Daftar berita terlampir: * Otonomi Daerah Penyelamat Lingkungan, Asal * Dituntut, Kesadaran untuk Selamatkan Kawasan Konservasi * Hutan di Jabar belum Perlu Sertifikat Karbon * Dibutuhkan Platform Pembangunan Ekonomi yang Berpihak ke Laut * Tragis, Nasib Stasiun Penelitian TNGL * Penebangan Kayu Ilegal Makin Merajalela * Pembangunan Kehutanan Belum Sentuh Kebutuhan Masyarakat * Paradigma Atur-Diri-Sendiri Tumbuhkan Sikap Ramah Lingkungan * Tinjomoyo, dari Kebun Binatang ke "Kebun Mainan" * Untuk Alih Profesi, Nelayan pemakai Bom di Muna Minta Bantuan * Perjalanan panjang Protokol Kyoto * Perlindungan HaKI Untuk Industri Bambu Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Otonomi Daerah Penyelamat Lingkungan, Asal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1467 Ada cerita menarik tentang pembangunan Jetty (penahan gelombang) di Muara Dadap Indramayu Jawa Barat kira-kira 16 tahun yang lalu. Mulanya pembangunan penahan berbentuk angka sebelas ini bertujuan baik. Yakni, agar perahu-perahu nelayan yang akan melaut bisa 'lepas landas' tanpa dihalang oleh pendangkalan sedimen. Setahun dua, belum terlihat adanya dampak negatif dari pembangunan ini. Namun setelah memasuki tahun ketiga, gejala alam mulai menampakkan buah kerusakan lingkungan. Aliran air menyusuri pantai yang datang dari satu sisi menyebabkan sedimen menumpuk di sisi yang berlawanan. Sementara di sisi yang satunya terjadi abrasi. (Republika, 2001-07-30) Dituntut, Kesadaran untuk Selamatkan Kawasan Konservasi http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1472 Lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan, lingkungan, dan konservasi di Jambi berharap agar Presiden Megawati Soekarnoputri serta Wakil Presiden Hamzah Haz dan kabinetnya-khususnya Menteri Kehutanan-menyadari betul soal pentingnya penyelamatan kawasan konservasi dari kerusakan yang selama ini diabaikan. Saat ini hampir semua hutan lindung dan taman nasional di Indonesia porak-poranda dijarah oleh pelaku illegal logging (penebangan liar) dan perambah hutan. Penyelamatan kawasan konservasi ini, khusunya hutan lindung, taman nasional, hutan suaka, dan taman hutan raya, demikian LSM, haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh, tegas, dan tanpa pandang bulu. "Hukum harus ditegakkan. Sekaranglah waktunya bagi pemerintah, sebelum malapetaka yang mahadahsyat dan tidak terhindarkan berupa bencana alam banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan kabut asap menimpa Indonesia dengan korban tiada terhingga," tutur Koordinator Program LSM Warung Informasi dan Konservasi (Warsi) Jambi Rudy Syaf kepada Kompas, Sabtu (28/7), di Jambi. (Kompas, 2001-07-30) Hutan di Jabar belum Perlu Sertifikat Karbon http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1474 Usul pembuatan sertifikat karbon untuk hutan di Jabar dari Pakar Lingkungan Unpad, Otto Soemarwoto, belum direspon positif. Pihak Perhutani Unit III sendiri, menyatakan bahwa sertifikasi itu belum diperlukan untuk hutan-hutan di Jabar. Perhutani khawatir, pembuatan sertifikat karbon hanya akan membuat hutan di Jabar dirusak pihak asing. "Perhutani belum begitu tertarik. Proyek sertifikasi ini masuk dalam rencana jangka panjang. Selain itu juga pihak Perhutani masih meragukan kesungguhan pihak asing dalam memberikan sertifikasi ini," kata Humas Perhutani Unit III Jabar, Komara di Bandung pekan lalu. Mungkin saja, kata Komara, sertifikasi itu mulanya dilakukan dengan baik. Tapi, menurutnya, tak tertutup kemungkinan di masa mendatang proses tersebut justru membebani hutan-hutan di Jabar. (Republika, 2001-07-30) Dibutuhkan Platform Pembangunan Ekonomi yang Berpihak ke Laut http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1475 BANYAK orang bicara bahwa sumber daya pesisir dan laut Indonesia sangat kaya dan beragam, sehingga merupakan potensi besar dalam pembangunan ekonomi. Akan tetapi, apa yang terjadi selama ini, sumbangannya hanya 20 persen terhadap PDB. Bahkan ada kesan pesisir dan laut hanya merupakan "keranjang sampah". Upaya menjadikan perikanan dan kelautan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi bukan sekadar mimpi. Namun dibutuhkan platform besar pembangunan ekonomi yang berpihak ke laut, utamanya perikanan.SUMBER daya pesisir dan laut ada yang dapat diperbarui seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap, budi daya), mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin dan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Ada pula yang tidak dapat diperbarui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya itu, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi nasional seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. (Kompas, 2001-07-30) Tragis, Nasib Stasiun Penelitian TNGL http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1478 DARI empat stasiun penelitian yang dikelola Unit Manajemen Leuser (UML) di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Provinsi Sumatera Utara-Aceh yaitu Ketambe, Suaq Belimbing, Bengkung, dan Soraya, saat ini hanya tinggal Ketambe saja yang masih bertahan. Stasiun Penelitian Soraya telah dibakar oleh pihak-pihak yang tidak jelas, stasiun penelitian Bengkung kondisi keamanannya sangat buruk, sedangkan Suaq Belimbing dengan alasan keamanan akhirnya dialihkan hanya menjadi pos monitoring.Selain keempat stasiun penelitian tersebut, sebenarnya masih ada dua pos monitoring yaitu Agusan dan Gunung Air. Namun, pos monitoring Gunung Air pun telah dibakar orang sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. (Kompas, 2001-07-30) Penebangan Kayu Ilegal Makin Merajalela http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1485 Aksi penebangan kayu secara ilegal belakangan ini semakin merajalela, bahkan telah merambah hingga ke kawasan hutan lindung dan taman nasional. Selain digunakan untuk bahan baku industri perkayuan di Tanah Air, kayu ilegal ini juga diselundupkan ke Sarawak, Malaysia, melalui jalur darat dan laut.Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat (Kalbar) Ir M Arman Malolongan ketika dikonfirmasi Kompas di Pontianak, Sabtu (28/7) malam, membenarkan maraknya penebangan kayu secara ilegal tersebut. Ia mengakui, negara telah menderita kerugian yang begitu besar karena dari aktivitas itu tak terpungut Dana Reboisasi, Provisi Sumber Daya Hutan, dan pajak ekspor. Meski demikian, Arman tak bersedia menyebutkan total kerugian negara di Kalbar. Akan tetapi, seorang pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Kalbar yang tak mau ditulis namanya mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan sementara, total kerugian dari penebangan kayu ilegal di Kalbar ditaksir kurang lebih Rp 15 milyar per bulan. (Kompas, 2001-07-30) Pembangunan Kehutanan Belum Sentuh Kebutuhan Masyarakat http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1486 Paradigma pengelolaan hutan yang selama ini berorientasi pada hasil kayu, sedangkan peran negara sangat dominan, berangsur-angsur harus diubah. Dengan demikian, pengelolaan hutan lebih berorientasi pada pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat desa hutan. ''Itu penting, karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam kesatuan ekosistem. Masyarakat bergantung pada hutan dan hutan menyatu sebagai sebuah ekosistem bersama masyarakat,'' kata Drs FX Tridjoko Margono. (Suara Merdeka, 2001-07-30) Paradigma Atur-Diri-Sendiri Tumbuhkan Sikap Ramah Lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1454 Krisis lingkungan yang telah memakan korban jiwa dan kerugian harta benda sangat tinggi di negara ini, sampai sekarang belum disadari oleh sebagian besar masyarakat. Penanggulangan dampak kerusakan lingkungan hidup, seperti kekurangan air pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, selama ini bersifat ad hoc serta hanya pada gejala dan akibatnya, bukan penyebabnya. Selama ini sikap dan kelakuan warga terhadap lingkungan hidup sangat didominasi oleh pertimbangan ekonomi, yang mendorong eksploitasi lebih, tanpa diikuti perlindungan lingkungan yang memadai. Sikap itu juga dipengaruhi oleh kurangnya penghargaan tentang fungsi ekologi lingkungan hidup yang memberikan layanan pada manusia. (Kompas, 2001-07-27) Tinjomoyo, dari Kebun Binatang ke "Kebun Mainan" http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1458 Wah, saya tertipu datang ke sini. Maksud saya ingin mengajak anak-anak rekreasi sambil melihat binatang. Lha, ini yang mau dilihat apanya?" kata Ny Dewi (35) kesal. Dewi semula berniat membawa putri kecilnya, Nana (3), untuk berekreasi ke Taman Margaraya alias Kebun Binatang (KB) Tinjomoyo, Semarang hari minggu awal bulan ini. Ia bersama suami, Anto (36), Nana dan pengasuh anaknya, Santi (18) tak menyangka kalau Tinjomoyo tak seperti layaknya kebun binatang seperti KB Ragunan di Jakarta atau KB Gembiraloka Yogyakarta. (Kompas, 2001-07-27) Untuk Alih Profesi, Nelayan pemakai Bom di Muna Minta Bantuan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1459 Para nelayan yang selama ini menangkap ikan dengan menggunakan bom dan pukat harimau di Kabupaten Muna, Sultra, mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Mereka ingin bisa bisa beralih profesi ke usaha penangkapan ikan dengan cara yang ramah lingkungan. "Sebagian besar nelayan penangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dan pukat harimau di Muna mulai sadar akan dampak penggunaan alat yang membahayakan keselamatan jiwa manusia dan lingkungan itu," kata petugas Penyidik PNS Dinas Perikanan Muna, La Ode Ramlan, di Kendari, Rabu. (Republika, 2001-07-27) Perjalanan panjang Protokol Kyoto http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1487 Pembahasan teknis sebagai hasil kesepakatan Konferensi Para Pihak (COP) ke-6 bagian II yang membahas Protokol Kyoto berakhir Jumat (27/7), di Bonn, Jerman. Sekadar mengingat kembali perjuangan sehingga lahir Protokol tersebut, berikut kronologis yang disusun Yayasan Pelangi yang mengikuti masalah tersebut dari awal. (SatuNet.Com, 2001-07-27) Perlindungan HaKI Untuk Industri Bambu http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1455 Amerika, meski tidak dikenal keanekaragaman bambunya namun saat ini mengoleksi tak kurang dari 150 paten berkenaan dengan bambu. Sebaliknya, Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman bambu baru memiliki satu paten yang berkenaan dengan cara pembelahan bambu agar tidak pecah. Kondisi ini tentu menyedihkan, mengingat jenis bambu yang bernilai eknomis tinggi, 80% telah diteliti secara ilmiah. Dan dari kenyataan yang ada kita juga melihat bahwa unsur HaKI (Hak Kekayaan Intelektual) sama sekali belum dipandang sebagai seuatu yang penting dalam mengembangkan industri bambu di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari kajian konsep �Strategi Nasional dan Rancang Tindak Pelestarian Bambu dan Pemanfaatannya secara berkelanjutan di Indonesia� yang disusun pada tahun 1998. (Berita Iptek, 2001-07-25) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected]
