Daftar berita terlampir: * Bensin Nontimbal Bisa Langsung Dipakai Semua Jenis Kendaraan (2001-06-11) * 15 Perusahaan Janji tak Cemari Jakarta, Program Langit Biru hanya Gembar-gembor Semata (2001-06-11) * Pemda Kutai Timur Tidak Akan Terbitkan Izin HPHH (2001-06-11) * Presiden: Kita Wajib Kembalikan Hutan (2001-06-11) * Air Akan Jadi Sumber Konflik di Masa Depan (2001-06-11) * Pencemaran Tanggung Jawab Bapedalda (2001-06-11) * Dua Ekor Gajah Dievakuasi dari Sampit (2001-06-11) * Kenaikan Harga BBM akan Kontraproduktif dengan Realisasi Bensin Tanpa Timbal (2001-06-11) * Moratorium dari Emmy Hafild (2001-06-10) * Bapedal Hendaknya Mengontrol Kandungan Timbal Dalam Bensin (2001-06-09) * Pemerintah Tetap Tolak Limbah Impor (2001-06-09) * Pembentukan Sahabat Terumbu Karang Butuh Waktu Panjang (2001-06-09) * Ekonomi Tak Harus Korbankan Lingkungan (2001-06-09) * Belasan Perusahaan Bersedia Hindarkan Pencemaran Udara (2001-06-09) * Sigma pacu penggunaan bahan ramah lingkungan (2001-06-08) TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Bensin Nontimbal Bisa Langsung Dipakai Semua Jenis Kendaraan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=769 Bensin nontimbal dapat langsung digunakan untuk berbagai jenis kendaraan tanpa memerlukan peralatan tambahan lainnya. Namun demikian, alat catalyst conventer tetap diusulkan untuk digunakan, terutama untuk kendaraan baru. Ahmad Safrudin, Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) mengungkapkan hal itu, seusai acara dialog interaktif di Jakarta, akhir pekan lalu. "Perubahan penggunaan dari bensin bertimbal menjadi tanpa timbal tidak selalu memerlukan catalyst conventer. Karena, peralatan tersebut hanya efektif menurunkan emisi," ujarnya. (Media Indonesia, 2001-06-11) 15 Perusahaan Janji tak Cemari Jakarta, Program Langit Biru hanya Gembar-gembor Semata http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=770 AKHIR pekan lalu 15 perusahaan menandatangani perjanjian di depan pejabat Pemda DKI untuk tidak mencemari langit Jakarta dengan asap pabriknya. Perusahaan yang menandatangani perjanjian itu bukan perusahaan `kacangan`, seperti PT National Gobel, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Procter and Gambler Indonesia Tbk, PT Friesche Vlag Indonesia, dan PT Foremost Indonesia. Seperti tercantum dalam spanduk yang dipampang dalam acara tersebut, acara itu dibuat untuk mengingatkan orang akan Program Langit Biru yang dicanangkan Pemda DKI sejak 1980-an. Para pejabat yang hadir antara lain Wakil Gubernur DKI Bidang Pembangunan Budiardjo Sukmadi dan Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) DKI Jakarta Aboejoewono. (Media Indonesia, 2001-06-11) Pemda Kutai Timur Tidak Akan Terbitkan Izin HPHH http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=772 Pemerintah Daerah (Pemda) Kutai Timur, Kalimantan Timur, sampai kini tidak pernah menerbitkan izin hak pemanfaatan hasil hutan (HPHH). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemda akan mengembangkan tanaman perkebunan dan pertanian dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, dan sama sekali tidak membuka hutan. Demikian ditegaskan Bupati Kutai Timur Awang Faroek ketika dihubungi dari Balikpapan, Sabtu (9/6). "Kutai Timur merupakan satu-satunya daerah di Kaltim yang tidak menerbitkan HPHH," ujar Awang Faroek yang memandang bahwa HPHH bisa menjadi puntu legalisasi pencurian kayu. (Kompas, 2001-06-11) Presiden: Kita Wajib Kembalikan Hutan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=773 Presiden KH Abdurrahman Wahid mengatakan, Indonesia banyak kehilangan hutan akibat perambahan yang tidak bertanggung jawab, baik oleh proses modernisasi maupun perkembangan ekonomi yang salah arah. "Kita wajib mengembali-kan hutan Indonesia yang telah hilang itu dengan bekerja keras, sekaligus melestarikan hutan untuk paru-paru dunia," ucap Kepala Negara dalam pertemuan dengan panitia dan calon peserta Jambore Nasional (Jamnas) 2001 di Semarang, Sabtu (9/6).Kegiatan Jamnas yang digelar di Wahana Wisata Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 3-13 Juli 2000 itu, rencananya diikuti 10.300 pramuka dari dalam dan luar negeri. Presiden mengaku tertarik dengan kerja sama antara Menteri Kehutanan dan Sekjen Pandu se-Dunia yang mengeluarkan semboyan "menyelamatkan hutan kita sebagai bagian dari gerakan kepanduan se-dunia", termasuk gerakan pramuka di Indonesia. (Kompas, 2001-06-11) Air Akan Jadi Sumber Konflik di Masa Depan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=775 Dengan semakin langkanya sumber daya air di berbagai daerah, terutama air bersih yang menjadi kebutuhan dasar manusia, pada masa depan hal ini akan menjadi sumber konflik di masyarakat. Itu akan dipicu dengan berlakunya otonomi daerah, yang memberi wewenang besar pada setiap daerah untuk mengelola sumber daya di daerahnya masing-masing. