http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001041000014212 Sampah DKI Jadi Uang Ratusan Miliar Rupiah Media Indonesia - Jabotabek (10/04/2001 00:01 WIB) JAKARTA (Media): Sampah yang baunya menyengat dan sering membuat masalah, jika diolah Pemda DKI, dapat berbuah uang ratusan miliar rupiah. Kalaupun tidak bisa dibilang sepenuhnya merupakan pemberian, setidaknya pemerintah Jepang melalui OECF (Overseas Economic Cooperation Fund Japan) memberikan pinjaman lunak sebesar 3,32 miliar Yen atau Rp 298,8 miliar dengan kurs Rp 90. Dana ratusan miliar rupiah itu difokuskan untuk pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Beberapa tahun lalu, justru dari TPA Bantar Gebang yang didanai Jepang itu masalah-masalah lingkungan muncul. Seriusnya gangguan lingkungan terhadap sekitar TPA Bantar Gebang telah memaksa Pemda DKI mengalokasikan dana tambahan Rp 10 miliar untuk menanggulangi pencemaran. Hasil penelitian tim yang dipimpin Wakil Gubernur DKI bidang Pembangunan Budihardjo Sukmadi pada 1999 menyebutkan pencemaran limbah cair dan polusi udara di lingkungan permukiman TPA Bantar Gebang, akibat IPAS (instalasi pengelola air sampah) hanya berfungsi 30%. Menurut Budihardjo sebenarnya Bappedalda DKI sudah membuat IPAS. Hasil operasional IPAS tidak bisa maksimal karena kabelnya sering dicuri hilang. Akibatnya, IPAS tidak bisa dioperasikan 24 jam karena listriknya padam. Dampaknya, penanggulangan hanya mampu diatasi sekitar 30%. "Sisanya (70%) itulah yang mencemari lingkungan penduduk," jelas Budihardjo sekaligus mengakui kebenaran penelitian Dinas Kesehatan Bekasi itu. Salah satu alokasi dana bantuan OECF nanti adalah pengadaan 161 unit truk angkutan sampah, 140 unit kontainer dan tujuh unit kendaraan penunjang (truk tangki, pikap, dan vacuum tank). Hal ini menjawab keluhan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saksono Soehodo yang semula mengatakan kekurangan alat pengangkut kendaraan berat. Ketua Komisi D DPRD DKI Sayogo Hedrosubroto ketika ditanya soal dana pinjaman lunak dari Jepang tersebut malah mengaku belum tahu. "Kalau nanti ada penyimpangan kita tanyakan di Cipayung sajalah rapat teknis tahunan pemda dengan DPRD DKI," ujarnya. Ternyata persoalan sampah memang menjadi sangat pelik karena anggota Dewan sendiri kurang menaruh perhatian terhadap efektivitas pemakaian dana meski jumlahnya sangat besar yakni ratusan miliar rupiah. (Sad/J-1)
