyatakan menerima berkas perkara permohonan hak uji materiil atau judicial review (JR) yang diajukan Tim Advokasi Koalisi Ornop untuk Penguatan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Surat terima Nomor 07/PR/III/07.P/HUM/2002 yang bertanggal 14 Maret 2002 itu ditandatangani Kepala Direktorat Tata Usaha Mahkamah Agung M Yulie Bartin Setyaningsih SH. Demikian siaran pers Koalisi Ornop untuk Penguatan Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, pekan lalu. (Kompas, 2002-04-05) _______________________________________________ Envorum mailing list [EMAIL PROTECTED] http://lists.lead.or.id/mailman/listinfo/envorum
