Sumber : Scientiarum.com (klik disini) 
SEDIKIT FAKTA TENTANG BIBIT WALUYO (klik disini)
 

Semoga bisa memampukan kita melihat sosok Bibit Waluyo secara lebih 
komprehensif.
 
Mayjen TNI Bibit Waluyo, Pengagum Soedirman di Tengah Panasnya Jakarta 

   Masa depan memang seperti teka-teki yang sulit untuk ditebak. Atau,
    seperti kegelapan yang susah untuk disibak. Lelaki itu tampaknya
    mafhum akan hal tersebut. Terutama saat ia masih tinggal di sebuah
    perkampungan di Klaten, Jawa Tengah, sebagai anak seorang petani. Yang
    ia tahu, hidup sebagai anak petani tak begitu menyenangkan. “Makan
    sehari-hari saja susah,” katanya. Keinginan menjadi insinyur pertanian
    memang sempat tumbuh di benaknya. Namun, waktulah yang kemudian
    menjawab teka-teki tentang masa depan. Selulus SMA, atas ajakan
    teman-temannya, ia mendaftarkan diri ke Akabri. “Karena enggak pakai
    duit, saya langsung mendaftar. Terus, masuk,” ujarnya. Tak dinyana,
    pilihan itu mengantarkannya menjadi orang yang cukup penting di
    jajaran militer. Dan, sejak 22 Januari lalu, ia bertugas sebagai
    Panglima Kodam Jaya.
 

   Toh, lama berkutat di dunia militer tak membuatnya berubah. Bibit
    Waluyo, lelaki itu, tetaplah sosok yang ramah. Pangkat jenderal
    bintang dua yang disandang tak membuat lelaki berusia 52 tahun itu
    berpenampilan angker. Sikap itu juga ditunjukkannya saat ditemui FORUM
    di ruang kerjanya, 12 Februari lalu. Dihampirinya wartawan FORUM Anton
    Bahtiar Rifa’i, Irfan Maulana Amrullah, dan fotografer Krus Haryanto
    yang telah menantinya. “Eh, siapa namamu?” katanya, seraya menjabat
    tangan mereka satu per satu. Ketika berbincang-bincang, Bibit tak
    pernah ragu-ragu bercerita segala hal tentang dirinya. Misalnya, saat
    ia bertutur tentang namanya yang agak unik. “Waluyo itu kan artinya
    selamat. Jadi, bukan bibit penyakit, ya,” kata lulusan Akabri tahun
    1972 itu.
 

   Yang juga tak berubah dari Bibit, ia tetaplah pengagum sosok Panglima
    Besar Jenderal Soedirman. Di depan ruang kerjanya, sebuah poster
    bergambar Soedirman terpampang. “Beliau adalah tentara tulen. Pak
    Dirman itu panutan TNI,” katanya. Dan, ia pun bercerita bahwa dirinya
    berusaha melaksanakan etika dan moral yang ditanamkan sosok idolanya
    itu. Misalnya, sejak berpangkat letnan dua, ia rutin menjalankan salat
    Tahajud setiap malam. Bahkan, puasa Senin-Kamis pun sudah rutin
    dilakukannya sejak muda. Hanya, katanya, “Belakangan ini saya tidak
    lagi berpuasa Senin-Kamis. Sebab, kalau kurang minum pada siang hari,
    pinggang saya sakit. Proses penuaan tak bisa dihindari.”
 

   Dan, inilah saat yang cukup penting dalam hidupnya. Memegang tongkat
    komando di wilayah Kodam Jaya mempunyai makna strategis. Apalagi,
    untuk saat-saat ini. Pertentangan di tingkat elite politik, persisnya
    “perseteruan” antara kalangan legislatif dan Presiden, telah membuat
    Jakarta terasa “panas”. Gelombang demonstrasi bisa disaksikan hampir
    setiap hari. Yang memprihatinkan, gelombang demonstrasi itu dibelah
    oleh dua sikap politik yang berseberangan, yakni antara yang membela
    dan yang menolak Presiden Abdurrahman Wahid. Kondisi seperti ini jelas
    berpotensi menimbulkan ketegangan.
 

