''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' SARI BERITA : Kamis, 6 Juli 2000 ================================ <> Max Tamaela: Aparat TNI Terlibat Kerusuhan Maluku <> Lobby Usul Darurat Militer <> Widodo AS: Ada Anggota TNI yang Desersi <> Habib Idrus: Saya Tidak Takut Hadapi Gus Dur <> Gus Dur Anggap DPR Dimanfaatkan Orang untuk Adili Dirinya <> TEROR BERKAITAN DENGAN KASUS KORUPSI <> Diduga, Bom di Kejagung Terkait Kasus Soeharto <> Ada Skenario Pisahkan Amien-Gus Dur <> Clinton ikut tanda tangani perjanjian perlindungan hak-hak anak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Max Tamaela: Aparat TNI Terlibat Kerusuhan Maluku ----------------------------------------------------------------- TEMPO Interaktif, Bandung: Mayjen Max Tamaela, mantan Pangdam XVI/Pattimura, menolak tegas memberikan keterangan soal adanya keterlibatan para tokoh politik, antara lain Amien Rais, Akbar Tandjung, dan Arifin Panigoro, dalam konflik antar agama di Maluku dan Maluku Utara. "Terus terang saja kalau masalah itu saya no comment!" tandas Max yang sejak dalam mutasi TNI lalu dipindah menjadi Komandan Pusat Teritorial (Dan Puster) Mabes TNI AD. Pernyataannya ini sekaligus menjernihkan sinyalir media massa beberapa waktu lalu. Namun ia mengakui adanya keterlibatan oknum aparat TNI dan sipil dalam kerusuhan itu. Ketika ditanya lebih lanjut soal keterlibatan aparat Polri, menurut dia tidak ada. Hanya ia mengaku belum bisa memastikan nama-nama aparat yang terlibat. "Kami sedang mengumpulkan bukti-buktinya dulu," ujarnya menjelaskan seusai acara serah terima jabatan Dan Sesko AD dan Dan Kodiklat AD, Rabu (5/7), di Bandung. Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/7/5/1,1,19,id.html Lobby Usul Darurat Militer --------------------------------- TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah sebaiknya segera memberlakukan keadaan darurat militer di Maluku untuk mengatasi kerusuhan. Alasannya, memburuknya kondisi di provinsi tersebut tidak bisa diatasi hanya dengan memberlakukan darurat sipil. Jika pertikaian antarkelompok masih terus berlangsung, kemungkinan ras Maluku bisa hilang. Hal tersebut diungkapkan pakar hukum, Prof. Dr. Lobby Loekman, di Jakarta, Rabu (5/7) siang. Menurut Lobby, pemberlakukan darurat sipil di Maluku, mulai diberlakukan 26 Juni, sudah tidak bisa mengatasi berbagai bentrokan yang masih terjadi. Terakhir kampus Universitas Pattimura hangus dibakar dalam bentrokan yang terjadi kemarin, Selasa (4/7). Ia mengkhawatirkan, bentrokan antarpihak yang bertikai akan terus berlanjut di Maluku. Lobby tak menyinggung, soal kerusuhan beberapa hari terakhir adalah akibat ditariknya seluruh pasukan TNI dan Polri ke kesatuannya masing-masing untuk mendataan ulang. (Erwin Z.) Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/7/5/1,1,11,id.html Widodo AS: Ada Anggota TNI yang Desersi ----------------------------------------------------- TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Laksamana Widodo AS, mengakui, ada anggota TNI dan Polri di Maluku yang hingga kini belum kembali ke kesatuannya. Ia juga mengakui, ada senjata organik milik aparat keamanan yang belum ditemukan. Saat ini, pihak aparat keamanan masih kesulitan untuk meredakan kerusuhan yang masih di terjadi di Maluku. Hal tersebut dikatakan Widodo kepada pers usai Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/7) siang. Seperti diberitakan pekan lalu, Jumat (30/6), untuk mendata ulang prajurit yang bertugas di Maluku, khususnya sejak diberlakukannya darurat sipil, TNI menarik seluruh prajuritnya yang bertugas di lapangan ke kesatuan masing-masing. Namun, hingga beberapa hari sejak perintah kembali ke barak dikeluarkan, tercatat sejumlah anggota TNI dan Polisi yang tidak kembali ke kesatuannya. Menurut laporan resmi Kodam Pattimura, tercatat 18% pasukan TNI dan 45% anggota polisi yang tidak kembali ke kesatuannya. Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/7/5/1,1,10,id.html Habib Idrus: Saya Tidak Takut Hadapi Gus Dur ---------------------------------------------------------- Jakarta -- Penegasan kembali ihwal mau dicabutnya Tap MPRS No.XXV/1966 tentang pelarangan komunisme/marxisme oleh Presiden Abdurrahman Wahid, beberapa hari lalu di Medan; membuat gerah Habib Idrus Jamalul Lail. Ia, bahkan mengancam Gus Dur bila benar-benar Tap itu dicabut. "Kita akan bikin kacau," katanya. Alasannya, Idrus mengemukakan bahwa mencabut Tap tersebut sama dengan melakukan sebuah pelecehan. Yang ironis, menurut Idrus, ketika yang berkuasa Soeharto saja yang bukan dari kalangan kiai, membekukan atau melarang PKI. Tetapi, Gus Dur yang kiai malah menghidupkan PKI. "Kiai apa itu?" tanya Idrus. Karena itu, demi mempertahankan bebasnya negara ini dari PKI, Idrus menyatakan bahwa dirinya tidak takut pada Gus Dur. Apa pun yang terjadi, katanya, akan saya hadapi. Sebab, bagi Idrus, persoalan ini menyangkut akidah. Sayangnya, jelas Idrus, umat islam yang umumnya baik-baik itu kurang berani. Sebaliknya, PKI itu tidak baik tetapi mereka berani-berani. Masalahnya, "Kenapa umat Islam yang baik ini kok tidak berani?" kata Idrus, di Jakarta, malam