http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-keraf.html
Dr. Alexander Sonny Keraf: "Saya Tak Bisa Dibujuk Rayu"
"GUS Dur mungkin salah memilih saya," ujar Dr Alexander Sonny Keraf suatu kali. Itu
bukan sebuah apologi Menteri Negara Lingkungan Hidup, di tengah kritik masyarakat
terhadap kebijakan Pemerintah mengenai kasus PT Freeport Indonesia dan Pt Inti
Indorayon Utama belakangan ini. Yang pertama, berkaitan dengan bobolnya Waduk Wanagon
di Timika yang membawa korban jiwa, dan karena itu Freeport diminta menurunkan
produksinya. Yang kedua �ini soal lama�masalah limbah pabrik pulp yang menjadi
kontroversi, dan karena itu PT IIU untuk sementara hanya boleh memproduksi rayon.
Kata-kata Sonny lebih berkait dengan kritik para aktivis lingkungan, yang menganggap
lelaki yang pernah menjadi dosen filsafat di Universitas Atmajaya Jakarta ini tak
tepat untuk mengurus masalah
lingkungan hidup. Sebenarnya Sonny sendiri melihat bahwa ilmunya (filsafat) justru
bisa menjadi navigasi handal untuk membuat keputusan tepat mengenai lingkungan.
Menurut lelaki kelahiran
Lamalera ini masalah lingkungan hidup di Indonesia tak berkait langsung dengan
teknologi, melainkan dengan etik dan moralitas. Hutan rusak, udara kotor, sungai
berbusa limbah, itu tak lain karena kita sedemikian tamak, hanya memikirkan
kepentingan sendiri dan tuk hari ini, bukan mengacuhkan kepentingan bersama dan
generasi mendatang.
"Yang dibutuhkan bukan cuma high tech, tapi juga high touch," katanya. High
touch,maksud Sonny, itulah sentuhan moral dan budaya. Dan itu sebabnya, kebijakan
Menteri satu ini seperti tak memperhitungkan dampak pada politik dan ekonomi. Ia tak
peduli, keputusannya mengenai Freeport dan IIU bisa mempengaruhi penanaman modal asing
padahal kita sedang memerlukan modal itu.
Berikut petikan wawancara Nezar Patria dari TEMPO Interaktif dengan Menteri yang
pernah naik gajah di Taman Safari ini tentang problem lingkungan hidup di era
reformasi.
Posisi Anda tampaknya dilematis. Di satu sisi Anda diharapkan membantu mengundang
modal asing, di sisi lain Anda harus melindungi lingkungan hidup yang tak jarang
"merugikan" investor asing. Sebenarnya, bagaimana Anda menilai sikap para investor
itu?
Mereka sebenarnya menggunakan standar ganda. Nilai-nilai moral itu kan universal.
Pembunuhan, di budaya mana pun, dianggap tindakan yang tak dapat dibenarkan. Demikian
juga kepedulian terhadap
lingkungan, itu bersifat universal. Komitmen, serta tanggungjawab terhadap lingkungan,
itu kan prinsip moral sebenarnya. Jadi kalau betul mereka punya dimensi internasional
yang punya kode etik dan etik
bisnis yang baik, sebenarnya mereka harus menerapkan hal yang sama di sini. Di sana
peduli lingkungan, maka di sini juga harus demikian.
Lalu, apa masalahnya?
Mereka memanfaatkan kelemahan hukum kita. Lalu juga kondisi sosial
politik kita yang membuka peluang buat korupsi, kolusi,dan nepotisme.
Selain itu, para penanam modal asing itu juga memanfaatkan
superioritas mereka di bidang politik dan ekonomi untuk menekan kita.
Mereka mencoba mendapatkan amdal yang belum beres, mendapatkan
izin secara tidak sah, kemudian seenaknya saja membuang limbah.
Sebenarnya, di negaranya sendiri, mereka tahu betul kalau tindakan itu
bisa dikenai denda, bisa dipenjarakan dan sebagainya. Mereka itu
melakukan kemunafikan dengan memanfaatkan posisi kita yang saat ini
lemah. Secara moral itu kan tidak benar.
