From: "Aa Kamdan Kurniawan" <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Governance
Date: Tue, 2 May 2000 15:00:06 +0700
:
:
http://www.kontan-online.com/04/31/manajemen/man2.htm
Governance
Bondan Winarno
Penulis masalah-masalah manajemen
Saya sering berpikir bahwa Bank Dunia adalah sebuah lembaga yang aneh.
Setidaknya, unik. Sudah tahu bahwa ia sering dikritik, bahkan didemo, oleh
kelompok
lembaga swadaya masyarakat, ia justru rajin mengundang LSM berdialog. Minggu
ini,
contohnya, Bank Dunia bekerja sama dengan DFID dan CIFOR mengundang para
pemegang kepentingan (stakeholders) di sektor kehutanan Indonesia berkumpul di
Bogor untuk mendiskusikan strategi dan kebijakan kehutanan. Tentu saja banyak
LSM yang hadir dan menggenjot Bank Dunia dengan berbagai pertanyaan kritis.
Pertemuan ini mendahului konsultasi regional yang diselenggarakan di Singapura
dalam
minggu ini juga. Tentu pula makin banyak LSM hadir di sana dari kawasan Asia
Timur
dan Pasifik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam.
Kalau Anda membuka situs web Bank Dunia, Anda akan menemukan link yang
bertajuk Anti-Corruption and Fraud. Link ini menampung semua pengaduan
masyarakat tentang dugaan atau indikasi korupsi maupun kecurangan dalam
proyek-proyek yang didanai Bank Dunia serta kemungkinan keterlibatan staf Bank
Dunia. Ini adalah sebuah demonstrasi transparansi dan akuntabilitas yang luar
biasa.
Sayangnya, saya tidak berhasil memperoleh keterangan apakah melalui link
tersebut
telah dapat terjaring dan diungkap kasus-kasus korupsi dan fraud intermal Bank
Dunia, atau pada proyek-proyek yang didanainya.
Mengapa Bank Dunia melakukan itu? Sekadar demonstrasi untuk menunjukkan
bahwa lembaganya sangat transparan dan menjalankan governance secara konsisten
dan terbuka? Kalaupun memang itu tujuannya, saya rasa cara itu tepat.
Governance
memang harus didemonstrasikan secara terbuka. Penanganan korupsi dan fraud
harus
pula dilakukan secara demonstratif -asal sungguh-sungguh- untuk memberi dampak
yang kuat. Kenapa harus malu memamerkan bahwa governance di dalam satu
lembaga dijalankan dengan baik? Apalagi setelah James Wolfensohn, pimpinan Bank
Dunia, menyatakan zero tolerance terhadap korupsi, semua tindakan antikorupsi
memang harus didemamkan.
Di dalam tubuh Bank Dunia sendiri ada sebuah unit yang pekerjaannya justru
"berkata
buruk" tentang lembaganya. Unit ini bernama Operations Evaluation Department
(OED). Tugasnya adalah melakukan berbagai kajian (review) terhadap berbagai
operasi dan kegiatan Bank Dunia serta mengevaluasinya. Barangkali, OED ini di
Indonesia mirip SPI (Satuan Pengawas Intern) yang keberadaannya diharuskan
dalam
sebuah BUMN.
Di kalangan dalam Bank Dunia, OED ini terkesan kurang populer. Orang-orang OED
dianggap selalu saja mengintai kegiatan staf Bank Dunia -seakan-akan
mencari-cari
kesalahan. Kenyataannya, memang itulah tugas OED. Pada 1998, misalnya, muncul
isu bahwa staf Bank Dunia di Jakarta terlibat korupsi dalam pengadaan buku bagi
anak sekolah. Dalam tahun yang sama Bank Dunia juga dikritik telah memberikan
penilaian keliru terhadap kinerja ekonomi pemerintah Orde Baru.
Keterlibatan Bank Dunia dalam pengelolaan sektor kehutanan -setelah lembaga ini
mengeluarkan Kebijakan Kehutanan pada 1991- tentu saja merupakan kajian penting
bagi OED. Di Indonesia, sebagai akibat dari kebijakan itu, sejak 1994 Bank
Dunia
tidak lagi mengucurkan pinjaman untuk sektor kehutanan. Pertama, karena jumlah
pinjaman yang diberikan Bank Dunia boleh dibilang tidak signifikan bila
dibandingkan
dengan total investasi maupun volume perdagangan sektor ini. Bank Dunia
menyadari
bahwa dengan demikian ia tidak akan mempunyai leverage untuk menjadi "polisi"
di
sektor ini. Kedua, karena Bank Dunia mulai menyadari bahwa tingkat kerusakan
hutan
Indonesia sudah cukup parah. Bahkan pada 1994 itu sudah diidentifikasi bahwa
Indonesia sedang dalam proses transisi yang terlalu cepat dari forest rich
country
menjadi forest poor country. Indonesia diduga akan segera mengikuti nasib
Malaysia
dan Filipina -dari net exporter produk hasil hutan menjadi net importer.
Tetapi, dugaan
yang dilakukan waktu itu ternyata meleset. Ketika itu ditaksir Indonesia
kehilangan
600.000 hektare hutan setahun karena berbagai sebab. Awal 2000 ini Bank Dunia
sudah memakai data Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang merujuk bahwa
dalam tujuh tahun terakhir kita kehilangan 1,6 juta hektare hutan dalam
setahun.
Kajian terhadap implementasi forestry policy Bank Dunia yang dilakukan OED itu
memang kemudian menjadi dokumen yang populer. Maklum, teramat banyak LSM di
dunia ini yang betul-betul amat peduli terhadap kelestarian hutan. Bahkan tidak
sedikit
yang memakai militansi derajat tinggi untuk menyampaikan kepedulian dan
keprihatinan mereka. Bagi Bank Dunia sendiri, kajian itu seolah mengatakan
bahwa
yang penting bagi Bank Dunia bukanlah untuk ikut ambil peran dalam sistem
manajemen kehutanan, melainkan bagaimana membuat peran itu lebih positif. Untuk
itulah diperlukan konsultasi intensif dengan semua stakeholders hutan.
Pertemuan di Singapura yang saya sebut di atas merupakan satu dari tiga
regional
consultation yang dilakukan Bank Dunia untuk membahas kebijakan kehutanan. Bank
Dunia agaknya menyadari bahwa forestry policy yang mereka rumuskan pada 1991
tidak cukup mempunyai local focus. Karena itu, review yang dilakukan terhadap
implementasi kebijakan itu pun tidak cukup terfokus pada isu setempat.
Konsultasi
regional -yang biasanya didahului dengan konsultasi di tingkat nasional seperti
yang
terjadi di Bogor- merupakan salah satu cara untuk memperoleh masukan local
focus
itu.
Melalui pertanyaan-pertanyaan yang acap kali pedas dari stakeholders hutan,
Bank
Dunia ingin belajar dari kesalahannya di masa lalu, khususnya dalam berperan di
sektor kehutanan. Pertanyaan yang sekarang masih harus dijawab adalah: dapatkah
Bank Dunia berperan dalam transisi Indonesia menuju ekonomi yang tidak berbasis
pada sumber daya alam?
---------------------------------------------------------
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/