   Itulah kenyataan yang dihadapi Bibit ketika mulai menjabat Pangdam
    Jaya. Sudah pasti, penguasaan lapangan merupakan keniscayaan bagi
    penggemar olah raga golf itu. “Kalau sebagai pejabat baru saya tidak
    menguasai lapangan, maka saya tak akan segera bisa membuat langkah dan
    saran tindakan kepada saudara saya, Kapolda,” ujarnya. Memang,
    jajarannya harus selalu siap mem-back up jajaran Polda Metro Jaya
    dalam mengendalikan keamanan Ibu Kota. Dengan alasan penguasaan
    lapangan itu pula, setelah dilantik sebagai Pangdam Jaya menggantikan
    Mayjen Slamet Kirbiantoro, ia langsung terjun ke satuan-satuan tugas
    di lapangan. “Itu bagian dari rasa tanggung jawab saya sebagai
    Panglima. Jadi, sebelum nyetir, saya ketahui dulu kondisi kendaraan
    saya,” katanya.
 

   Anda diangkat menjadi Pangdam Jaya saat kondisi Jakarta memanas…
    Saya kira, tidak ada masalah. Demonstrasi satu juta [orang] pun tidak
    apa-apa, asal tidak terjadi anarki. Kalau perencanaan demonya bagus,
    dilalui dengan prosedur yang benar, ya jelas bagus. Jadi, sebenarnya
    Jakarta tidak perlu panas. Sebab, orang Jakarta itu adalah
    kelompok-kelompok yang sudah mempunyai pikiran yang panjang.
    Orang-orang di Jakarta itu memiliki nilai strategis. Keliru membuat
    langkah, risikonya terlampau tinggi. Jangan mentang-mentang maunya
    sendiri, akhirnya terjadi benturan-benturan yang tidak kita inginkan.
    Semua ingin membela rakyat. Tapi, rakyat mana yang mau dibela itu?
 

   Dalam mengendalikan keamanan Jakarta, sejauh mana back up Kodam Jaya
    terhadap Polda Metro?
    Back up Kodam Jaya itu ada dua langkah, yaitu back up fisik dan
    nonfisik. Dalam back up fisik, saya menyiapkan pasukan sesuai
    permintaan Polda Metro. Saya siap untuk memberikan back up. Berapa?
    Itu urusan saya dan Kapolda. Sebab, pernyataan soal kekuatan itu bukan
    menyejukkan masyarakat, tapi justru membuat resah. Karena itu,
    kekuatan tidak perlu diekspos. Yang nonfisik saya kerjakan dengan cara
    mengajak masyarakat yang mau berkonsultasi dengan saya.
    Bermusyawarahlah kalau ada masalah. Meski pro dan kontra kan sama-sama
    warga bangsa? Kenapa kita mesti berbeda? Sampaikan itu kepada forum
    yang resmi, seperti wakil kita di DPR/MPR, supaya mereka
    memperjuangkan keinginan kita. Kalau ternyata Pak Presiden harus
    dipertahankan atau harus turun, itu kan bagian dari dinamika
    masyarakat. Itu silakan. Aparat keamanan tidak akan mengganggu dan
    tidak akan mencampuri urusan tersebut. Silakan, itu adalah kehendak
    dan kemauan rakyat.
 

   Selain back up fisik dan nonfisik, tentunya Kodam Jaya sudah mempunyai
    analisis mengenai kondisi Jakarta?
    Saya jangan dihadapkan dengan “kalau-kalau”. Selama ini, seolah-olah
    pikiran kita tertuju pada anarkisme, misalnya, “Nanti kalau Jakarta
    rusuh, akan diterapkan darurat militer, akan diberlakukan darurat
    sipil.” Itu kan “kalau-kalau”? Pikiran kita jangan dibuat begitu.
    Karena itu, mari kita berpikir jernih dan membersihkan hati. Tumbuhkan
    kesadaran itu. Sebab, kalau tidak mampu menumbuhkan kesadaran
    tersebut, bisa benar-benar terjadi nanti. Kalau itu benar-benar
    terjadi, kita akan merugi. Jadi, saya berharap, seluruh warga jangan
    berharap pada “kalau-kalau”.
 

