'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'
SARI BERITA : Selasa, 1 Agustus 2000
==================================
<*> Keliru, Mengamandemen UUD 45
<*> Tak ada Fraksi Jatuhkan Gus Dur
<*> Zainuddin MZ siap Pimpin PPP
<*> Agus Dicopot Karena Merepotkan
<*> Jaksa Akan Jemput Soeharto
<*> Hamzah Haz Kritik Gus Dur
<*> DPRD NTT Desak Yonif 744
Tinggalkan Kupang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Keliru, Mengamandemen UUD 45
UUD RI Sampai Sekarang Masih Sementara
-----------------------------------------------------
koridor.com [1 Aug, 1:37]
Guru Besar FHUI Prof Dr Harun Alrasyid mengatakan MPR seharusnya memenuhi
amanat Pasal 3 UUD 45 dahulu sebelum melakukan amendemen, karena dilihat
dari sejarahnya UUD 45 masih berstatus sementara hingga kini.
Oleh karena itu, Harun menilai amendemen UUD 45 yang dilakukan MPR sebagai
tindakan yang salah langkah. Karena sejak UUD 45 digunakan kembali melalui
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD itu belum ditetapkan oleh MPR saat itu
hingga saat ini. "MPR seharusnya menetapkan dulu UUD 1945 itu, baru
melakukan amendemen jika memang diperlukan," ujar Harun dalam diskusi Pro
Kontra Amendemen UUD 45 di Jakarta, Senin.
Selengkapnya: http://www.koridor.com/artikel.php3?in_no=6465
TAK ADA FRAKSI JATUHKAN GUS DUR PADA ST MPR
--------------------------------------------------------------------
Monday, July 31, 2000/8:13:50 PM
Jakarta, 31/7 (ANTARA)- Ketua Umum DPP PPP Hamzah Haz menyatakan hingga
saat ini tidak ada satupun fraksi-fraksi di DPR maupun MPR yang berniat
menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid pada Sidang Tahunan MPR Agustus
mendatang.
"Kekhawatiran adanya keinginan menjatuhkan Presiden merupakan sesuatu yang
tidak beralasan, mengingat pelaksdanaan Sidang Tahunan Majelis dalam rangka
konstitusi," katanya saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Mukernas PPP
di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta, Senin petang.
Karena itu, ia menyesalkan adanya upaya kekuatan tertentu yang mempolitisir
opini, sehingga mengesankan bahwa forum tersebut untuk menjatukan presiden.
"Upaya tersebut merupakan upaya untuk menciptakan `public opinion` agar
masyarakat bersikap antipati terhadap legislatif," katanya.
Selengkapnya: http://www.antara.co.id/topstory.asp?id=20000731201350D310879
ZAINUDDIN MZ SIAP DIPILIH MENJADI KETUA UMUM PPP
---------------------------------------------------------------------------
Monday, July 31, 2000/8:15:01 PM
Jakarta, 31/7 (ANTARA)- Dai "sejuta umat" KH Zainuddin MZ menyatakan ia
siap untuk dipilih menjadi Ketua Umum PPP periode mendatang menggantikan
Hamzah Haz.
"Saat ini Pak Zainuddin telah mempersiapkan diri untuk dipilih menjadi
Ketua Umum PPP pada Muktamar mendatang," kata juru bicara Zainudin, Zainal
Maarif di Jakarta, usai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.
Kesediaan dan persiapan tersebut, katanya, diperoleh setelah beberapa pihak
di kalangan DPP PPP serta DPW dari beberapa daerah melakukan pendekatan
kepada daii kondang tersebut.
Zainal yang juga wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah itu mengatakan, PPP
membutuhkan figur yang mampu tampil sebagai sosok perekat di tengah
pertikaian antarelit. "Selain itu, diharapkan beliau mampu merekatkan massa
PPP," katanya.
Dukungan pada Zainuddin yang saat ini juga menjabat Ketua Majelis
Pertimbangan Lajnah Ulamail Ka`bah (Persatuan Ulama PPP), kata Zainal,
telah disampaikan secara terbuka dari beberapa wilayah dan cabang.
Selengkapnya: http://www.antara.co.id/topstory.asp?id=20000731201501D310900
Agus Dicopot Karena Merepotkan
----------------------------------------
31 Jul 2000 19:36:40 WIB
TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Berkaitan dengan pencopotan Pangkostrad
Letjen TNI Agus Wirahadikusumah, pengamat politik UGM Rizal Panggabean
menilai mutasi itu terkait dengan beberapa tindakan, ucapan dan cara Agus
menyampaikan pendapatnya. "Dari dulu saya kira Pak Agus dianggap merepotkan
teman-teman dan atasannya. Tapi, memang begitulah cara Pak Agus. Kalau saya
cenderung mengatakan bahwa mutasi ini memang terkait dengan beberapa
tindakan, omongan dan cara pak Agus Wira. Jelas ada arah ke sana," ujar
Rizal kepada wartawan seusai menjadi pembicara dalam "Dialog Interaktif
Yogya", di Hotel Santika, Yogyakarta, Senin (31/7).
