http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/JATIM/kaum18.htm >Senin, 8 Januari 2001 Kaum Marjinal PROFESOR Caroline Mosser, penasihat bidang sosial Presiden Bank Dunia berujar: "The poor makes the city worked, why cannot the city work for the poor?" Pada dasarnya kota anti si miskin, terutama di negara berkembang termasuk Surabaya. Yang berbeda antara kota yang satu dengan yang lain adalah cara menghadapi si miskin. Di Jakarta, orang miskin disediakan tempat menjauhi pusat kota sekitar lima kilometer setahun. Di Surabaya penduduk kampung yang mayoritas miskin diperbaiki mutu lingkungan permukimannya melalui program perbaikan kampung (KIP). Pada saat bersamaan si miskin yang berdiam di tepi rel kereta api atau kali tak tersentuh oleh KIP gara-gara peraturan tentang pelaksanaan tidak memperhitungkan dan tidak mengakui keberadaan mereka. Pertanyaan yang kini perlu diajukan adalah apakah reformasi dan otonomi daerah akan membuat keadaan ini menjadi lebih baik? Pada pertemuan internasional diadakan di Windsor Castle Inggris (6/2000) tentang "New Frontiers in Good Urban Governance" antara lain sepakat bahwa kemiskinan di mana saja merupakan bukti dari kegagalan pelaksanaan pemerintahan (kota) yang baik. Kesimpulan ini dicapai pada banyak pertemuan dunia mulai saat menjelang pelaksanaan KTT Kota (6/1996) hingga kini, termasuk oleh lembaga seperti Badan Pembangunan PBB (UNDP) dan Bank Dunia. *** TIDAK dapat dipungkiri bahwa kehadiran permukiman di sepanjang rel kereta api mulai tampak menjelang pergantian dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Penelitian yang pernah dilakukan oleh ITS bekerja sama dengan Kantor Menneg KLH pertengahan tahun 1980-an tentang keberadaan permukiman marjinal sampai pada kesimpulan bahwa: a. Kehadiran permukiman ini berawal dari kesempatan berjualan hasil dari desa. Di Surabaya utara dekat rel kereta api dipicu oleh menjual buah-buahan yang didatangkan dari Madura. b. Dasar keberadaan permukiman ini adalah pertimbangan ekonomi, baik biaya murah, dekat pasar maupun investasi. c. Pola permukiman ini adalah solusi (sementara) bagi si miskin walaupun merupakan masalah bagi pemerintahan kota. d. Kondisi kumuh di samping berbagai manfaat yang diuraikan di atas, memberi lebih banyak manfaat daripada kerugian. Rasa iba yang tampak dari keadaan kumuh mendukung dan menjamin eksistensi mereka. Ini tidak berarti tanpa biaya dan memberi "keuntungan" bagi pihak yang harus menertibkannya. e. Kerugian yang tidak disadari adalah terperangkapnya warga yang menghuni lama di tempat tersebut karena terbentuknya budaya miskin turun-temurun. Pada awal Orde Baru, kawasan seperti ini pernah "dibersihkan" dengan dalih membersihkan oknum PKI. Keadaan bersih yang kemudian dicapai tidak mampu bertahan lama karena ada banyak kepentingan yang telanjur hidup dari tempat seperti ini, mulai mereka yang hanya mengambil manfaat (profiter) hingga "pejabat" yang mendapat setoran rutin. Kasus "jual-beli" lahan tepi sungai yang sempat membuat warga Surabaya gusar tidak lain adalah bukti bahwa pola lama masih hidup subur dan bertahan. Kini era Reformasi dan otonomi daerah telah membuka peluang baru. Yang menjadi masalah adalah pemerintahan yang harus melaksanakan reformasi dilakukan oleh orang yang masih berasal dari "stok" lama, hingga keadaannya belum (tidak?) berubah. Kecelakaan bus tertabrak kereta api yang baru-baru ini terjadi dan memakan korban sejumlah jiwa, masih kurang dramatis untuk mampu mengubah persepsi lama yang masih kuat mengakar dalam diri pejabat yang seharusnya mengambil tindakan. Keadaan ini bila dibiarkan berlanjut akan menjadi bom waktu saat otonomi daerah berlaku penuh. Dengan dalih Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak mencukupi, Pemda dapat menyuruh penghuni di permukiman marjinal pulang ke tempat asalnya. Sebab era otonomi daerah berpegang pada prinsip bahwa setiap daerah harus mengurusi warga dan rumah tangganya sendiri. Bila ada warga yang membuat masalah atau ulah yang tidak terpuji, sebaiknya dilakukan di rumah sendiri, tidak di tempat orang lain. Konflik yang timbul dapat berdampak sosial-ekonomi yang serius bila tidak dicarikan jalan keluar (sudah ada) secepatnya. (Prof Johan Silas, konsultan dan pengamat perkotaan) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED] Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik: http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