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik maka langkah yang dianjurkan antara lain dengan menerapkan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Sayangnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) PSDA yang ada tidak menyinggung masalah itu, dan tidak mencerminkan semua kepentingan yang ada. (Kompas, 2001-06-11) Pencemaran Tanggung Jawab Bapedalda http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=776 Pencemaran yang ditimbulkan oleh gas buangan kendaraan bermotor, sepenuhnya bukan tanggung jawab Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai institusi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ). Alasannya, pihak DLLAJ hanya berwenang melakukan pengujian emisi sesuai aturan yang tertuang dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup tahun 1993. Dengan demikian, secara umum pihak Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) yang harus bertanggung jawab. Demikian dikatakan Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Jawa Timur Binsar T Siregar dan Kepala Sub Dinas Teknik Sarana Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Jawa Timur Sudirman Lanbali ketika dikonfirmasi Kompas menyangkut tanggung jawab BPKB terhadap kasus pencemaran yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor, hari Sabtu (9/6), di Surabaya. (Kompas, 2001-06-11) Dua Ekor Gajah Dievakuasi dari Sampit http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=777 Dua ekor gajah milik PT Inhutani (BUMN milik Dephut) terpaksa dievakuasi dari Sampit, Kalimatan Tengah ke Taman Safari Indonesia (TSI) II Prigen, Pasuruan. Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan hidup dua gajah sumatra (Elephas maximus) dari ancaman kerusuhan di wilayah itu. Selain itu, kedua gajah juga dinilai sudah tidak produktif lagi oleh pihak Inhutani, sehingga setiap hari kerjanya hanya makan tidur. Tim penyelamat TSI-II Prigen drh Ivan Chandra, Sabtu (9/6) di Malang mengungkapkan dua gajah tersebut bernama Yudo (jantan) berumur 15 tahun dan Sri Rahayu (betina), 30 tahun. Ivan yang langsung datang ke Sampit menjemput Yudo dan Sri Rahayu menuturkan Inhutani terpaksa memilih mengevakuasi kedua hewan berbobot empat ton. "Ancaman kerusuhan setiap hari membuat karyawan Inhutani trauma. Mereka tak sanggup lagi memelihara gajah," kata Ivan. (Kompas, 2001-06-11) Kenaikan Harga BBM akan Kontraproduktif dengan Realisasi Bensin Tanpa Timbal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=798 Sarapan bersama Ahmad Safrudin Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 15 Juni 2001 mendatang akan kontraproduktif dengan realisasi bensin tanpa timbal yang dikampanyekan demi terciptanya udara bersih bebas polusi di Indonesia, ungkap Ahmad Safrudin. Pasalnya, masih ada sementara masyarakat menilai bahwa pemicu kenaikan tersebut salah satunya adalah bensin tanpa timbal itu sendiri. Akan tetapi, bertolak dari pembicaraan yang pernah dilakukan pada Desember tahun lalu antara pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan para stakeholders terkait, chief executive Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta ini mengatakan telah ada kesepakatan soal insentif bagi warga masyarakat untuk melakukan konversi atas bensin bertimbal menjadi sebaliknya. Besarannya adalah Rp 120 per liternya. Artinya, harga bensin tanpa timbal sedikit lebih mahal dibandingkan dengan bensin bertimbal yang pada waktu ditetapkan Rp 1150 per liter. "Dalam hal ini selisih tersebut menjadi beban subsidi pemerintah," katanya. (Kompas, 2001-06-11) Moratorium dari Emmy Hafild http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=797 Emmy Hafild gerah melihat hutan yang terbakar dan tercabik-cabik ekosistemnya akibat dibabat secara sewenang-wenang. Karena itu, Emmy, sang aktivis lingkungan dan komandan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sibuk mengampanyekan moratorium atau jeda penebangan hutan. Ditemui Media saat pembukaan pameran lingkungan hidup Indonesia Enviexpo di Assembly Hall, Balai Sidang Senayan, Kamis (7/6) lalu, Emmy bersama komunitasnya, tampak sibuk menata stan Walhi. Setiap pengunjung yang mampir diajaknya mengisi kartu pos kampanye moratorium yang kelak akan disampaikan Walhi ke Departemen Kehutanan. (Media Indonesia, 2001-06-10) Bapedal Hendaknya Mengontrol Kandungan Timbal Dalam Bensin http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=782 Dengan akan diberlakukannya penggunaan bensin tanpa timbal pada 1 Juli mendatang