-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
-----------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2000120700085133
RUU Kebebasan Informasi vs RUU Rahasia Negara
Media Indonesia - Opini (07/12/2000 00:08 WIB)
Oleh Agus Sudibyo
Staf peneliti pada Program Media Wach ISAI
KASUS Pentagon Papers (1971) memberi pelajaran betapa setiap
pemerintah pada dasarnya lebih mementingkan reputasinya dibandingkan
dengan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan kinerja
pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat (AS) saat itu menuntut Harian
Washington Post dan New York Times karena telah mempublikasikan
dokumen berstatus top secret tentang kebijakan pemerintah AS dalam
perang Vietnam, yang kemudian populer sebagai Pentagon Papers.
Namun, Pengadilan Federal Washington DC dan Pengadilan District New
York menolak alasan yang diajukan pemerintah dan pengizinan dua media
itu melanjutkan publikasi isi Pentagon Papers.
Untuk melindungi reputasinya, setiap pemerintah memilih untuk
bersikap
tertutup dan sangat hati-hati dalam memberikan informasi kepada
publik.
Mereka menciptakan sejumlah rambu-rambu untuk memagari privacy-nya
dari gangguan investigasi pers dan keingintahuan masyarakat. Dalam
konteks inilah kita kemudian mengenal istilah rahasia negara atau
dokumen berstatus top secret yang sering menjadi alasan bagi
pemerintah
untuk menyeret pers ke pengadilan.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/07/kha2.htm
Kamis, 7 Desember 2000 Karangan Khas
Menjelang Otonomi 1 Januari 2001 (2)
Isu Pemerintah Kini Lebih Korup
Oleh: Sutrisna
ANGGOTA DPRD Jawa Tengah, Drs HM Supito khawatir, besar dana
alokasi umum (DAU) yang bakal diterima kabupaten dan kota di Jawa
Tengah tidak akan mencapai sasaran. Bukan untuk membangun
daerah, melainkan untuk "bancakan'' para pejabat.
Dana tersebut seluruhnya Rp 7,16 triliun sudah diterima Provinsi
Jateng dan akan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota, 1
Januari, tanggal mulai pelaksanaan otonomi daerah.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0012/07/dar17.htm
Kamis, 7 Desember 2000 Jawa Tengah - Kedu & D.I.Y
Kayu yang Dijarah 1.952 Ha
WONOSOBO- Wakil Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arief
mengatakan, penjarahan kayu hutan di wilayahnya sampai
sekarang terus berlangsung. Akibatnya, hutan 1.952,8 ha di
kawasan BKPH Wonosobo dan Ngadisono menjadi gundul.
Dia, didampingi Kabag Lingkungan Hidup Setda Ir
Abdul Munir, menyatakan hal itu ketika ditemui wartawan,
Rabu kemarin. Di BKPH Wonosobo kayu yang dijarah
tersebar di areal hutan 1.450 ha. Di BKPH Ngadisono hutan
yang gundul karena kayunya dijarah 502,5 ha. Kayu yang
dijarah meliputi mahoni dan pinus.
DINILAI INGKAR JANJI, 80 KK MINTA LAHAN KEBUN DIKEMBALIKAN
Pontianak Post, Kamis 7 Desember 2000
Karena PTPN XIII dinilai ingkar janji, sedikitnya 80 kepala keluarga (KK) di
dusun Sanjam Emberas meminta lahan kebun Inti I Pir Trans Kembayan (wilayah
Dusun Sanjam Emberas) penyerahan tahun 1985/1986 dikembalikan ke warga.
Lahan yang dimaksud itu sekitar 827 hektar. Tidak hanya itu sebelumnya sejak
tanggal 8 Nopember 2000 sekelompok warga itu memasang plang bertuliskan
tuntutan mereka yang dipancang di depan kebun Inti I Pir Trans Kembayan,
sampai akhir November plang-plang itu masih belum dicabut. Plang itu antara
lain berisi tulisan 'PTPN XIII menghentikan pekerjaan diatas lahan inti I,
warga Sanjam Emberas mengembalikan penyerahan tanah penyerahan tahun
1985/1986'.
http://www.surabayapost.co.id/
NASIONAL Kamis, 07 Desember 2000
Gugus Tugas Tertibkan Penebang Liar
Jakarta - Surabaya Post
Jaksa Agung Marzuki Darusman mengatakan pemerintah melalui Menteri Perekonomian
mencanangkan pembentukan gugus tugas (task force) yang melibatkan aparat penegak
hukum
dan aparat keamanan untuk menertibkan penebang liar.
