Teman-teman, ada tanggapan? Salam, Ovi ++++++++++++++++++++++++++++ >GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN >Oleh >Rokhmin Dahuri > > >Salah satu tantangan mendasar bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari >kemelut krisis moneter dan ekonomi, dan kemudian membangun kembali >segenap bidang kehidupan menuju masyarakat yang maju dan makmur, adalah >bagaimana menggali dan mendayagunakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi >baru. >Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sekitar >17.508 buah dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal >dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya dapat pulih >(renewable resources), seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya >pantai (tambak) dan marikultur, mangrove, terumbu karang, padang lamun, >dan rumput laut pada umumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Demikian >juga halnya dengan sumberdaya tak dapat pulih (non-renewable resources), >seperti minyak dan gas bumi, dan mineral lainnya serta jasa-jasa >lingkungan (environmental services), yang meliputi energi, kawasan >rekreasi dan pariwisata masih banyak yang belum terjamah oleh kegiatan >pembangunan. Dengan perkataan lain, dari sisi kemampuan memproduksi >(supply capacity) barang dan jasa pesisir dan lautan, sesungguhnya >Indonesia memiliki potensi pembangunan yang masih besar dan terbuka >lebar untuk berbagai pilihan pembangunan. >Sementara itu, dari sisi permintaan kebutuhan manusia akan produk dan >jasa lingkungan pesisir dan lautan, diyakini akan berlipat ganda di >masa-masa mendatang. Hal ini berdasarkan pada beberapa alasan utama, >yaitu: jumlah penduduk dunia yang terus meningkat, kesadaran umat >manusia akan arti penting produk makanan laut (seafood) bagi kesehatan >dan kecerdasan, dan semakin berkurangnya sumberdaya alam di darat bagi >keperluan pembangunan. >Oleh karena itu, jika dikelola dengan tepat dan benar, sumberdaya >pesisir dan lautan sesungguhnya dapat menjadi tumpuan dan sumber >pertumbuhan baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan >guna mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri serta adil dan makmur. >Lebih dari itu, melalui sentuhan IPTEK dan manajemen profesional serta >sumberdaya manusia yang handal, sumberdaya pesisir dan lautan juga dapat >didayagunakan dalam membantu bangsa Indonesia untuk keluar dari jebakan >krisis ekonomi dan moneter yang sejauh ini masih menggayuti kita sebagai >bangsa. >Di balik prospek yang sangat menjanjikan tersebut, pengalaman bangsa >Indonesia membangun sumberdaya pesisir dan lautan selama kurun waktu PJP >I selain telah menghasilkan sejumlah keberhasilan (seperti dalam bentuk >peningkatan perolehan devisa, pendapatan asli daerah, dan penyerapan >tenaga kerja), juga menyisahkan berbagai permasalahan mendasar yang >dikhawatirkan dapat mengancam kesinambungan pembangunan itu sendiri. >Berbagai kasus seperti pencemaran perairan di Teluk Jakarta, Selat >Malaka, Surabaya dan kota pantai lainnya, kondisi tangkap lebih >(overfishing) yang menimpa beberapa stok ikan di pantai utara jawa, >Selat Bali, Selat Malaka dan laut Sulawesi; degradasi fisik habitat >pesisir utama (mangrove dan terumbu karang); abrasi pantai; konflik tata >ruang dan kemikinan masyarakat pesisir, merupakan indikator bahwa >pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia >cenderung ke arah yang tidak optimal dan berkelanjutan. >Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia dan semakin >langkanya sumberdaya alam di daratan, memaksa manusia untuk mencari >alternatif sumberdaya alam selain di daratan. Ditinjau dari perspektif >pembangunan berkelanjutan (sustainable development), kondisi lingkungan >dan sumberdaya alam wilayah pesisir dan lautan Indonesia berada di >persimpangan jalan (at the cross-road). Di satu sisi masih banyak >wilayah pesisir dan lautan yang belum dimanfaatkan secara optimal atau >bahkan belum tersentuh oleh kegiatan pembangunan, seperti pada umumnya >kawasan Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa, Samudera Hindia, >Laut Natuna, Laut Sulawesi sampai Teluk Tomini, Laut Banda, dan ZEEI >serta Samudera Pasifik. Secara umum kualitas lingkungan kawasan-kawasan >tersebut masih relatif baik dan mempunyai sumberdaya alam yang melimpah >serta beragam, sehingga berpeluang besar untuk dimanfaatkan dalam rangka >memenuhi kebutuhan hidup manusia dan pembangunan ekonomi nasional. Di >sisi lain terdapat beberapa kawasan pesisir dan lautan yang padat >penduduknya dan tinggi intensitas pembangunannya, seperti di Pantai >Utara Pulau Jawa, Selat Malaka, Selatan Sulawesi, dan Bali. >Kecenderungan pembangunan sumberdaya pesisir ke arah yang tidak >berkelanjutan (unsustainable development), sebagaimana diuraikan di >atas, pada dasarnya disebabkan karena paradigma dan praktek pembangunan >yang selama ini diterapkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip >pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pola pembangunan >pesisir dan lautan dalam kurun PJP I cenderung bersifat ekstratif, >kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat >setempat (pesisir), dan penuh kesenjangan. Kecenderungan tersebut >terjadi karena selama ini pengaturan penyelenggaraan pembangunan >sumberdaya pesisir dan lautan jauh dari kebaikan (good governance), >antara lain seharusnya bersifat partisipatif, transparan, dapat >dipertanggungjawabkan (accountable), efektif dan efisien, pemerataan, >dan mendukung supremasi hukum. >Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika paradigma >dan pola/praktek pengelolaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan >lautan seperti yang berlaku sampai saat ini, dikhawatirkan bangsa >Indonesia tidak dapat memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal, >efisien dan berkelanjutan bagi sebesar-besar kemajuan dan kesejahteraan >bangsa. Oleh karena itu, harus dilakukan reformasi paradigma (paradigm >shift) dan pola pembangunan kelautan. Reformasi ini meliputi perubahan >(perbaikan) seperangkat kebijakan yang bersifat teknis dan bersifat >pengaturan (governnace). >Dalam rangka memanfaatkan sumberdaya kelautan bagi kepentingan >pembangunan ekonomi nasional secara optimal, efisien, dan berkelanjutan >(on an optimal, efficient and sustainable basis), maka secara teknis >perlu dilaksanakan beberapa kebijakan mendasar berikut: >1. Perlu penyesuaian (optimasi) tingkat pembangunan menurut daya dukung >lingkungan wilayah (kawasan) dan potensi lestari (sustainable capacity) >sumberdaya alam terbarukan (renewable resources). >2. Perlu pengembangan tata ruang pembangunan pesisir dan lautan serta >Budidaya Laut. >3. Perlu rehabilitasi kawasan-kawasan pesisir/lautan yang telah >mengalami kerusakan, baik karena pencemaran, sedimentasi, >overeksploitasi sumberdaya, maupun perusakan habitat secara fisik. >4. Internalisasi biaya eksternalitas ke dalam setiap kegiatan >pembangunan. >5. Penerapan Retribusi atas Setiap Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, dan >dana retribusi tersebut dipergunakan untuk kegiatan pelestarian >lingkungan. >6. Laut sebagai Milik Rakyat yang Harus dikelola secara Co-Management >7. Laut Harus Dianggap sebagai Bagian dari Ekosistem Global. >8. Peningkatan Penguasaan dan Penerapan IPTEK serta SDM Kelautan baik >untuk tahap eksplorasi; produksi (pemanfaaan, eksploitasi); penanganan >pasca panen; pemasaran serta manajemen secara keseluruhan. >Kemudian untuk dapat mengimplementasikan segenap kebijakan teknis di >atas, maka perlu dilakukan reformasi (perbaikan) tata aturan >(governance) dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Oleh >karena itu, untuk sampai kepada suatu good governance dalam sektor >kelautan harus ada perubahan yang mendasar dalam beberapa hal berikut: >a. Kriteria Keberhasilan Pembangunan yang lebihj berkelanjutan >lingkungan. >b. Keberadaan lembaga tunggal yang mampu mengkordinasikan segenap >kegiatan yang ada di wilayah pesisir dan lautan, terutama pada tahap >perencanaan dan pemantauan serta evaluasi. Hal ini dapat berupa >Departemen Kalautan (Maritim), atau Departemen Perikanan dan Kelautan. >c. Perubahan peraturan dan perundang-undangan yang lebih memihak kepada >kepentingan rakyat kebanyakan daripada hanya melindungi kepentingan >segelintir orang/pengusaha. >d. Perlu undang-undang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan >lebih besar kepada daerah dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir dan >laut, dan memberikan perimbangan keuangan yang adil. >e. Masing-masing daerah harus segera membuat suatu rencana tata ruang >untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, sesuai dengan >kewenangan yang dimiliki; peraturan tentang pemanfaatan sumberdaya >hayati secara optimal dan lestari; dan peraturan mengenai pengendalian >pencemaran serta pengendalian perusakan fisik habitat pesisir. >f. Pemerintah yang akan datang harus memiliki keberanian politik >melakukan dan membuat berbagai kebijakan secara transparan, adil, >efisien dan bertanggung jawab. >g. Komponen bangsa lainnya, yaitu masyarakat, swasta dan pihak-pihak >yang berkepentingan juga harus berperan aktif dan terlibat dalam segenap >proses kebijakan yang dilindungi oleh undang-undang. Di sini peran >media masa sangat penting. >h. Hukum sebagai institusi tertinggi harus benar-benar ditegakkan dan >semua pihak harus tunduk dan berada di bawah hukum tersebut. >i. Pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian akan arti penting dan >strategis sumberdaya pesisir dan lautan bagi pembangunan nasional, >sehingga perlu dipelihara kelestariannya perlu terus disebar-luaskan ke >berbagai kalangan, khususnya para anggota legislatif, kalangan pengambil >keputusan di pemerintahan maupun swasta. >j. Perlu dibangun sistem informasi kelautan yang terpercaya dan sesuai >dengan kebutuhan para pengguna (users' needs). > >------------------------------------------------------------------------ > >eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/en-gov >http://www.egroups.com - Simplifying group communications > > > > > >------------------------------------------------------------------------ >Click Here to apply for a NextCard Internet Visa and start earning >FREE travel in HALF the time with the NextCard Rew@rds Program. >http://clickhere.egroups.com/click/449 > > > >eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/lingkungan >http://www.egroups.com - Simplifying group communications > > > > ___________________________________________________________________ Mulai langganan: "subscribe envorum" ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: "unsubscribe envorum" ke [EMAIL PROTECTED] Arsip di http://www.mail-archive.com/[email protected] atau di http://www.egroups.com/list/envorum
