Pilkada DKI 2007 Kalau Parpol Salah Pilih, Pemilih Salah Pilih Juga http://www.berpolitik.com/news.pl?n_id=2608&c_id=6&g_id=17
: Pilkada Jakarta 2007 semestinya bisa dijadikan momentum untuk melakukan perubahan.Bukan sekadar mengganti orangnya, tapi juga merubah paradigma pembangunannya. Persoalannya, warga Jakarta besar kemungkinan akan salah pilih. Sebab, pilihan kandidat yang tersedia amat tergantung terhadap pilihan partai politik. Sayangnya, parpol diyakini bakal salah pilih karena masih besarnya kultur paternalistik dan orientasi pada uang. Demikian benang merah dari diskusi bertajuk "Jangan Salah Pilih" yang diselenggarakan Jakarta Intelectual Youth Society di Jakarta Media Center, Senin (5/3) siang. Pengalaman banjir kemarin semestinya menyadarkan publik bahwa Jakarta mesti dikelola dengan cara yang sama sekali berbeda. Kebetulan atau tidak, banjir tahun ini juga terjadi menjelang pilkada. Hal serupa juga terjadi pada 2002. Ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan perubahan."Banjir 2007 sama dengan 2002. Gubernurnya juga sama.Kini saatnya melakukan perubahan yang dibutuhkan kota ini, "ujar pengamat perkotaan, Marco Kusumawijaya. Hal senada diungkap pembicara lainnya, Solahuddin Wahid. Menurut Gus Sholah, demikian ia biasa disapa, Jakarta semakin tidak nyaman. Yang lebih parah, proses pembangunan di ibukota semakin mengabaikan hak-hak dasar yang diatur konstitusi. "Maraknya penggusuran itu mengabaikan hak warga untuk memperoleh pekerjaan. Larangan memasuki ibukota itu juga melanggar pasa 28 ayat e," ujar Gus Sholah yang membacakan pasal-pasal itu dari nokia communicatornya. Karena itu, kita harus melakukan perubahan paradigma. Tak cukup hanya mengganti orang. "Kita butuh pemimpin yang melayani, mendengar dan memahami aspirasi rakyatnya bukannya memilih pemimpin yang mempermalukan dirinya sendiri," lanjut mantan anggota KomnasHAM ini. Berdasarkan sebuah survei, kata Gus Sholah, yang dipentingkan pemilih itu figur yang jujur, melebihi lainnya. Menurut survei itu pula, lanjut mantan calon wapres ini, figur militer tidak lagi penting bagi warga Jakarta. Ketika ditanya Wartawan saat hendak menaiki mobilnya, Gus sholah menyatakan, "Kalau yang saya tahu cocok dengan paradigma yang saya sebutkan tadi, ya Sarwono dan Faisal." Ketika ada wartawan yang mendesak untuk mengomentari figur militer, Gus Sholah berkata, "Kalau Bibit, gimana ya, ketika jawab pertanyaan banyak tidak tepatnya. Kalau Agum, saya belum pernah membaca wawancaranya." Meski begitu, pengamat politik Sukardi Rinakit tak yakin kedua figur yang disebut Gus Sholah bakal dipilih partai."Saya yakin kita salah pilih. Soalnya, pilihan-pilihannya hanya buruk atau lebih buruk," ujarnya setengah tertawa. Mengapa partai kemungkinan salah pilih? Menurut Direktur Eksekutif Soegeng Suryadi Syndicate ini, secara kultural partai masih paternalistik. Secara struktural, pengurus tingkat atas partai kurang mau mendengar suara jajaran di bawahnya. "ini bisa disebabkan masih kuatnya budaya paternalistik tadi, tapi bisa juga lantaran masih kuatnya daya tarik uang." Secara lebih khusus, Sukardi juga meyakini Sarwono dan terlebih Faisal bakal sulit lolos menjadi kandidat partai politik. Pasalnya, partai politik membutuhkan calon yang bisa diatur."Saya pernah bicara dengan seorang petinggi partai, mereka tak tertarik dengan Faisal karena dinilai tak bisa diatur. Sarwono juga begitu,"jelasnya lagi. Padahal, imbuhnya,"Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tak bisa diatur-atur (elit partai) karena persoalan yang dihadapinya begitu kompleks." Dalam diskusi itu, seorang penanya, Tulus Siregar meminta klarifikasi dari pembicara mengenai SMS yang diterimanya. Menurut dia, isi SMS itu menyebut-nyebut adanya tawar menawar seorang kandidat dengan sebuah partai politik besar. "Mulanya, 500 milyar. tapi akhirnya disepakati 100 milyar dimuka, dan sisanya, 200 milyar, setelah terpilih. Gimana menurut bapak-bapak?" tanyanya. Gus Sholah mengaku juga menerima SMS serupa. tapi angkanya sedikit lebih rendah. Menurut dia, jumlah itu terlalu fantastis."Kalau sepersepuluhnya saya masih percaya,"ujarnya seraya menyebutkan selama proses pencalonan Rano Karno di PKB tak sekalipun di singgung-singgung mengenai hal itu. Sebaliknya, Sukardi menyatakan angka itu masih masuk hitungan. "Gini, APBD Jakarta kan mencapai 22 Trilyun. Jadi, kalau dibancak 100 milyar saja sih mungkin. Dalam lima tahun, kembali kan, ' paparnya. Ditambahkannya, "Saya yakin,kita bakal salah pilih. Saya sih harus tetap memilih agar punya hak untuk memprotes. Kalau golput, hak saya untuk protes kan hilang."*** [Non-text portions of this message have been removed]
