|
Just FYI …
Salam, Hidayat
-----Original Message-----
Sumber : [EMAIL PROTECTED]
Kilasan Berita Mineral Batubara : 6 Juli 2005 Arutmin Tunggak DHPB Kompas, 30 Juni 2005.Jakarta, Kompas - PT Arutmin Indonesia belum membayar dana hasil produksi batu bara (DHPB) sebesar 50 juta dollar AS sejak tahun 2003. Alasan perusahaan menahan dana tersebut karena kegiatan operasional mereka diganggu aktivitas penambangan tanpa izin (PETI). Direktur Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Mahyudin Lubis mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (29/6). Pemerintah tolak bagi hasil cukai Bisnis, 30 Juni 2005.JAKARTA (Bisnis): Pemerintah memastikan usulan bagi hasil cukai yang diajukan beberapa daerah produsen rokok belum akan diakomodasi dalam amendemen UU No. 11/1995 tentang Cukai. Eddy Abdurrachman, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan, mengatakan cukai tidak termasuk dalam penerimaan negara yang dibagihasilkan sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kita tunggu lahirnya UU bidang penanaman modal Bisnis, 30 Juni 2005.Masalah privatisasi terhadap perusahaan BUMN kini mulai dipersoalkan lagi. Terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah (kementerian BUMN) dengan DPR tentang pemenuhan target privatisasi BUMN. Terlepas dari polemik privatisasi itu, apabila pemerintah tak mampu menghindari defisit anggaran akibat pendapatan negara lebih rendah dari belanja negara, konsekuensinya pemerintah harus mendapatkan sumber dana lain di luar penerimaaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Cara lain untuk mendapatkan sumber dana adalah melalui kebijakan mengundang masuknya investor, khususnya investor asing. Disiapkan Kebijakan Energi Nasional Republika, 30 Juni 2005. JAKARTA - Yang utama melepas ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM). Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) tengah menyiapkan dua rancangan kebijakan utama terkait dengan pengelolaan energi nasional di masa mendatang. Dua kebijakan ini tertera dalam Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN) 2005-2025. DPRD Tuding Tak
Transparan, KPC Tantang Diaudit Kaltimpost, 30 Juni 2005. SANGATTA- Harapan DPRD Kutai Timur (Kutim) untuk mendapatkan rincian data penggunaan dana Community Development (Comdev) 2004 lalu dari manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC), belum juga tercapai. Dalam pertemuan lanjutan antara manajemen KPC dan DPRD, KPC kembali lalai memberikan data terperinci mengenai penggunaan dana yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut. GM External Affairs & Sustainable Development KPC Harry "Sony" Miarsono hanya menyedorkan data secara global. Padahal pada pertemuan pertama 17 Juni lalu sudah disepakati untuk membahas data secara transparan. Kutim Bakal Alami
Kemunduran Kaltimpost, 30 Juni 2005. SANGATTA- Ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat jika nanti paska tambang berakhir, daerah ini akan mengalami kemunduran terutama setelah tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC) berakhir 2021. Keresahan ini diungkapkan Salehuddin yang dibesarkan di Sangatta dan lama bekerja di PT KPC. Ia menilai kekhawatiran itu beralasan karena adanya pengalaman di daerah lain yang memiliki tambang yang sama seperti di Kutim ini. Salehuddin yang kini menjadi anggota DPRD Kutai Kartenegara (Kukar) itu mengatakan, untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut, KPC sudah sejak sekarang seharusnya secara jujur menjelaskan kepada publik apa saja program yang akan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kemunduran perekonomian masyarakat Kutim pasca tambang KPC. Kecaman Berindikasi Rebutan Proyek Kompas, 1 Juli 2005. Manado, Kompas - Koordinator Komite Kemanusiaan Teluk Buyat (KKTB) Abid Takalamingan mengatakan, kecaman yang diterima pihaknya berkaitan relokasi 68 keluarga Buyat Pante di Desa Duminanga, Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, berindikasi rebutan proyek. Menurut Takalamingan di Manado, Rabu (29/6), indikasi rebutan proyek dapat dilihat dari sikap proaktif Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Mereka berjuang secara sepihak agar warga Buyat ditempatkan di wilayah yang ditentukan pemerintah masing-masing kabupaten, katanya. Di samping indikasi itu, konflik tapal batas antardua kabupaten juga belum tuntas. PT Al Hasanie