Keputusan Anda yang berani bahwa Freeport Indonesia hatrus mengurangi produksi
menyusul bencana di Wanagon, itu keputusan etik atau politik? Susah dikatakan apakah
itu etik atau politik. Paling tidak, keputusan itu didasari oleh landasan moral: saya
mau menertibkan hal yang salah. Bahwa itu dibaca sebagai keberanian politik, saya tak
tahu --tak ada pretensi apa pun (dalam keputusan itu). Saya tahu ini standar
internasional. Itu saya katakan kepada mereka. Akhirnya Freeport pun akhirnya tunduk
pada keputusan ini. Pernahkah mereka mengancam menarik investasinya?
Sejauh ini tidak ada. Bahkan Presiden Abdurrahman Wahid juga mendukung sikap saya ini.
Wakil Presiden, yang bertugas mengkoordinasi masalah lingkungan, juga menunjukkan
dukungan.
Rekan menteri yang lain juga mengerti, mereka melihat saya tulus mengerjakan ini,
sehingga kepada pihak lain mereka sering bilang, Sonny Keraf itu tak punya kepentingan
apa-apa.
Tapi, dalam kasus penutupan PT Indorayon di Porsea, Sumatera Utara, kesannya Anda tak
sejalan dengan Menteri Negara Investasi...
Saya kira bukan salah paham, melainkan karena ia orang bisnis, sehingga tugasnya
adalah mengamankan investasi. Saya kira itu wajar. Dia khawatir kalau sikap keras itu
menakutkan para investor asing. Tapi, sebenarnya tak ada masalah. Menteri Investasi
malah minta sikap tegas
diambil kalau kita memang punya data-data yang kuat tentang pelanggaran lingkungan.
Jadi, dunia internasional bisa melihat bahwa keputusan itu tidak mengandung bias.
Bahkan kalau perlu kita terbuka
pada auditor internasional.Kalau mau disebut politis, tindakan itu adalah sinyal
kepada para investor asing maupun nasional. Pertama, pemerintahan baru ini tidak
main-main dengan soal pelestarian lingkungan. Secara moral, saya ingin menunjukkan
kalau masalah lingkungan ini tak bisa dinegosiasikan, tak bisa dibeli. Kedua, kita
juga menunjukkan bahwa kita tidak antimodal
asing. Pemerintahan Gus Dur dan Megawati justru mendorong penanaman modal asing,
karena kita memang membutuhkannya. Tapi, investasi itu harus memperhatikan sejumlah
syarat, antara lain
ketentuan mengenai lingkungan.
Di lingkungan internasional, sebenarnya bagaimana reputasi kita dalam pengelolaan
lingkungan?
Ada beberapa hal yang perlu kita perhitungkan, terutama di tingkat negara ASEAN.
Mereka masih mempersoalkan asap (kebakaran hutan). Bagi saya, itu meresahkan dan
memalukan. Asap itu jelas bukan karena hutan terbakar, tapi dibakar dengan sengaja.
Banyak pemegang HPH yang nakal.
Tak gampang menyelesaikan masalah ini. Soalnya, mentalitas bangsa memang sedang rusak.
Akibatnya, kita menyiapkan dana, peralatan, waktu segala macam hanya untuk
menanggulangi hal yang tak perlu terjadi. Menanggulangi ulah manusia yang sebenarnya
bisa kita cegah.
Lain halnya kalau itu bencana alam, sesuatu yang di luar kontrol manusia. Bencana alam
sendiri, pada tingkat tertentu, masih bisa diantisipasi dengan teknologi. Jadi sangat
konyol, jika kita harus
membuang seluruh dana, waktu, dan peralatan hanya karena ulah segelintir manusia itu.
Apa tindakan Anda untuk mengatasi hal itu?
Kita sebenarnya bisa mencegah dengan penegakan hukum -- menindak para pelaku
pembakaran itu. Kita sedang menggodok yang namanya zero burning policy. Jadi, membuka
lahan tanpa membakar hutan. Itu salah satunya. Di sisi lain, kita juga berjuang secara
kongkret untuk menindak mereka. Sebenarnya banyak negara ASEAN marah kepada kita,
karena asap sudah cukup membahayakan.
