Para Saudara2ku ynag tercinta dan prihatin terhadap nasib bangsa,
Baru-baru ini, Indonesia kembali melakukan "fund raising" melalui penerbitan global bond dan berhasil meraup dana sebesar US 2,1 miilyar atau equivalent 20,5 trilyun rupiah. Bunga global bond yang diterbitkan Republik Indonesia tersebut atau lazim dikenal dengan kupon berkisar pada 6,75% dan tak heran laku keras karena dengan bunga setinggi itu sudah sulit dicari dipasaran. Us Treasury long bond saja cuma memberikan kupon(bunga) sebesar 4,75%. Sungguh sangat mengherankan bahwa masyarakat berteriak agar Pemerintah mengurangi hutang Luar Negeri agar sumber-sumber dalam negeri tidak terkuras habis untuk membayar hutang namun Pemerintah tidak kapok juga untuk mencari pinjaman luar negeri.
Apakah sumber-sumber dalam negeri sangat terbatas dan tidak bisa dimanfaatkan? Ternyata
tidak juga demikian karena dana pihak ketiga yang dikelola perbankan sangat melimpah. Bank terkendala oleh berbagai alasan sehingga tidak mampu meningkatkan jumlah pemberian kredit. Loan to deposit ration yang dikenal dengan LDR pada perbankan secara keseluruhan sangat rendah hanya sekitar 60%. Pertanyaannya, kemana duit masarakat tersebut ditanamkan oleh perbankan? Duit tersebut dibelikan sertifikat Bank Indonesia sehingga posisinya saat ini sudah mencapai 140 trilyun rupiah atau equivalen dengan US 14 milyar. Sungguh suatu jumlah yang fantastis besarnya. Duit itu tidak bisa dimanfaatkan Bank Indonesia(BI) sebagai otoritas Moneter. Jadi duit itu hanya berputar-putar pada Bank Indonesia dan perbankan.
Seyogianya duit itu dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah melalui Departemen Keuangan dengan menerbitkan Surat Perbendaharaan Negara(SPN) jangka pendek. Melalui penerbitan SPN tersebut, uang masarakat dapat dimanfaatkan oleh
Pemerintah untuk keprluan pembiayaan proyek-proyek yang dapat menampung tenaga kerja yang menganggur , yang konon katanya sudah mencapai tingkat diatas 10%. Kalau kita bicara pengangguran tersembunyi, bukan tidak mungkin sudah mencapai 40%. Namun kita saat ini seperti sudah buta dan tuli terhadap angka pengangguran yang sudah sedemikian tinggi. Sampai saat ini belum ada terobosan yang nyata untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi tersebut. Sudah banyak seminar dan lokakarya namun implementasinya sampai saat ini belum terlihat dilapangan.
Apa yang mengganjal Pemerintah sehingga sampai saat ini belum juga mengeluarkan SPN? Janji tersebut sudah diucapkan oleh tiga Menteri Keuangan. Mulai Budiono, Jusuf Anwar sampai Sri Mulyani. Bahkan saat ini duo Budiono Menko) dan Sri Mulyani (MenKeu) mestinya dapat menggarap persolan tersebut sehingga SPN sebagai instrumen fiskal dapat berfungsi untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dengan SPN dua tujuan dapat dicapai yaitu pertama instrumen tersebut dapat dipakai sebagai pengganti pinjaman luar negeri dan bebas dari risiko kurs. Kedua, instrumen tersebut dapat digunakan Pemerintah sebagai substitusi dari pemberian kredit yang saat ini sangat lambat karena berbagai alasan komersial, political dan institutional.
Dari berbagai pernyataan yang ada di media, kita sangat heran bahwa alasan yang dikemukakan seperti sangat dibuat-buat dan mencerminkan adanya ego sektoral dan institutional. Pemerintah terutama Departemen Keuangan berpendapat bahwa menerbitkan SPN mengganti SBI akan sangat menguntungkan BI dan sebagai upaya mengalihkan beban BI kepada Pemerintah lewat APBN. Padahal menjaga inflasi tetap rendah merupakan kepentingan nasional dan harus dicapai melalui kordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal. Stabilitas harga adalah concern semua pihak apakah itu
Pemerintah, BI dan masarakat. Oleh karena itu, tidak perlu dipermasalahkan kemana biaya tersebut dibebankan.
Kalau duit masarakat tersebut disimpan di BI maka duit itu menjadi mubasir dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Karena BI tidak dapat menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun dan untuk itu BI harus membayar bunga. Beban bunga tersebut akan mengurangi surplus BI dan akan mengurangi setoran BI kepada Pemerintah. Kalau dana masarakat tersebut diserap oleh Pemerintah maka akan diperoleh keuntungan sebagai berikut:
1) Uang tersebut sebsar Rp.140 trilyun dapat dipergunakan Pemerintah untuk membiayai proyek-proyek padat karya untuk menekan tingkat pengangguran.
2) Dapat mengurangi level atau kebutuhan pinjaman luar negeri sehingga ketergantungan kepada pihak luar negeri akan sangat berkurang. Pemerintah dapat
menghindari kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai dollar terhadap rupiah.
3)Dari proyek-proyek padat karya tersebut akan meciptakan lapangan kerja dan kesempatan bisnis sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
4) Beban biaya moneter BI berkurang sehingga surplus BI bertambah dan ini akan paralel dengan pertambahan setoran BI kepada Pemerintah karena tidak semua surplus tersebut dipergunakan oleh BI. UU BI sendiri membatasi pemanfaatan surplus tersebut untuk keperluan internal BI.
5) Perdangangan SPN tersebut akan mendorong institutional investor seperti dana pensiun, asuransi dan lembaga lainnya untuk menempatkan dananya lebih aman yaitu pada jenis penanaman yang "risk free" yaitu SPN yang diterbitkan oleh Pemerintah.
6) SPN akan menjadi benchmark untuk penerbitan "domestic corporate bond", yaitu bond lokal
yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan lokal. Dengan demikian mereka tidak perlu masuk pasar internasional untuk membiayai bisnis mereka. Ini akan mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar (makro) dan mengurangi risiko neraca perusahaan sebagai akibat risiko nilai tukar (mikro).
Dengan segudang keuntungan, lalu apa lagi yang ditunggu Pemerintah untuk tidak menerbitkan SPN? Wallahualam bissawab.
Jacky.
Yahoo! Mail
Bring photos to life! New PhotoMail makes sharing a breeze.
******************************************************
Milis Filsafat
Posting : [email protected]
Arsip milis : http://groups.yahoo.com/group/filsafat/
Website : http://filsafatkita.f2g.net/
Berhenti : [EMAIL PROTECTED]
******************************************************
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "filsafat" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