Rizal menduga, nanti atau besok, pasti akan terdengar pernyataan dari
militer yang mengatakan bahwa pergantian itu adalah hal yang biasa.
Padahal, sesungguhnya, pergantian ini hanyalah sesuatu yang tertunda karena
isu itu dulu sempat menjadi pembicaraan. Namun, apakah pergantian itu
memiliki indikasi politis? Rizal yakin tidak. "Kalaupun ada, saya kira
persoalannya tidak pada Gus Dur, tapi pada ABRInya (kini TNI) sendiri,"
katanya.
Selengkapnya: http://www.tempo.co.id/news/2000/7/31/1,1,18,id.html
Jaksa Akan Jemput Soeharto
Berkas Pemeriksaan Dinyatakan Lengkap
-------------------------------------------------
JAKARTA- Berkas perkara dugaan KKN Soeharto sudah ternyata dinyatakan
lengkap sejak 28 Juli. Pernyataan P 21 (berkas telah lengkap)
diinformasikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jaya lewat surat pemberitahuan
bernomor B 2810/ P1.5/FPK.1/07/2000.
Karena berkas telah dinyatakan lengkap, Kejaksaan Tinggi kini menunggu
berkas perkara lain yang dilengkapi barang bukti dan tersangka ke jaksa
penuntut umum. Untuk selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Yushar Yahya SH kepada wartawan kemarin
mengatakan, dalam waktu dekat penyerahan barang bukti dan tersangka akan
dilakukan. Tidak seperti diduga, yakni tim penyidik Kejaksaan Agung sangat
toleran, penyerahan barang bukti dan tersangka kali ini tetap dilakukan di
Kejati DKI Jaya.
Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/0008/01/nas9.htm
Hamzah Haz Kritik Gus Dur
---------------------------------
JAKARTA - Ketua DPP PPP Hamzah Haz mengkritik habis-habisan terhadap
kinerja pemerintah yang dinilai belum menghasilkan apa-apa. Di depan
peserta Rapimnas PPP di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta, kemarin, Haz
menilai, Gus Dur dalam berbagai kebijakan telah menunjukkan arogansi
kekuasaan.
Ia mengakui, dulu mempunyai andil besar mendukung keterpilihan Gus Dur
menjadi presiden lewat poros tengah. Tapi, tambahnya, pada kenyataannya
presiden kemudian telah menimbulkan persoalan baru yang kontroversial.
Mantan menko kesra dan taskin ini menilai, sembilan bulan pemerintah sudah
berjalan, namun belum menghasilkan apa-apa. ''Kita berharap dengan
terpilihnya Gus Dur, krisis dapat diatasi, tapi kenyataannya malah
menimbulkan persoalan baru yang kontroversial," tegasnya.
Selengkapnya: http://www.suaramerdeka.com/harian/0008/01/nas6.htm
* DPRD NTT Desak Yonif 744 Tinggalkan Kupang
------------------------------------------------------------
Kupang (Bali Post) -
Kalangan DPRD NTT mendesak agar pimpinan TNI segera memindahkan Batalyon
Infantri (Yonif) 744 eks Timtim dari wilayah NTT. Desakan itu menyusul
tewasnya Bernard Loddo (22), Minggu (30/7) pagi akibat dikeroyok oknum
anggota Yonif 744 yang melakukan aksi kekerasan sepanjang jalanan kota
Kupang sebagai luapan kedukaan terhadap tewasnya rekan mereka Prada Marthen
Talan yang ditikam preman Kupang.
Wakil Ketua DPRD NTT Pdt. Dr. Noco Wolly dan Ketua F-PBB Arief Rachman yang
dihubungi secara terpisah kemarin menyarankan pemindahan Yonif eks Timtim
itu ke luar NTT. Menurut Arief, pimpinan TNI harus mencermati kecemasan
masyarakat kota Kupang akibat kebrutalan para prajurit Yonif 744 yang
berkedok melakukan luapan duka, justru membuat panik warga seantero kota.
Selengkapnya: http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2000/8/1/nusat6.htm
"Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!" (Roma 11:36)
***********************************************************************
Moderator EskolNet berhak menyeleksi tulisan/artikel yang masuk.
Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, saran, kritik dan sumbangan
tulisan harap menghubungi [EMAIL PROTECTED]
Bank Danamon Cab. Ambengan Plaza Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc.No. 761.000.000.772
atau
BCA Cab. Darmo Surabaya,
a.n. Martin Setiabudi Acc. No. 088.442.8838
***********************************************************************
Kirimkan E-mail ke [EMAIL PROTECTED] dengan pesan:
subscribe eskolnet-l ATAU unsubscribe eskolnet-l