   Mungkinkah anarki seperti yang terjadi di Jawa Timur menular ke
    Jakarta?
    Mudah-mudahan, tidak. Rakyat Jakarta kan sudah mempunyai pikiran yang
    bersih dan juga lebih baik. Tolong, itu dipelihara. Kalau grass roots
    digerakkan, bahayanya besar. Biasanya, orang bernalar pendek itu mudah
    sekali terkena provokasi. Sebab, di kepalanya tidak ada analisis.
    Tapi, ini bukan berarti saya merendahkan martabat bangsa kita sebagai
    berdaya nalar pendek. Bagaimana pun, Jakarta adalah kehormatan bangsa.
    Simbol negara ada di sini.
 

   Lahir di sebuah perkampungan di Klaten, 5 Agustus 1949, Bibit ditempa
    dalam suasana kehidupan yang penuh keprihatinan. Ayahnya,
    Martodiwiryo, adalah petani kecil. “Saya itu dari grass roots yang
    paling bawah,” ucapnya. Maka, keseharian anak bungsu dari empat
    bersaudara itu pun banyak dihabiskan untuk membantu kedua orang tuanya
    di sawah. “Ya, itu gawe aku,” ujarnya. Kala itu, tak pernah terlintas
    dalam pikirannya untuk menjadi seorang tentara. Malah, karena berasal
    dari keluarga petani, ia sempat punya cita-cita menjadi insinyur
    pertanian. “Tidak terlintas mau jadi tentara. Cita-cita awal saya
    adalah mau masuk ke Universitas Gadjah Mada. Saya ingin jadi insinyur.
    Tapi, kok jadi tentara,” katanya lagi.
 

   Jalan untuk berkarir di dunia militer mulai terbuka saat ia lulus SMA.
    Atas ajakan teman-temannya, pada 1969, ia masuk Akabri Darat yang
    diselesaikannya pada 1972. Ia satu angkatan dengan Djadja Suparman.
    Karir di militer dimulainya di Kodam II/Bukit Barisan sebagai Komandan
    Peleton Tempur. Berbagai posisi dan tugas selanjutnya pun datang silih
    berganti. Dan, yang paling berkesan baginya adalah saat menjabat
    sebagai Komandan Batalyon Infantri 407 di Slawi, Tegal, pada 1986
    hingga 1988. “Menjadi seorang prajurit infantri itu–terlebih melalui
    penugasan sebagai Komandan Batalyon Infantri–adalah kebanggaan
    tersendiri. Yang berkesan, saya mulai memimpin pasukan yang demikian
    besar. Saya mengorganisasikan dan setiap saat ada tugas operasi,” ucap
    lelaki beristrikan Sri Suharti itu.
 

   Bagi Bibit, menjadi tentara menyebabkan adanya perubahan yang cukup
    berarti dalam hidupnya. “Lebih enak daripada dulu, saat masih di
    bawah. Sekarang, makan tiga kali sehari sudah tidak menjadi pikiran
    lagi. Dulu, ketika masih di bawah, harus bekerja keras untuk
    mendapatkan nasi. Saya bangga sekali diangkat Tuhan menjadi seperti
    begini,” katanya. Tapi, ia tak pernah ingin melupakan masa lalunya.
    Bagaimana pun, kehidupan yang penuh keprihatinan di masa lalu telah
    banyak memberikan pelajaran yang berharga. Dan, atas perubahan hidup
    yang diberikan Tuhan itu, ia berniat membalasnya dengan
    sungguh-sungguh. “Sebatas kemampuan yang saya miliki, saya akan
    bekerja sebaik-baiknya,” katanya.
 

   Karir militernya pun semakin melaju. Pada 1996, ia dipercaya menjadi
    Danrem 043/Garuda Hitam di Lampung. Selanjutnya, ia menjadi Kasdam
    Diponegoro pada 1997. Sebelum menjadi Pangdam Jaya, ia sempat memegang
    jabatan Pangdam Diponegoro, 1998, dan Komandan Seskoad, 2000.
    Pendidikan militer yang pernah ditempuhnya, antara lain, Sussarcabif,
    Suslapa Infantri, Seskoad, Sesko ABRI, dan Lemhanas. Selain itu, Bibit
    juga pernah ditugaskan dalam operasi di Timor Timur. “Saya lima kali
    ke Timor Timur,” ujarnya.
 