Tapi karena diplomasi politik, mereka tak menunjukkan sikap marah itu. Tapi, kita kan
punya persoalan lain dengan mereka; misalnya, bagaimana soal impor limbah?
Itu lebih pada persoalan kita dengan Singapura. Ada yang menampung limbah galian di
Pulau Karimun dan Pulau Nipah. Tapi, inilah; saya bilang tadi, persoalan lingkungan
adalah persoalan moral. Pada kasus itu jelas persoalannya mentalitas. Perusahaan
pengimpor (limbah beracun) itu kan ilegal. Kalau itu masuk dalam perdagangan
antarnegara, harusnya kan ada MoU. Apalagi ini menyangkut limbah B3
(bahan beracun berbahaya). Lalu kita kan menduga, pasti ada oknum yang nakal, entah di
pihak kita atau pihak Singapura.
Tapi memang saya tak bisa menghentikan semua tindakan itu. Kantor ini punya
keterbatasan. Artinya, tak semua aparat bisa kita kerahkan untuk memantau semua
persoalan lingkungan di negara yang cukup besar dan luas ini.
Kalau begitu, apa sebenarnya persoalan terbesar di kantor ini?
Pemerintahan baru saat ini adalah pemerintahan transisi. Kita mewarisi persoalan rezim
sebelumnya, termasuk kantor ini. Kantor ini sebelumnya pernah mengeluarkan
rekomendasi, atau izin, kepada
pengusaha yang seharusnya tak perlu. Nah, sekarang kita harus membenahi itu semua,
termasuk kasus PT Freeport dan PT Indorayon -- ada kesalahan pemerintah di sana, soal
amdal atau soal izin buang limbah. Nah, soal yang begini, izinnya saya tarik lagi.
Biasanya, mereka mau mengerti.
Saya jelaskan sikap saya ini kepada mereka dengan contoh begini.
Misalkan, saya memberi izin kepada seseorang untuk membunuh. Tapi
dengan izin itu, ia membunuh setiap orang. Membiarkan tindakan itu,
tentu tak benar. Jadi saya harus menarik izin itu kembali. Dalam soal
industri begitu juga. Persoalannya, ya kita pernah memberi izin, tentu
tidak fair kalau kita stop begitu saja. Kecuali kalau dia merugikan semua
orang, maka saya harus cabut izin itu.
Kelihatannya banyak yang tak paham kondisi seperti itu ...
Ya, saya kecewa karena banyak yang tak mengerti. Mungkin saya
salah, dan saya siap dikritik. Tapi, sejumlah orang saya lihat bukan lagi
melontarkan kritik, melainkan sinisme. Celakanya, kita diwarisi keadaan
yang sedemikian parah. Peraturan lingkungan hidup kita sejak dulu juga
tidak tegas. Begitu banyak rumusan yang banci dan kabur. Dalam
bertindak kita harus mengacu pada hukum, tapi hukum mengambang.
Kita tak bisa mengatakan: "Sudah, stop ini semua." Sebab, dulunya kita
yang salah. Jadi, kita harus mengakui dulu kesalahan ini.
Baiklah, dalam keadaan seperti ini, apa yang jadi prioritas?
Saya pikir prioritas kita adalah penegakan hukum, khususnya hukum
lingkungan. Saya tahu, itu masalah tak gampang. Pekerjaan itu diliputi
oleh awan pesimisme. Dihadapkan pada bayangan masalah tadi, saya
ragu, bisa nggak, sih? Misalnya, begitu banyak oknum dan mafia yang
menebang hutan lalu membakarnya. Tapi, menurut saya, disitu lah yang
paling penting. Kalau kita bisa mendorong industri-indusrtri mematuhi
standar lingkungan hidup, ini akan memberi sinyal moral bagi yang lain.
Sementara itu prosedur baku akan kita tetapkan, amdalnya harus beres.
Jangan amdal-amdalan.
Program lain adalah soal informasi. Artinya semua yang berkaitan
dengan database keragaman hayati, sumberdaya alam, tata ruang, kita
organisir. Ini penting, jika kita hendak mengetahui secara jelas tentang
persoalan lingkungan di Indonesia. Salah satu kekacauan kita adalah
pada database.
---------------------------------------------------------
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
