Penanganan ekonomi Indonesia tidak mungkin tanpa pilihan paradigma. Kendatipun kita malu-malu, namun masyarakatlah yang mendorong pemikiran-pemikiran liberalis menjadi semangat perekonomian dan pelayanan publik di negara ini. Harap maklum, birokrasi kita kurang pandai untuk menjalankan apa yang menjadi tugasnya, baik karena kompetensi yang pas-pasan maupun karena keterbatasan fasilitas.
Lihat contoh ringkas: Tatkala anda diminta bersabar 1 bulan untuk urusan perpanjangan KTP, maka anda, anti neo-liberalis sekalipun, 75 % akan minta" "Apakah bisa dipercepat?". Sebagian besar warga negeri ini tidak mematuhi ketentuan untuk melaporkan masa kedaluwarsa KTP sesuai ketentuan non-liberalis, yakni sekian minggu sebelum jatuh tempo. Padahal, petugas mengatakan bahwa prosedur administrasi baku memerlukan sejumlah tahap, yang dikerjakan secara prosedur, dan bukan atas dasar tekanan atau stimulus. Maksudnya, petugas mengatakan bahwa birokrasi tidak dapat merespons impuls (mekanisme pasar), atau permintaan anda, yang meminta pengurusan KTP dipercepat! Jadi? Kalau bukan kita sendiri, maka keponakan kita adalah penganut tersamar gagasan liberalis!. Estimasi saya pragmatik ekonomi liberalis di negeri ini sudah semakin banyak jumlahnya. ________________________________ From: rifky pradana <rifkyp...@yahoo.com> To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Meragukan Integritas Sri Mulyani Doktor Sri Mulyani yang pernah dianugerahi gelar Menteri Keuangan terbaik Asia versi Lembaga Emerging Market Forum dan gelar Menteri Keuangan terbaik Dunia versi majalah Euro Money, oleh beberapa kalangan dinilai sebagai seorang ekonom berintegritas tinggi serta nir kepentingan dan nir ambisi politik. Disamping itu, Doktor Sri Mulyani yang pernah menjadi pejabat tinggi di IMF ini oleh beberapa kalangan itu juga dinilai sebagai sosok yang tak kenal kompromi dalam menegakkan kebenaran. Sebagaimana diketahui pada masa menjelang akhir masa kerja Pansus DPR perihal Skandal Bank Century, aparat Ditjen Pajak cq Kementrian Keuangan merilis berita tentang adanya kasus penyelewenang pajak di sebuah perusahaan yang berafiliasi kepada Ketua Umum partai Golkar, Aburizal Bakrie. Bahkan berita tentang penyelewenang pajak itu semakin santer dihembuskan bersamaan dengan saat-saatmendekati pelaksanaan Sidang Paripurna DPR yang akan mengambil keputusan DPR tentang Skandal Bank Century. Dimunculkannya kasus penyelewenang pajak itu oleh beberapa pihak ditengarai hanyalah bagian dari upaya menekan partai Golkar agar mengendorkan tekanan politiknya kepada Sri Mulyani terkait dengan sikap dan penilaian partai Golkar atas kasus Skandal Bank Century. Namun publik tentu saja tak bisa mempercayai bahwa pemunculan kasus penyelewengan pajak itu hanyalah sebagai bagian dari upaya untuk melakukan tukar guling (barter) dengan kasus Skandal Bank Century, mengingat penilaian dari beberapa kalangan yang sangat meyakini tingginya intergritas Doktor Sri Mulyani itu. Sebagaimana diketahui pula, hasil Sidang Paripurna DPR akhirnya tetap memberikan kesimpulan bahwa ada tindak pidana korupsi terkait kebijakan bailout (blankeet guarantee) bank Century. Oleh sebab itu, pihak DPR meminta agar kasus Skandal Bank Century itu segera diproses secara hukum. Dan seperti diketahui, sampai saat ini pihak Kejagung dan Polri serta KPK masih belum menunjukkan tanda-tanda mulai melaksanakan rekomendasi DPR itu dengan memulai proses penyidikan atas kasus Skandal Bank Century. Beberapa pihak menengarai adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa rekomendasi DPR yang dihasilkan melalui Sidang Paripurna DPR itu akan diabaikan oleh aparat penegak hukum maupun oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Menariknya, tanda-tanda mulai tidak jelasnya kelanjutan dari rekomendasinya DPR itu bersamaan pula dengan mulainya terjadi tanda-tanda ketidak jelasan kelanjutan dari kasus penyelewengan pajak yang pernah dihembuskan oleh aparat Ditjen Pajak cq Kementrian Keuangan. Apakah hal itu menunjukkan kebenaran dari sinyalemen bahwa telah terjadi tukar guling (barter) antara kasus Skandal Bank Century dengan kasus penyelewengan pajak ?. Tentunya tidak, jika benar penilaian dari beberapa kalangan yang meyakini bahwa Doktor Sri Mulyani yang nir kepentingan dan nir ambisi politik itu mempunyai integritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi. Namun, mengapa seakan tidak ada kelanjutan dari kasus penyelewengan pajak ?. Tentunya ketidak jelasan itu akan membuat munculnya keraguan akan kebenaran penilaian bahwa Doktor Sri Mulyani itu nir kepentingan dan nir ambisi politik serta berintegritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi. Ini merupakan tanda-tanda intergritas