   Promosi di dunia militer tak bisa dilepaskan dari prestasi yang
    dimiliki seseorang. Saat bertugas sebagai Danrem 043/Garuda Hitam,
    misalnya, Bibit berhasil mengamankan Pemilu 1997 di Lampung. Padahal,
    kala itu, Lampung termasuk salah satu sarang Partai Rakyat Demokratik
    (PRD) yang pada masa itu menjadi musuh pemerintah Orde Baru. “PRD
    enggak berani keluar kandang, kok,” katanya. Jadi, wilayah Lampung
    bisa dikatakan zero alias tak ada konflik.
 

   Ketika bertugas di Garuda Hitam, ia cukup mengenal secara dekat
    Ryamizard Ryacudu. Maklumlah, ketika itu Ryamizard bertugas sebagai
    Danrem 044/Garuda Dempo. “Pak Ryamizard itu teman lama saya,
    bergandengan tangan sejak lama,” katanya. Keduanya berada di bawah
    naungan Kodam II/Sriwijaya. Dan, yang menjadi Pangdam Sriwijaya ketika
    itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedekatannya dengan SBY
    itulah yang menimbulkan anggapan bahwa Bibit adalah “orangnya” SBY.
    Bahkan, ketika diangkat menjadi Pangdam Jaya, isu itu juga merebak.
    Pengangkatan Bibit sebagai Pangdam Jaya dinilai M.T. Arifin, pengamat
    militer, tak terlepas dari campur tangan SBY yang kini menjabat Menko
    Polsoskam.
 

   Anda disebut-sebut termasuk kelompok SBY dan Wiranto?
    Saya menapaki karir dengan cara bekerja. Kalau pekerjaan saya itu
    diterima, diakui atasan saya, alhamdulillah. Saya tidak mempunyai
    kelompok atau link.
 

   Sebenarnya, bagaimana reformasi yang sudah terjadi di tubuh TNI?
    TNI sudah luar biasa melakukan reformasi internal. Tapi,
    kelompok-kelompok tertentu tidak mau tahu. Sampai sekarang, masih saja
    [berbicara]: bubarkan koter, bubarkan kodam. Apa semudah itu? Apa
    alasan strategisnya?
 

   Bukankah pemikiran itu ada di sebagian perwira tinggi TNI?
    Itu urusan merekalah. Saya tidak akan mengurusi hal seperti itu.
    Berbeda pendapat di antara sesama TNI itu ada prosedurnya. Di sana ada
    prosedur hubungan komandan dan staf. Itu nanti berujung pada
    keputusan. Jadi, jangan ngomong di mana-mana. Kita ini tentara, kok.
    Koridornya ada. Mempunyai ide itu boleh dan harus. Kreativitas perwira
    saya harus tinggi. Idenya juga harus banyak. Tapi, sebelum berbicara
    di luar, di sini dulu dibicarakan.
 

   Jadi, bagaimana Anda menanggapi usulan agar TNI kembali ke barak?
    Kalau memahami teritorial itu merupakan bagian dari jatidiri TNI,
    bagian dari roh TNI, ya harus kami pelihara. Barak TNI itu rakyat. TNI
    tidak punya barak. Jangan menganggap barak TNI itu seperti barak
    tentara di luar negeri. Hati dan pikiran rakyat adalah barak TNI. TNI
    itu kan tentara rakyat. Apa yang menjadi keinginan rakyat, harus kami
    ikuti.
 

   Bagi Bibit, keluarga adalah hal terpenting. Dan, ia beruntung karena
    keluarganya selalu mendukung perjalanan karirnya. Hal yang selalu ia
    ingat adalah wanti-wanti dari anaknya: “Kalau Bapak diberhentikan dan
    disalahkan pimpinan karena kebijakan Bapak, kami bangga. Sebab, Bapak
    punya prinsip. Asalkan, pemberhentian itu bukan karena perempuan dan
    harta.” Ucapan itu selalu terngiang di telinga Bibit dan menumbuhkan
    semangatnya. “Aku maju saja. Saya jadi bersemangat,” katanya, seraya
    menyebutkan nama ketiga anaknya: Sari Lestari Kurniawati, Dian
    Handayani, dan Rini Tri Utami. Bibit sendiri sudah menyiapkan
    kehidupannya jika kelak pensiun dari militer. “Saya akan mencair
    dengan rakyat di desa. Saya mau pulang ke Magelang, tempat istri
    saya,” ucapnya. Memang, di sanalah rumahnya berada. Tepatnya, di
    antara Gunung Merapi dan Gunung Sumbing.
 
