*MOTOR DI JAKARTA* * * Sekedar selingan buat temen-temen semua yang sedang hangat membicarakan topik pelarangan akses motor di tiga jalan besar di Jakarta.
Ini ada tulisan dari Deden Rukmana, Ph.D, asisten profesor pada *Urban Studies* Universitas Savannah, AS ( http://thejakartapost.com/detaileditorial.asp?fileid=20070210.E02&irec=1 ). Karena expired saya sarikan saja. Sutiyoso khawatir jalan-jalan Jakarta menjadi seperti Hanoi, didominasi oleh motor. Argumen yang lucu. Mungkin dia gengsi dengan jalan yang penuh dengan motor daripada mobil. Padahal ukuran fisik mobil lebih besar dan panjang daripada motor. Namun yang harus kita semua pahami (bukan hanya pengguna motor), kebijakan tata kota dimanapun menyangkut keterbatasan ruang yang harus diisi dengan alat transportasi yang tak terbatas. Jadi harus ada *sacrifice* nya. Ada unsur *the economics *nya. Yang jadi masalah adalah, siapa yang dikorbankan. Ini persoalan keadilan. Deden Rukmana mengemukakan beberapa fakta berikut. Saya kira ini dari berbagai sumber baik Departemen Perhubungan dan Polda Metro Jaya. Karena beliau berkecimpung di bidang *urban study* dan tata ruang, ini sangat kredibel untuk didengar. * * 1. Panjang jalan di Jakarta bertambah rata-rata sebesar 1-2 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan pemilikan motor mencapai 15 persen. Jauh tidak seimbang. 2. Para penglaju (*commuters*) dari zona-zona suburban di sekitar Jakarta umumnya dapat menghemat hingga 30 persen biaya transportasi bulanan jika mereka naik motor daripada angkutan umum. 3. Sebesar 64 persen PDB Indonesia saat ini berasal dari sektor konsumsi, salah satunya pembelian motor. 4. Kecelakaan motor meningkat 25 persen dalam tiga tahun terakhir. Angka ini lebih tinggi dari mobil. 5. Dari 1.128 angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalin selama tahun 2006, sebesar 857 nya berasal dari motor. Saya tidak setuju bila akses pengendara motor dibatas-batasi di Jakarta. Mereka adalah juga pembayar pajak. Jika tidak ada akses terhadap fasilitas publik, harus ada exit policy nya sebagai pengganti. Mungkin jam nya diatur dsb. Sayangnya exit policy yang lestari menurut aku memang butuh waktu lama. Ya harus ada *mass public transport* yang *accessible* dan secara ekonomis bisa membuat pengguna kendaraan pribadi (mobil maupun motor) meninggalkan kendaraannya dengan fasilitas sesuai segmen nya masing-masing. Saya tidak setuju dengan tulisan yang banyak beredar belakangan ini tentang 'tangisan' hati masyarakat pengendara motor yang seolah-oleh meminta belas kasihan dan memelas. Saya kira ini *'argumentum ad misericordiam'* saja. Kita tidak bisa menetapkan kebijakan hanya atas dasar rasa kasihan. Bahwa naik motor akan panas, jadi tidak modis, bau keringat, gabisa dengerin musik, emosi dsb ya itu memang konsekuensinya. Nanti pengemudi dan pengendara becak minta jalur khusus dengan pohon-pohon penyejuk lagi, kan ini malah jadi preseden buruk. Orang naik mobil, angkot dan bus pun punya problemnya sendiri. Kalau tidak mau, ya jangan naik motor. Jangan cengeng lah, yang rasional. Data-data sajian diatas menunjukkan bahwa motor pun punya risiko yang terbilang tinggi untuk pengendara publik lainnya. Kecelakaan terbesar terjadi diantara pengendara motor. Saya kira perilaku ugal-ugalan dan gemar menerabas yang sering kita lihat di jalan bukan alasan yang berlebihan. Jadi harus dilihat dengan seimbang dan fair juga. Saya setuju, bahwa manusia adalah *homo economicus *yang rasional. Pertimbangan bahwa biaya murah jadi alasan untuk tetap naik motor cukup bisa diterima. Saya sendiri selama berada di Jakarta cukup sering menggunakan ojek untuk keperluan-keperluan praktis ke tempat-tempat dekat dalam waktu cepat. Jangan salah, *cost* (biaya) yang kita keluarkan bukan hanya uang atau yang bisa diukur secara moneter, tetapi juga waktu, tenaga, dan rasa nyaman (saya tidak betah berlama-lama di tengah kemacetan dan udara panas). Menarik, bahwa penglaju masih memilih motor daripada angkutan umum yang notabene sudah murah. Mereka *price sensitive * sekali. Di sebuah majalah di Melbourne pernah ada kajian tentang transportasi kota disertai dengan sebuah gambar. Dalam gambar itu ada gerbong kereta dengan banyak manusia bergantungan diatasnya. Anehnya, salah seorang yang ada disana mengenakan seragam pakaian dinas harian (PDH) sebuah departemen di Indonesia. Rupanya PNS, Jakarta! Di sampingnya tertulis: *"Will our transport system be like this?"*. Kereta, yang menghubungkan kota-kota satelit dengan Jakarta, ternyata masih kurang. Atau lebih sedihnya lagi, kalau motif bergelantungan itu disebabkan karena tidak mau bayar. Ya sudah kalau begini mau diapakan lagi ada/tidak ada sistem transport massal, orang Indonesia memang pada dasarnya mentalnya sudah jangkrik! Bangsa kuli, kata Bung Karno. Mau ada kereta nyaman dan murah pun akan tetap cari gak bayar. Penduduk Jakarta sudah terlalu banyak. Sedangkan perencanaan nya terlambat. Maka penyelesaiannya ya harus penyelesaian ekonomi, harus dirangsang dari segi insentif dan disinsentif. Saya kadang-kadang sedih dan malu ada ibukota terendam air terus-terusan. Dalam sebuah sidang di parlemen Australia, Jakarta dijadikan contoh pengelolaan kota yang buruk oleh Malcolm Turnbull (menteri lingkungan dan sumber daya air) bersama dengan Bangladesh! Memindahkan pusat-pusat penarik massa ke pinggir kota (*outskirts*), disiplin peruntukan lahan, rangsangan pajak, angkutan massal yang cepat dan nyaman sampai relokasi ibukota sudah banyak disebut sebagai alternatif solusi. Tapi belum semuanya dicoba secara optimal. Yang dialami Jakarta saat ini, sudah diselesaikan London pada abad ke-19, satu abad pasca Revolusi Industri. Biarlah Indonesia dan Jakarta menyelesaikan masalahnya sendiri. Semua ada iramanya. Salam metal, ANGGA --~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~ --- berpikir jernih lah sebelum melakukan reply --- . To post to this group, send email to [email protected] To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED] For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/forbas -~----------~----~----~----~------~----~------~--~---