Pemerintah bertekad menegakkan hukum agar para penebang liar dapat diberantas.
Dengan
demikian kita tak lagi mengalami tekanan-tekanan dari masyarakat maupun dunia
internasional.
"Pemerintah menetapkan task force agar lebih efektif mengkoordinasikan penegakan
hukum
sesuai aturan yang berlaku," ujarnya, di Jakarta, Rabu (6/12).
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/07/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Gus Dur Minta HNSI Jangan Jadi Mesin Politik
Jakarta, 7 Desember
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meminta agar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
(HNSI) tidak lagi menjadi mesin politik seperti di masa Orde Baru. HNSI hendaknya
benar-benar menyentuh kepentingan nelayan dan dapat mentransformasikan hal-hal yang
menyangkut pembangunan kelautan secara umum.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua DPP HNSI, Sumyaryo Sumiskum, seusai menghadap Presiden
Gus Dur di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/12).
http://suarapembaruan.com/News/2000/12/07/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Pemerintah Tak Mampu Desain Kebijakan Ketahanan Pangan
Jakarta, 7 Desember
Pemerintah tidak memiliki kemampuan mendesain kebijakan di sektor ketahanan pangan. Hal
itu terlihat dari kenyataan bahwa pada saat dibutuhkan petani padi, Kredit Ketahanan
Pangan
(KKP) yang dialokasikan Rp 2,3 triliun ternyata tidak mengucur.
''KKP memang salah sejak lahir. Pemerintah tidak bisa melihat bahwa usaha tani tidak
dapat
disamakan dengan usaha lainnya yang tidak mengandung risiko yang cukup tinggi,'' kata
Pengamat Ekonomi dari INDEF, Didik J Rachbini kepada Pembaruan di Jakarta, Kamis
(7/12) pagi.
http://www.surabayapost.co.id/
JAWA TIMUR Kamis, 07 Desember 2000
Bupati Janji Bantu Warga Dapatkan Tanah Kalibakar
Malang - Surabaya Post
Bupati Ibnu Rubianto berjanji membantu ribuan warga di 6 desa --dalam wilayah 3
kecamatan-- untuk mendapatkan tanah di Perkebunan Kalibakar seluas 2.050 hektare.
Wujud janji untuk rakyat di kawasan Malang Selatan itu, akan diawali bupati dengan
mengirim surat kepada Mendagri. Intinya, menanyakan sejauh mana penanganan atas
surat
permohonan rakyatnya perihal tersebut, yang telah dikirim sejak setahun lalu.
Janji Bupati Ibnu itu disampaikan kepada 13 wakil warga di kawasan Perkebunan
Kalibakar,
di ruang kerjanya, Rabu (6/12) siang. Hari itu dia memang mendapat desakan dari
mereka (wakil
warga) agar segera memutuskan perselisihan antara warga dengan pihak PTPN XII.
http://www.surabayapost.co.id/
JAWA TIMUR Kamis, 07 Desember 2000
Petani Sulit Pupuk, Penyalur Tahan Stok di Gudang Pusri
Kediri - Surabaya Post
Petani yang selalu tidak berdaya, terus saja dijadikan barang mainan. Lepas dari
pencatutan
nama untuk meraup dana KUT oleh para pengelola koperasi, kini dipermainkan oleh
sejumlah
penyalur pupuk. Di beberapa daerah, harga pupuk terutama jenis Urea dan ZA,
melambung.
Di Kediri, misalnya harga pupuk Urea yang mestinya sesuai patokan PT Pusri, Rp
103 ribu
per kuintal kini ditawarkan Rp 115 ribu sampai Rp 120 ribu. Sedang ZA dari semula
Rp 90 ribu
per kuintal, menjadi Rp 96 ribu hingga Rp 98 ribu. Begitu pun, petani sulit untuk
memperoleh
barang.
Beberapa pengecer pupuk di Kec. Ngadiluwih, Gurah, dan Purwoasri dihubungi
terpisah,
Rabu (6/12) mengaku sejak Minggu (3/12) hanya memiliki stok dalam jumlah
terbatas, pupuk
KCL dan TSP. Harganya pun, berubah dari Rp 150 ribu/kuintal KCL menjadi Rp 180
ribu.
Jenis TSP, Rp 150 ribu/kuintal dari sebelumnya Rp 130 ribu.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
