Berani Memilih Gaya Bush
Hari Selasa (2/3) akan menjadi hari yang menentukan. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akan menentukan sikap parlemen terhadap laporan akhir yang disampaikan Panitia Khusus Bank Century. Keputusan DPR akan menjadi penentu apakah langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah terhadap Bank Century memang sarat dengan berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak. Kalau memang ada pelanggaran, apakah para pejabat yang mengambil keputusan harus dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sejauh kita ikuti dari keterangan para saksi dan pandangan akhir fraksi-fraksi di Pansus Bank Century, sulit bagi DPR untuk tidak mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan langkah penyelamatan Bank Century. Ada empat pelanggaran yang terjadi mulai dari pengesahan merger dan akuisisi Bank Century, pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek dari Bank Indonesia kepada Bank Century, pemberian dana talangan kepada Bank Century, dan penggunaan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun. Bahkan dalam pandangan terakhirnya di Pansus Bank Century, empat fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hati Nurani Rakyat menyebutkan secara jelas nama-nama pejabat yang harus bertanggung jawab. Tiga fraksi yakni Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Amanat Nasional, dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya meski tidak menyebut nama, memersalahkan pejabat institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan penyelamatan terhadap Bank Century. Hanya dua fraksi yakni Fraksi Demokrat dan Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai keputusan penyelamatan Bank Century tidak ada yang salah. Memang tekanan yang ditujukan kepada partai-partai yang selama ini sangat kritis terhadap langkah pemerintah menyelamatkan Bank Century sangatlah keras. Tiba-tiba bermunculan kasus-kasus yang dihadapi para anggota Pansus Bank Century. Tidak tanggung-tanggung yang mengungkap kasus itu adalah staf khusus Presiden. Tidak hanya itu, kelompok massa yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden pun sudah unjuk kekuatan. Kelompok-kelompok yang berseberangan juga tidak mau kalah menggertak. Mereka juga melakukan unjuk kekuatan untuk mendesak DPR agar berani mempersalahkan kebijakan penyelamatan Bank Century dan menyebut pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Dengan kondisi seperti ini lalu bagaimana kita menyelesaikan skandal Bank Century? Untuk menjawab pertanyaan itu menarik untuk melihat kasus kebijakan kontroversial yang terjadi di negara lain. Yang paling fenomenal adalah kebijakan pemerintahan George W. Bush untuk menyerang Irak. Kita tahu keputusan perang yang diambil Presiden Bush dilandasi dengan dugaan adanya senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak. Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld merupakan orang yang paling gencar meyakinkan Presiden, masyarakat Amerika, dan juga masyarakat dunia bahwa Presiden Irak Saddam Hussein harus ditumbangkan karena membahayakan dunia. Senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak akan bisa membahayakan keselamatan dunia. Dengan dasar itulah Presiden Bush memerintahkan pasukan Amerika dan juga sekutu untuk menyerang Irak. Sampai Presiden Saddam Hussein ditumbangkan, senjata pemusnah massal yang dituduhkan itu tidak pernah ditemukan. Masyarakat Amerika dan Kongres AS marah karena begitu banyaknya patriot bangsanya yang gugur secara sia-sia. Sampai saat ini jutaan dollar AS harus dikeluarkan rakyat Amerika untuk perang yang tidak perlu itu. Atas dasar kesalahan itu, Kongres AS mendesak Presiden Bush untuk memersalahkan Rumsfeld dan bahkan memecatnya dari jabatan sebagai Menhan. Rumsfeld dinilai telah gagal menjalankan fungsinya sebagai seorang administrator yang baik karena membuat sebuah kebijakan publik yang merugikan Amerika. Apa yang dilakukan Presiden Bush? Dalam jumpa pers bersama Menteri Rumsfeld, Presiden Bush mengatakan bahwa kebijakan untuk menyerang Irak dilakukan untuk menyelamatkan Amerika. Irak diduga memiliki senjata pemusnah massal yang bisa mengancam keselamatan bangsa Amerika. Bahwa kemudian setelah serangan dilakukan tidak ditemukan senjata pemusnah massal, itu adalah sebuah kenyataan. Namun Bush menegaskan bahwa dirinya tidak mau mengambil risiko sekecil apa pun bagi keselamatan bangsa Amerika. Bagaimana dengan nasib Menteri Rumsfeld? Presiden Bush menegaskan, bagi kelangsungan jalannya pemerintahan dirinya membutuhkan Rumsfeld untuk bersama dirinya di dalam kabinet. Sebagai Presiden ia masih percaya kepada Rumsfeld dan karena itu ia memutuskan untuk mempertahankannya. Apa harga yang harus dibayar Bush dengan pernyataannya tersebut? Bush sadar bahwa sejarah akan mencatat dirinya sebagai Presiden yang menyebabkan bangsa Amerika menderita karena perang di Irak. Namun ia tetap dihormati sebagai Presiden yang berani mengambil risiko, termasuk risiko untuk memiliki citra yang buruk di mata bangsa Amerika. Pertanyaannya, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani untuk mengambil sikap seperti halnya Presiden Bush. Sebab, kita tahu kebijakan terhadap Bank Century yang didasarkan atas pertimbangan menghindarkan terjadinya bank gagal berdampak sistemik terbukti tidak valid. Penggelontoran dana sebesar Rp 6,7 triliun tidak dipakai untuk menyehatkan bank, tetapi lebih banyak dipakai untuk bancakan. Setidaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan Rp 5,8 triliun dari dana itu dipakai oleh orang-orang yang tidak berhak. Itulah yang sejak awal disebutkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa tidak ada kegagalan berdampak sistemik, tetapi yang ada adalah perampokan bank oleh pemiliknya. Pilihan yang dihadapi Presiden Yudhoyono ada dua. Pertama bisa mengikuti pandangan yang berkembang di DPR bahwa beberapa menterinya tidak cakap, sehingga harus diberhentikan dan diganti. Atau seperti halnya Bush, Presiden Yudhoyono mengatakan, keputusan penyelamatan Bank Century merupakan tanggung jawabnya, karena ia tidak mau berkompromi terhadap kemungkinan terjadinya krisis global menerpa perekonomian Indonesia. Di depan Perbanas, Presiden Yudhoyono memang sudah menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab, meski masih diikuti dengan pernyataan bahwa dalam urusan teknis dirinya menyerahkan kepada pejabat yang berwenang. Sekarang harus ditambahkan apakah Presiden Yudhoyono masih memercayai Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Boediono sebagai Wapres. Sebagai kepala eksekutif, Presiden Yudhoyono berhak untuk mengatakan itu, meski seperti halnya Presiden Bush, risikonya adalah citra diri yang menjadi kurang baik Powered by Telkomsel BlackBerry®
