*Nelayan Beralih Profesi* *Tidak Ada Perbaikan, Bikin Konsultasi Nasional* Senin, 19 April 2010 | 03:28 WIB
Jakarta, Kompas - Setiap hari diperkirakan sebanyak 116 nelayan dari sekitar 2,8 juta nelayan laut yang tersisa sekarang beralih profesi ke berbagai sektor informal lainnya. Ini disebabkan semakin menipisnya ikan tangkapan akibat maraknya kerusakan ekosistem perairan laut oleh pencemaran. Laut semakin dicemari limbah dari berbagai kegiatan di daratan, termasuk kegiatan tambang yang semakin banyak izinnya, kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik, Minggu (18/4), dalam konferensi pers tentang Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2010, 22-25 April 2010, di Jakarta. Kegiatan konsultasi nasional itu mengusung tema Pulihkan Indonesia Utamakan Keselamatan Rakyat dan rencananya diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Menurut Riza, pemerintah tidak memerhatikan kerusakan ekosistem perairan laut akibat kebijakannya sendiri. Saat ini sedikitnya ada 28 pulau kecil yang dinyatakan pemerintah akan tenggelam karena terdampak perubahan iklim. Kerentanan akan tenggelamnya pulau-pulau kecil itu sebagian besar akibat perizinan penambangan pasir. Pemerintah telah menggunakan tameng isu perubahan iklim bagi kerusakan ekosistem kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, kata Riza. Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan, Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup 2010 diselenggarakan untuk mengembalikan tatanan politik seperti yang dicita-citakan pendiri bangsa. Coba perhatikan, setiap kali selesai pemilihan umum (baik presiden maupun kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota) hampir selalu muncul perizinan bagi proyek-proyek yang merusak lingkungan hidup, kata Chalid. *Perbaikan* Direktur Eksekutif Walhi Berry Nahdian Furqan mengatakan, Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup diselenggarakan setelah melihat tidak beranjaknya pemulihan atau perbaikan lingkungan hidup oleh pemerintah. Berry menunjuk kebijakan akhir-akhir ini berupa rancangan peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan lahan gambut sebagai buktinya. Dalam rancangan peraturan pemerintah itu disebutkan, pemanfaatan lahan gambut bisa untuk apa saja, termasuk untuk kegiatan tambang. Hal itu sangat ironis dengan tujuan perlindungan lahan gambut. Sekarang ini ada pola perusakan lingkungan hidup yang berkedok konservasi, ujar Giorgio B Indrarto dari Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF). Menurut Berry, pemerintah saat ini tak hanya dihinggapi mafia hukum di bidang pajak serta aparat penegak hukum dan peradilan, tetapi juga mafia kehutanan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah mengatakan, isu pemulihan kualitas lingkungan hidup yang kini tersendat akan dibawa ke ranah korupsi. Investasi-investasi yang merusak lingkungan justru difasilitasi negara, kata Siti. Menurut dia, saat ini Kementerian Kehutanan akan memberikan izin bagi 65 perusahaan untuk mengeksploitasi tambang di hutan seluas 217.000 hektar. Ketua Departemen Kampanye Sawit Watch Jefri Gideon Saragih mengungkapkan, di tengah isu penghutanan kembali, saat ini ekspansi perluasan sawit di hutan justru amat masif. Pemerintah harus menghentikannya dan mendorong perusahaan-perusahaan perkebunan sawit mengoptimalkan hasil yang kini tertinggal dari Malaysia. (NAW) Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/19/03280553/nelayan.beralih.profesi ---------------------------- Keanekaragaman budaya Indonesia dari satu sisi adalah kekayaan, tetapi dari sisi lain adalah kerawanan. Sebagai kekayaan, keanekaragaman budaya dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui penyuburan silang budaya. Sebagai kerawanan, keanekaragaman budaya melemahkan kohesi antarsuku dan pulau. Berbagi informasi adalah hal terpenting dalam bermasyarakat. Terlebih bagi nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan masyarakat luas yang tinggal di belahan bumi lainnya. Kunjungi situs web KIARA di http://www.kiara.or.id. Pastikan Anda adalah orang yang pertama kali mengetahui perkembangan informasi kelautan dan perikanan nasional. ---------------------------------------------------- Mida Saragih Divisi Manajemen Pengetahuan KIARA m...@kiara.or.id Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Jl. Tegal Parang Utara No. 43 Mampang, Jakarta 12790 Indonesia Telp. +62 21 797 0482 Faks. +62 21 797 0482 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id 5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