Secuil Komentar Andreas Harsono yang (Kebetulan) Menyinggung Kasus Balibo

 Sebagai orang yang belajar nasionalisme, saya akan sangat berhati-hati dengan 
segala sesuatu yang diklaim “nasional.” Saya tak mau gegabah memberi label 
untuk hari jadi itu.
 

Seorang rekan wartawan, Aboeprijadi Santoso dari Amsterdam, punya ide lain yang 
menarik. Dia usul tanggal 16 Oktober 1975 dijadikan “Hari Kelam Pers Indonesia.”
 

Alasannya, saat itu terjadi pembantaian lima wartawan di Balibo, yang hendak 
merekam agresi negara Indonesia di Timor Timur. Tak soal bahwa kelima korban 
tsb adalah warga Australia, Inggris dan Selandia Baru.
 

“Mereka satu bangsa dengan kita: bangsa wartawan, yang menohok berita demi 
kepentingan publik. Mereka satu republik dengan kita: republik jurnalistik, 
yang menyingkap ragam peristiwa,
 nestapa dan tragedi demi kepentingan publik.”
 

“Berkat mereka, kita tahu, sejak itu, tentara kita melakukan penyusupan ilegal 
ke negeri tetangga untuk kemudian menduduki dan menjajahnya. Tapi, berkat 
pembantaian mereka, kita dirundung kegelapan dua dasawarsa lamanya.”
 

“Enambelas Oktober 1975 adalah pembunuhan terhadap pers bebas dan terhadap hak 
publik Indonesia untuk mengetahui agresi, kekejaman dan pendudukan tentara kita 
di negeri orang. They shoot the messengers, and they killed their messages, 
too. Sebab, sejak 1975 Timor Timur tertutup bagi orang, apalagi bagi pers, dari 
dalam dan luar Indonesia – kecuali segelintir pers ‘apologists’ yang menyertai 
tentara tanpa mengungkap tragedi di balik operasi. Artinya, dengan pembungkaman 
dan pengekangan terhadap pers bebas, sejak itu, petualangan Orde Baru di Timor 
Timur mengingkari hak publik Indonesia untuk mengetahui ulah negaranya yang 
melanggar konstitusi sendiri dan untuk menyadari tragedi kemanusiaan yang 
berlangsung di sana.
 

Anda mungkin tahu pada tanggal itu, Assisten Intel Opsus Mayjen Benny Moerdani 
mengetahui dari Dubes Australia Richard Woolcott bahwa kelima wartawan tsb 
(Gary Cunningham, Gregory Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters and Malcolm 
Renie) berada di Balibo, Timor Timur, saat ABRI melancarkan Operasi Komodo.
 

Mayjen Benny menginstruksikan Kol. Dading Kalbuadi agar “jangan ada saksi mata” 
operasi tsb, dan Dading memerintahkan Komandan Tim Susi “Mayor Andreas” (Kapten 
Yunus Yosfiah) agar memburu kelima wartawan tsb. (Jill Jollife, Cover Up, The 
Inside Story of the Balibo Five, 2001, h. 312). Setiba di Balibo, Kapten Yunus 
mengeluarkan perintah tembak kepada anggota Tim Susi, antara lain Letnan Bibit 
Waluyo dan, ada kemungkinan, juga Letnan Soetiyoso. Empat wartawan tsb ditembak 
konyol, satu lagi ditusuk mati.
 

Menurut Santoso, “Sejak itu, ‘Balibo 16 Oktober’ menjadi sinonim bagi tragedi 
gelap bagi pers bebas dan bangsa Indonesia.”
 

Pemilihan momen Balibo bisa diperdebatkan juga. Misalnya, mengapa tak memilih 
21 Juni 1994 ketika rezim Soeharto membredel Tempo, Detik dan Editor? Namun 
orang juga bisa berdebat soal pembredelan lain, dari 1950an hingga 1990an. Saya 
cenderung berhati-hati kalau pakai label “Indonesia.”

       

Kirim email ke