Ekspor Batu Bara ke Filipina Kaltimpost, 1 Juli 2005. SANGASANGA - Setelah bekerja keras selama satu tahun, PT Al Hasanie secara resmi memulai ekspor perdana batu bara yang mereka tambang di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara Rabu (29/6) lalu. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 7.500 ton batu bara tersebut langsung diekspor ke Filipina, sebagai langkah awal sebelum kembali melakukan hal yang sama ke negara lain. Selain ekspor perdana, PT Al Hasanie juga melakukan pengapalan perdana pada waktu yang bersamaan. Energy ministry OKs KPC divestment Jakartapost, 1 Juli 2005. The Ministry of Energy and Mineral Resources has approved the plan of the country's largest coal producer PT Bumi Resources to divest its stake in subsidiary PT Kaltim Prima Coal (KPC), a government official says. The recommendation letter was issued last Friday, Director General of Geology and Mineral Resources Simon Sembiring said on Wednesday. Tin Slag Dilarang Ekspor Bangkapost, 1 Juli 2005 PANGKALPINANG––
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Investasi Kota Pangkalpinang Drs A
Ramlan Nuri MM menegaskan tin slag merupakan hasil produksi turunan kedua atau
limbah leburan bijih timah termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk
diekspor. Hal ini diungkapkan Ramlan Nuri yang ditemui Bangka Pos Group di
ruang kerjanya, Kamis (30/6).
Kalsel, 'Pilot Project' Pemberantasan 'Peti' Media Indonesia, 4 Juli 2005
BANJARMASIN (Media): Kalimantan Selatan kini menjadi pilot project penanganan dan pemberantasan praktik pertambangan tanpa izin (peti). Pilot project ini akan menjadi bahan referensi atau kajian dalam penyusunan instruksi presiden (inpres) tentang peti (illegal mining) yang akan terbit. Di Kalsel diperkirakan terdapat ratusan pertambangan tanpa izin, tersebar di sejumlah kabupaten seperti Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Kepala Polda Kalsel, Brigjen Sudibyo, kemarin mengatakan hasil pembahasan masalah illegal mining antara Pemprov, Muspida Kalsel bersama tim pusat, yaitu dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, akan menjadi bahan kajian bagi penerbitan inpres tentang illegal mining. "Kalsel menjadi! pilot project penanganan dan pemberantasan praktik pertambangan tanpa izin di Tanah Air," katanya.
Panas Bumi Lampung Bisa Hasilkan 330 MW Listrik
Media Indonesia, 4 Juli 2005. BANDAR LAMPUNG (Media): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk menenderkan potensi panas bumi (geotermal) di Kecamatan Suoh. Energi listrik yang bisa dihasilkan dari daerah itu mencapai hingga 330 megawatt (mw). "Ini bisa menjadi salah satu alternatif pemecahan krisis listrik di sana. Rencana pengoptimalan potensi panas bumi tersebut sejalan dengan rencana pemkab untuk menarik para investor," kata Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat Syaifullah di Bandar Lampung kemarin.
Batu Bara, Belajar dari Krisis BBM
Kompas, 5 Juli 2005. Oleh Singgih Widagdo. Pelajaran dari krisis BBM, jangan sampai terjadi di sektor energi lainnya, seperti energi batu bara. Sejalan dengan tingkat kebutuhan batu bara di dalam negeri dan rencana pemerintah untuk meningkatkan pemakaian batu bara, tanggung jawab memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara sebaiknya secepatnya diberlakukan. Kebijakan DMO batu bara harus menjadi prioritas pemerintah saat ini, khususnya melihat PLN sebagai pemakai batu bara terbesar.