ini. *** (nul) http://www.berpolitik.com/article.pl?sid=100/07/06/007236 Gus Dur Anggap DPR Dimanfaatkan Orang untuk Adili Dirinya -------------------------------------------------------------------------- detikcom - Jakarta, Setelah kasus pemelintiran 'Biang Kerok', Gus Dur kembali menuduh DPR. Di depan para ulama di Cirebon, Gus Dur menuduh DPR telah diperalat orang tertentu untuk menjatuhkan dirinya. Caranya? "Ada orang-orang yang berusaha menggenjot eksekutif, mengadili pemerintah di Sidang Umum MPR mendatang aar menjadi Sidang Istimewa. Ya, silakan saja," kata Gus Dur saat membuka Forum Komunikasi Alim Ulama dan Kiai se-Jabar dan Jateng di Ponpes Buntet, Cirebon, Rabu (5/7/2000) malam. Selengkapnya: http://www.detik.com/peristiwa/2000/07/06/200076-020801.shtml MARZUKI DARUSMAN: TEROR BERKAITAN DENGAN KASUS KORUPSI ----------------------------------------------------------- Jakarta, 5/7 (ANTARA) - Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai peledakan bom di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Selasa petang (4/7) dan penemuan dua unit bom di gedung yang sama tetapi di tempat terpisah Rabu siang, merupakan aksi teror berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. "Tindakan peledakan maupun penanaman bahan peledak yang ditemukan tersebut terkait satu sama lain dan dinyatakan sebagai tindakan aksi teror," kata Jaksa Agung usai bersama dengan seluruh Jaksa Agung Muda (JAM) meninjau Gedung Bundar Kejaksaan Agung yang mengalami kerusakan akibat peledakan, Rabu. Ia mengatakan, sebagai konsekuensi perkembangan peristiwa peledakan tersebut, pihak Kejaksaan Agung secara fisik meningkatkan prosedur pengamanan kompleks bangunan dan lalu lintas publik di lembaga ini. Upaya penyelidikan latar belakang dan tujuan serta perkiraan tentang sasaran aksi teror tersebut terus dilakukan dan seluruh jajaran Kejaksaan Agung tidak sedikitpun terpengaruh dengan kejadian ini, tegasnya. Selengkapnya: http://www.antara.co.id/topstory.asp?id=20000705184708D050691 Diduga, Bom di Kejagung Terkait Kasus Soeharto ----------------------------------------------------------- JAKARTA, Suara Merdeka CyberNews. Bukan tidak mungkin peledakan Gedung Bundar Kejagung terkait kasus-kasus besar. Salah satunya, bisa jadi, menyangkut kasus KKN Soeharto. Benarkah? Demikian dikatakan Jaksa Fungsional Direktur Penyidikan Pudji Utomo, Selasa 4/7/00 usai kejadian. Menurutnya, kemungkinan aksi peledakan itu merupakan psi war untuk menciptakan rasa cemas bagi para penegak hukum. "Saya menganalisa bahwa pemboman di Kejagung ini berkaitan erat dengan kasus-kasus besar seperti kasus KKN Soeharto yang sedang disidik oleh Kejagung," papar pejabat Kejagung yang berkantor sekitar lima meter dari lokasi ledakan itu. Apakah itu berarti juga terkait dengan pemeriksaan Tommy oleh Kejagung yang berlangsung satu jam sebelum kejadian? "Saya tidak berasumsi seperti itu, tapi silakan masyarakat menilai sendiri," jawabnya. Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0007/04/nas6.htm Ada Skenario Pisahkan Amien-Gus Dur ---------------------------------------------- JAKARTA, Suara Merdeka CyberNews. Hubungan Amien Rais-Gus Dur hari-hari ini kian memanas. Keduanya saling serang di media. "Ini skenario orang-orang yang ingin memisahkan keduanya," kata Dr Din Syamsudin. Benarkah? Menurut mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu, kalau pertentangan kedua tokoh itu dibiarkan, maka imbasnya akan mempengaruhi hubungan NU-Muhammadiyah, Ormas Islam terbesar di Indonesia. "Kalau itu terjadi, maka ongkos sosial politiknya akan sangat mahal," paparnya, Rabu 5/7/00. Din menyayangkan, kalau kedua tokoh itu tak bisa berjalan bersama. Karena, keduanya sudah menjadi semacam penjuru stabilitas politik dalam negeri. "Kalau mereka berada dalam suasana kurang mesra seperti itu dan berlangsung terus-menerus, maka akan membawa kejelekan pada bangsa ini." Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0007/05/nas2.htm Clinton ikut tanda tangani perjanjian perlindungan hak-hak anak --------------------------------------------- satunet.com - Presiden AS Bill Clinton menandatangani dua perjanjian PBB tentang perlindungan anak-anak dari eksploitas seksual dan pertempuran di masa perang di Markas Besar PBB, Rabu. Perjanjian tersebut memuat kepastian agar tak ada anak-anak dibawah usia 18 tahun yang ikut serta dalam sebuah pertempuran atau secara paksa direkrut untuk terlibat dalam penjualan anak-anak, prostitusi anak-anak dan pornografi terhadap anak-anak. Selengkapnya: http://satunet.com/artikel/isi/00/07/06/19951.html "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36) *********************************************************************** Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk. Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED] Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772 atau BCA Cab. Darmo Surabaya, a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838 *********************************************************************** Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan: subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l