tinggi dan sikap tak kenal kompromi itu sudah mulai luntur ?. Atau, justru Doktor Sri Mulyani itu nir kepentingan dan nir ambisi politik serta berintegritas sangat tinggi dan tak kenal kompromi adalah suatu penilaian yang perlu diragukan kebenarannya ?. Wallahualambishshaw ab. * Catatan Kaki : Artikel terkait lainnya yang berjudul ‘ Tukar Guling dalam Skandal Century ‘ klik di sini , dan yang berjudul ‘ Bali berlanjut ke Century ‘ klik di sini , serta yang berjudul ‘ Sri Mulyani algojo bagi Golkar ‘klik di sini , dan yang berjudul ‘ Sri Mulyani Wapres 2014-2019 ‘ klik di sini , serta yang berjudul‘ Beranikah Presiden SBY ? ‘ klik di sini . Artikel menarik lainnya yang berjudul ‘ Nyidam Menara Petronas ‘ klik di sini , dan yang berjudul ‘Gatotkaca Indonesia Kurang Hebat ? ‘ klik di sini , serta yang berjudul ‘ Cukup 1 Riyal Saja ‘ klik di sini ,dan yang berjudul ‘ Tujuh WNI Terkaya di Dunia ‘ klik di sini , serta yang berjudul ‘ Kondom Bekas ‘ klik di sini . * Meragukan Integritas Sri Mulyani http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/15/meragukan- integritas- sri-mulyani/ * Presiden SBY begitu tiba di tanah air langsung menyalami Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri. Selanjutnya, di bandara Halim Perdana Kusuma itu Presiden SBY juga langsung mengadakan pengarahan kepada Wapres dan sejumlah pejabat tinggi negara. “Presiden dalam pengarahan memberikan apresiasi dan meminta agar langkah Polri dapat terus dilanjutkan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri”, kata Julian Aldrin Pasha, juru bicara kepresidenan. Presiden SBY memang layak berbangga kepada Polri, karena lantaran prestasinya Polri maka Presiden SBY mendapatkan apresiasi dan standing applause saat sedang berada di Australia. Para anggota parlemen Australia serentak memberikan apresiasi berupa standing applause saat Presiden SBY mengumumkan kepada mereka tentang kematiannya Dulmatin. Berkait soal standing applause ini, Presiden SBY pada September tahun 2009 yang lalu juga pernah mendapatkannya saat berpidato di di Universitas Harvard Amerika Serikat. Para hadirin pada waktu itu memberikan standing applause atas pidato SBY perihal hubungan dunia Islam dengan Barat. “Justru pernikahan antar ras kini sudah mulai terjadi. Tidak ada lagi warna, agama dan etnis”, kata Presiden SBY. “Mari kita ciptakan dunia baru yang lebih baik, dan semuanya akan bahagia, Insya Allah”, lanjut Presiden SBY. Berkait soal pidato, memang ada beberapa kalangan yang menilai bahwa Presiden SBY walau berbeda gaya namun kepiwaiannya dalam berpidato tak kalah kelas dengan mantan Presiden Soekarno. Apalagi jika kepiwaian berpidato Presiden SBY dibandingkan dengan mantan Presiden Soeharto, maka tentu kepiwaian Presiden SBY teramat sangat jauh mengungguli kelasnya mantan Presiden Soeharto. Bahkan dalam beberapa hal, Presiden SBY dinilai mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dipunyai oleh mantan Presiden Soekarno. Salah satu diantaranya adalah penampilannya saat berpidato tetap mampu memukau dan mendatangkanstandin g applause walaupun dalam pemilihan katanya jauh lebih santun dibandingkan dengan pemilihan kata dalam pidatonya mantan Presiden Soekarno. Hanya saja, publik saat ini masih belum bisa memperbandingkan antara Presiden SBY dengan mantan Presiden Soekarno dalam hal keberanian. Mantan Presiden Soekarno pada masa lalu berani menerbitkan Dekrit Presiden untuk membubarkan parlemen saat merasa bahwa lembaga itu sudah tidak kooperatif dan tidak layak dipertahankan lagi. Tentu tak selayaknya jika Presiden SBY juga mengikuti jejak mantan Presiden Soekarno dalam membubarkan parlemen. Namun, berkait dengan yang disebut-sebut oleh para petinggi Partai Demokrat sebagai menunggu sebuah keputusan besar dari Presiden SBY sepulangnya dari rangkaian lawatannya itu. Maka, beranikah Presiden SBY mendepak Golkar dan PKS serta PPP dari koalisi yang dipimpinnya ?. Wallahulambishshawa b. * Catatan Kaki : * Artikel terkait lainnya yang berjudul ‘ Diplomasi Ranjang berbuah Koalisi Besar ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘ Pengabdian PAN PKB PPP kepada Demokrat ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul ‘ Dwi Fungsi Polri ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , * Artikel menarik lainnya yang berjudul ‘ Tujuh Orang Terkaya di Indonesia ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , dan yang berjudul ‘ Cukup 1 Riyal Saja ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini , serta yang berjudul ‘ Kondom Bekas ‘ dapat dibaca dengan mengklik di sini . * Beranikah Presiden SBY ? http://polhukam. kompasiana. com/2010/ 03/13/beranikah- presiden- sby/ * [Non-text portions of this message have been removed]