Arutmin harus cicil tunggakan royalti US$25 juta bulan ini
Bisnis, 5 Juli 2005. JAKARTA (Bisnis): Pemerintah mendesak PT Arutmin Indonesia untuk mencicil tunggakan royaltinya sebesar US$25 juta pada bulan ini, sementara sisanya diminta segera dilunasi pada 2005. Simon Felix Sembiring, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM) pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan anak perusahaan tambang nasional, PT Bumi Resources Tbk, itu telah menyampaikan niatnya untuk melunasi tunggakan tersebut.
Lanna investasi 800 juta baht Bisnis, 5 Juli 2005. JAKARTA (Bisnis): Lanna Resources Plc, perusahaan tambang asal Thailand berencana membuka tambang batu bara ketiga di Indonesia dengan investasi 400 juta hingga 800 juta baht. Srihasak Arirachakaran, Direktur Pengembangan Bisnis Lanna, mengatakan proyek yang ditujukan untuk menambah kapasitas produksi batu bara perusahaan itu akan rampung pada tahun depan. Saat ini Lanna memiliki dua anak perusahaannya dalam menggarap tambang batu bara di Indonesia yakni PT Lanna Harita Indonesia dan PT Citra Harita Mineral.
Tembaga di London naik US$29 Bisnis, 5 Juli 2005. LONDON(Bloomberg): Tembaga berjangka bangkit dari keterpurukannya selama sebulan setelah penurunan sebesar 4,8% minggu lalu dinilai terlalu ekstrim mengingat terjadinya kekurangan logam pada pasar internasional. Harga tembaga untuk pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange (LME), turun menjadi US$3.206 per metrik ton pada akhir minggu lalu. Ini dianggap harga penutupan tembaga yang terendah sejak 2 Juni.
Sumsel Lumbung Energi Dilanda Kelangkaan BBM Republika, 5 Juli 2005. Palembang-RoL -- Ironis. Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang mencanangkan sebagai daerah lumbung energi sejak November 2004 lalu, kini mulai dilanda krisis energi khususnya bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin). Senin (4/7), antrian panjang kendaraan roda empat di beberapa SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) dalam kota Palembang mencapai puncaknya. Bahkan beberapa SPBU sejak pukul 10.00 WIB mulai memasang tulisan di depan depot SPBU, "Bensin Habis.'' Seperti SPBU milik Pemerintah Provinsi Sumsel di Jl. Demang Lebardaun, di depan jalan masuknya memasang pengumuman di atas kertas karton putih, `'Bensin Habis.''
Kadistamben Didesak Mundur Kaltimpost, 5 Juli 2005.TENGGARONG - DPRD Kukar melalui Komisi II yang membidangi pembangunan dan perekonomian, mulai "gerah" terhadap sikap dan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat. Sebagai mitra kerja legislatif, penilaian kurang kooperatif dan tak bisa menertiban aktivitas tambang batu bara liar yang masih beroperasi seperti di Sangasanga, makin mendapat perhatian serius. Warga Ancam Tutup Tambang Bijih Besi Banjarmasinpost Indonesia, 6 Juli 2005. Pelaihari,
BPost Pemerintah Bentuk Badan Geologi Nasional Kompas, 6 Juli 2005. Bandar Lampung, Kompas - Untuk meningkatkan koordinasi di bidang penanganan bencana geologi, pemerintah segera membentuk Badan Geologi Nasional. Kewenangan badan ini nantinya bukan hanya menyangkut kebencanaan, melainkan juga tata ruang, perencanaan, dan pengembangan suatu wilayah. ”Embrio badan ini ada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sejak sepuluh tahun lalu. Kami harap, di tingkat nasional tahun ini sudah terbentuk,” kata Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Simon F Sembiring, Selasa (5/7) di Bandar Lampung. |
- [exbhp] FW: (info) Kilasan Berita Mineral Batubara: 6... Akhmad Hidayat
- [exbhp] Re: FW: (info) Kilasan Berita Mineral Ba... agung rusliyono
- [exbhp] Re: FW: (info) Kilasan Berita Minera... Andreas Harsosantosa