maka Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) sebagai instansi yang berwenang melakukan kontrol pelaksanaan Program Penghapusan Bensin Bertimbal, hendaknya mulai melakukan pemeriksaan ke kilang minyak Pertamina. Hal ini untuk mengetahui kandungan timbal dalam bensin yang diproduksi perusahaan minyak milik pemerintah itu. Demikian ditegaskan Ketua Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Ahmad Safrudin, yang juga Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, dalam dialog interaktif di Enviexpo 2001 di Jakarta, Jumat (8/6) petang. Menurut Ahmad, rencananya penurunan kandungan timbal dalam bensin akan dilakukan Pertamina secara bertahap mulai April lalu. (Kompas, 2001-06-09) Pemerintah Tetap Tolak Limbah Impor http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=783 Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf menegaskan, pemerintah sampai saat ini tetap menolak pengiriman limbah impor ke dalam negeri. Pertimbangannya, limbah-limbah impor itu diindikasikan mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.Penegasan itu diutarakan Sonny Keraf kepada Kompas usai memberi pengarahan pada Lokakarya Nasional "Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Era Otonomi Daerah" di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, Jumat (8/6). Penegasan tersebut berkaitan dengan penolakan para pemulung yang tergabung dalam Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) tentang limbah impor, yang disampaikan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta pekan ini. Ia menyetujui penolakan pemulung itu. Menurut Keraf, pengiriman limbah impor telah menyalahi aturan dan dilakukan secara nakal oleh para pengusaha yang hanya ingin mengeruk keuntungan sesaat, tanpa melihat dampak lebih jauh bagi masyarakat. (Kompas, 2001-06-09) Pembentukan Sahabat Terumbu Karang Butuh Waktu Panjang http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=786 Pembentukan badan Sahabat Terumbu Karang (Friends of the Reef, FoR) di Bali masih membutuhkan proses yang amat panjang, walaupun sekarang sudah ada lebih 30 stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan) yang mau bergabung dengan FoR. Selanjutnya, persoalan dana untuk konservasi juga masih membutuhkan proses untuk bisa diterapkan pemungutannya. Demikian diungkapkan Manajer Program Kebijakan dan Komunikasi, World Wildlife Foundation (WWF) Wallacea, Nina Dwisasanti, dalam jumpa pers hari Jumat (8/6) di Kuta, Bali, tentang program FoR, berupa Eksibisi dan Hiburan Musik dari 10-16 Juni 2001. (Kompas, 2001-06-09) Ekonomi Tak Harus Korbankan Lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=787 Menteri Negara Lingkungan Hidup Dr Sony Keraf, yang sering dicap antiekonomi, menegaskan pembangunan ekonomi tidak harus mengorbankan lingkungan. Justru dari lingkungan alam bakal ditemukan sumber ekonomi yang dalam jangka panjang akan sangat berguna bagi bangsa Indonesia. ''Akhir-akhir ini berkembang pemikiran dengan pertimbangan ekonomi, lingkungan diabaikan,'' tandas Sony ketika berbicara dalam lokakarya ''Strategi Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati dalam Era Otonomi Daerah'', di Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Jumat (8/6). (Suara Merdeka, 2001-06-09) Belasan Perusahaan Bersedia Hindarkan Pencemaran Udara http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=790 Sebanyak 15 perusahaan di Jakarta bersedia menjalankan program pengendalian pencemaran udara, dengan membuat berbagai sarana penunjang antipencemaran udara dan upaya pemenuhan baku mutu emisi. Program Langit Biru yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta dinilai kurang berhasil akibat lemahnya penegakan hukum. "Kesepakatan itu merupakan upaya pihaknya mengurangi pencemaran udara Jakarta yang termasuk tinggi di dunia," kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) DKI Aboejoewono seusai penandatanganan kesepakatan pemeliharaan udara bersih dengan 15 perusahaan, Jumat (8/6). (Kompas, 2001-06-09) Sigma pacu penggunaan bahan ramah lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=765 Produsen cat PT Sigma Utama akan meningkatkan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan setelah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 14001 dari badan akreditasi KEMA. Direktur Utama PT Sigma Utama Achmad Rusyad mengatakan perusahaan telah bekerja keras untuk memperoleh sertifikasi lingkungan tersebut karena pada umumnya proses produksi pada industri cat sangat berkaitan dengan bahan-bahan kimia. "Kuncinya kami terus berupaya meningkatkan pengendalian lingkungan dalam seluruh proses produksi," ujar-nya. (Bisnis Indonesia, 2001-06-08) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
