Sebagai tambahan
yang dimaksud dengan kawasan lindung menurut keppres RI no. 32 tahun 1990,
Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupaun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah dan erosi serta
memelihara kesuburan tanah.
-----Original Message-----
From: Diannanjaya,
Indra I
[mailto:[EMAIL PROTECTED]]
Sent: Monday, 11 July 2005 5:11 PM
To: exbhp@googlegroups.com
Subject: [exbhp] Re:
Nasib Tambang di Hutan Lindung "Virus free by ITP ScanMail"
Terpaksa urun rembug.
Dr. Hariadi ini sudah beberapa kali
membuat statement yang sebagian
tidak didasarkan kepada fakta di
lapangan.
Beliau memang pernah ikut salah
satu sidang MK sebagai Ahli, pada waktu
itu beliau mengclaim bahwa banjir
di Sungai Barito disebabkan oleh
tambang2 yang sudah beroperasi di
hulu Sungai Barito. Ini kan jelas
sangat menggelikan karena saat ini
belum ada tambang disono. Kemudian
dia juga memberi contoh banjir di
Jakarta dan Belitung.
Dari Tim Pemerintah kemudian menyerang balik dengan
menyatakan apakah
banjir di Jkt disebabkan oleh
tambang terbuka? Kemudian apakah beliau
pernah melihat langsung lokasi2
yang disebutkan? Pada saat itu beliau
tidak mampu memberikan jawaban yang
memuaskan, bahkan untuk kasus
Belitung diakui hanya melihat data
landsat.
Kemudian saya melihat bahwa ada masalah mendasar
disini yang mungkin
tidak disadari oleh pihak2 terkait.
Hal ini sepele tetapi jadi cukup
fatal, karena sebenarnya istilah
HUTAN LINDUNG itu adalah terjemahan
dari PROTECTION FOREST. Istilah
Protection ini mengacu kepada
perlindungan DAS. Artinya kegiatan
tambang masih dibolehkan sepanjang
proteksi terhadap water
catchment-nya bisa tetap dijaga. Untuk daerah
yang sama sekali tertutup bagi
tambang, Bahasa Londonya adalah PROTECTED
FOREST. Celakanya di Indonesia hal
ini juga diterjemahkan sebagai HUTAN
LINDUNG.
Menurut saya, secara obyektif, mustinya terjemahannya
adalah:
PROTECTION FOREST = HUTAN LINDUNG
(perlindungan thd watershed).
PROTECTED FOREST = HUTAN YANG
DILINDUNGI = HUTAN KONSERVASI
Bagi yang ingin tahu lebih banyak coba baca artikel
dari WWF berjudul To
Dig or Not To Dig? Dimana
disebutkan untuk area semacam protection
forest masih boleh dilakukan
penambangan asalkan ada jaminan terhadap
pemeliharaan nilai2 ekologi dan
sosial yang kritis.
Pertanyaannya memang harus ada kemauan dan keseriusan
dari perusahaan
untuk melakukan program
lingkungannya dengan standar tinggi agar nilai2
perlindungan terhadap watershed-nya
bisa tetap dijamin. Apakah ada
perusahaan yang seperti ini,
silakan anda jawab sendiri he..he....
Salam, Indra
-----Original Message-----
From: exbhp@googlegroups.com [mailto:[email protected]] On
Behalf
Of [EMAIL PROTECTED]
Sent: Monday, July 11, 2005 4:17 PM
To: [email protected]
Subject: [exbhp] Nasib Tambang di
Hutan Lindung "Virus free by ITP Scan
Mail"
Nasib Tambang di Hutan Lindung
Oleh: Hariadi Kartodihardjo
Permintaan para pemohon uji materi (judicial review)
Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999
tentang Kehutanan tidak dipenuhi
oleh Mahkamah Konstitusi.
Ini berarti 13 perusahaan pertambangan yang telah
mendapat izin
menambang
di hutan lindung akan terus
beroperasi. Sungguh suatu ironi karena di
tengah rusaknya sumber daya hutan
di <?xml:namespace prefix = st1 ns
=
"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Indonesia,
pemerintah
justru membuat pilihan untuk
mengubah bentang alam hutan lindung yang
menjadi basis pelestarian
lingkungan hidup.
Setahun lalu, tepatnya 15 Juli 2004, rapat paripurna
DPR melalui voting
menyetujui perpu itu untuk disahkan
menjadi undang- undang. Keputusan
DPR
itu dinilai sejumlah koalisi dan
lembaga swadaya masyarakat sebagai
lambang
kekalahan bangsa Indonesia di bawah
tekanan kepentingan asing.
Seperti dalam kasus-kasus lain sebelumnya, ketentuan
seperti itu
dikeluarkan karena unsur
ketidakpastian usaha dan adanya ancaman gugatan
arbitrase dari
perusahaan-perusahaan asing.
Dari 13 perusahaan yang telah diberi izin penambangan,
sebagian besar
perusahaan sahamnya dikuasai asing
dan terdaftar di bursa saham New
York,
Amerika Serikat (Kompas,
16/7/2004).
Saat ini, kontroversi lahirnya perpu itu?yang diduga
terkait politik
uang
yang melibatkan anggota DPR masa
itu (Kompas, 24/7/2004 dan
29/9/2004)?dan
judicial review terhadapnya
terjawab sudah. Tanda-tanda apakah peristiwa
demikian ini?
