Peraturan Menteri Tentang Konten Multimedia Dinilai Berlebihan
Sabtu, 13 Februari 2010 | 20:59 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Komunitas Internet Sehat atau ICT Watch,
Donny B.U menilai saat ini belum waktunya untuk menerbitkan Peraturan Menteri
tentang Pengaturan dan Pengawasan Konten sebuah situs.
Ia berpendapat, butir-butir rancangan peraturan yang dirumuskan Kementerian
Komunikasi dan Informatika terkesan tak tepat sasaran. “Ibarat bunuh diri
menggunakan cairan racun serangga, kita tidak bisa menyalahkan si penjualnya
bersalah kan. Belum saatnya dan harus diubah isinya," ujar Donny ketika
dihubungi Tempo, Sabtu (13/2).
Rancangan Peraturan Menteri yang baru dua hari diuji publik itu kini menuai
banyak penolakan dari berbagai kalangan pengguna internet. Sebab, menurut dia,
Peraturan Menteri tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Informatika dan
Transaksi Elektronik yang masih memuat adanya pelarangan pornografi, SARA, dan
peraturan baru tentang pengaturan konten multimedia dalam hal ini tertuju pada
penyelenggara layanan internet.
“Secara tidak langsung peraturan menteri tersebut mendistribusikan tanggung
jawab kepada pengelola internet. Bisa dibilang melepas tanggung jawab. Hal ini
juga mematikan penyedia server lokal,” lanjutnya.
Donny juga mengkritisi adanya pembentukan sebuah tim evaluasi yang bertujuan
mengawasi konten yang dilarang dan diperbolehkan untuk disebarluaskan.
Keberadaan tim tersebut dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara efektif dan
yang paling ditakutkan bakal disalahgunakan atau di monopoli.
Dia beranggapan, bila Kementerian Komunikasi dan Informatika berkeras
memberlakukan peraturan ini, sebaiknya jangan sampai menimbulkan gugatan
dikemudian hari. “Lebih baik direvisi dulu sebelum dikeluarkan dari pada
nantinya ditolak masyarakat."
Menurut Donny, sebenarnya semangat peraturan menteri itu sangat bagus. Namun
alangkah baiknya peraturan itu hanya fokus terhadap konten-konten negatif
seperti pornografi dan SARA, bukan menekan kebebasan ekspresi.
Pemerintah, lanjut dia, perlu menggalakkan penyebarluasan internet sehat dengan
pertumbuhan konten lokal yang positif dengan landasan kebebasan berekspresi
ketimbang mengatur soal pembredelan konten.
“Saya tidak mendukung dan menolak peraturan tersebut. Pemerintah harus tegas,
kalau pihak yang menolak melihat dari sisi kualitas dan kuantitas dan
menyerukan penolakan, sebaiknya jangan ditetapkan daripada mubazir dan
melempem. Apalagi kalau ternyata rentan digunakan untuk menekan kebebasan
ekspresi,” jelasnya.
Dia menambahkan, melarang sebuah situs dengan konten 'bahaya' bukan hanya
melalui pemblokiran atau filterisasi tetapi dengan cara menggandeng 'masyarakat
internet' dengan sosialisasi internet sehat.
“Menghabiskan biaya tinggi dan cenderung tidak efektif. Upaya pemerintah lebih
baik fokus terhadap pada pemberdayaan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan
konten lokal yang positif,” terangnya.
APRIARTO MUKTIADI
__________________________________________________________________
Yahoo! Canada Toolbar: Search from anywhere on the web, and bookmark your
favourite sites. Download it now
http://ca.toolbar.yahoo.com.
[Non-text portions of this message have been removed]