Departemen Kehutanan dalam kesempatan pembahasan
Rencana Jangka Panjang
Kehutanan awal tahun ini memaparkan
hutan Indonesia yang sudah
terdegradasi
seluas 59,7 juta hektar, sedangkan
lahan kritis sudah mencapai 42,1 juta
hektar.
Dalam sidang judicial review UU No 19/2004 di Mahkamah
Konstitusi yang
penulis ikuti, kerusakan hutan oleh
pemerintah? sebagai pendukung
pelaksanaan pertambangan di hutan
lindung? justru menjadi argumen bahwa
tambang di hutan lindung hanya akan
merusak tidak lebih dari lima persen
dari luas hutan lindung yang ada.
Intinya, kegiatan pertambangan bukan
satu-satunya penyebab kerusakan
hutan dan kontribusinya terhadap
kerusakan
pun tidak besar.
Argumentasi itu, selain bersifat parsial berdasarkan
kepentingan sektor
tertentu, juga tidak didasarkan
pada penjelasan nyata tentang
pendayagunaan
sumber daya alam bagi bangsa
Indonesia di masa depan.
Tak pandang bulu
Sektor kehutanan dan pertambangan bersaing untuk
mengklaim siapa yang
paling kecil menjadi penyebab
kerusakan hutan, padahal kerusakan daya
dukung sumber daya alam dan dampak
negatifnya tidak pernah melihat siapa
yang menyebabkan kerusakan.
Pelaksanaan sidang di MK saat itu, bertepatan dengan
banjir yang selama
dua
minggu menenggelamkan kawasan
Sungai Barito, Kalimantan Tengah, juga
beberapa kabupaten di Kalimantan
Timur yang selama ini tidak pernah
banjir,
tidak menjadi bukti nyata bahwa
daya dukung sumber daya alam telah
rusak.
Masyarakat pun tidak pernah tahu seberapa besar
kekayaan sumber daya
tambang di Indonesia dan seberapa
penting kekayaan itu harus
dieksploitasi
saat ini ketika fungsi hutan tidak
lagi memadai sebagai daya dukung
lingkungan. Benarkah nilai uang
dari tambang dan penebangan hutan
benar-benar menjadi benefit yang
dapat mengganti nilai korban sebagai
biaya
akibat bencana alam.
Bappeda Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dalam
pembahasan mengenai
Kabupaten Konservasi awal bulan ini
di Jakarta menyatakan, akibat
penebangan kayu di kabupatennya
yang menghasilkan pendapatan Rp 7 miliar
setahun, ternyata tidak berarti
apa-apa. Sebab, akibat banjir,
kabupatennya
harus memperbaiki infrastruktur
yang rusak sebesar Rp 41 miliar.
Kabupaten Balai Karimun di Kepulauan Riau juga hanya
menerima pendapatan
langsung Rp 4 miliar sampai Rp 5
miliar per tahun dari sektor tambang.
Sementara kabupaten ini kehilangan
Rp 8 miliar per tahun dari
fungsi-fungsi
hutan lindungnya yang ditambang.
Realitas ini menunjukkan, ada atau tidak adanya
tambang di hutan
lindung,
masyarakat telah langsung
menanggung risiko atas rusaknya sumber daya
alam.
Banjir, kekeringan, dan kekurangan
air bersih telah berulang kejadiannya
dan menjadi pengganggu utama bagi
masyarakat miskin yang umumnya
berpenghasilan dari sektor
pertanian. Maka, peningkatan perusakan hutan
lindung akan memperparah kondisi
itu, siapa pun pelakunya.
RUU PSDA
Merencanakan pemanfaatan bentang alam yang juga
sebagai daya dukung
lingkungan tidak dapat dibagi-bagi
berdasarkan sektor. Pembagian oleh
sektor yang mengerucut pada
eksploitasi komoditas dari sumber daya alam,
dan menyebabkan kerusakan dan
konflik, hampir pasti tidak dapat
dikendalikan jika tiap sektor hanya
memegang undang-undangnya
masing-masing. Inilah sebenarnya
yang menjadi salah satu argumen mengapa
Undang-Undang Pengelolaan Sumber
Daya Alam (UU PSDA) diperlukan.
RUU ini antara lain dapat membantu sektor-sektor untuk
sama-sama melihat
daya dukung bentang alam sebagai
landasan perencanaan dalam bio-region
yang
disepakati, memastikan adanya
kewajiban hubungan horizontal antarwilayah
administrasi dalam pengelolaan
sumber daya alam dan konflik
pemanfaatannya
yang selama ini tidak pernah
dilakukan, serta memandatkan kepada
pemerintah
untuk melakukan inventarisasi
kekayaan sumber daya alam sebagai argumen
pemanfaatannya.
Bukankah UU PSDA dapat menjadi landasan penyelesaian
konflik,
meningkatkan
kepastian usaha, dan pelestarian
sumber daya alam di masa depan?
Kini, RUU PSDA justru dianggap bertentangan dengan
kerja sektor dan
perjalanannya amat lambat
dibandingkan dengan RUU sektor. Dari pandangan
sektor terhadap RUU PSDA yang
baru-baru ini telah dibahas, Kementerian
Negara Lingkungan Hidup, Departemen
Kehutanan, serta Departemen Energi
dan
Sumber Daya Mineral justru
menolaknya.
Inikah tanda-tanda kerusakan sumber daya alam tak akan
berujung? Semoga
tidak demikian.
Hariadi Kartodihardjo Pengajar pada Fakultas Kehutanan
Institut
Pertanian
Bogor
