Utamakan Keselamatan Rakyat, Bukan Perluasan Industri Keruk! <http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1284> <http://www.jatam.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=1284&pop=1&page=0&Itemid=1>
Siaran Pers JATAM, 4 Mei 2010 **Kegiatan diawali dengan menggelar Konsultasi Publik bertemu "Lebih dekat dengan daya rusak Tambang" di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki Jakarta. Sedikitnya 200 orang yang menghadiri kegiatan tersebut. Hal penting yang mengemuka dalam konsultasi publik ini adalah salah urus sektor pertambangan bersama-sama dengan sektor lainnya, telah memperparah krisis yang dialami warga. JATAM menyerukan pemerintah untuk segera membalik krisis dengan segera menghentikan dukungan terhadap perluasan industri keruk. * * *** Sejak 2 -7 Mei 2010, JATAM menyelenggarakan rangkaian Pertemuan Nasional tiga tahunan. Ini kegiatan rutin pertemuan komunitas yang melawan dehumanisasi akibat industri tambang, minyak dan gas dengan para pendukungnya dari berbagai lokasi di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua. Kegiatan diawali dengan menggelar Konsultasi Publik bertema "Lebih dekat dengan daya rusak Tambang" di Galeri Cipta II Taman Ismail Marzuki Jakarta. Sedikitnya 200 orang yang menghadiri kegiatan tersebut. Hal penting yang mengemuka dalam konsultasi publik ini adalah salah urus sektor pertambangan bersama-sama dengan sektor lainnya, telah memperparah krisis yang dialami warga. JATAM menyerukan pemerintah memimpin upaya pembalikan krisis lewat penghentian dukungan terhadap perluasan industri keruk. Salah satu krisis tersebut disebabkan keluarnya perijinan pertambangan yang luar biasa jumlahnya. Setelah ratusan ijin pertambangan dikeluarkan pemerintah Pusat, melalui UU No 11 tahun 1967. Lantas, ratusan lainnya dikeluarkan masing-masing Bupati. Di Kutai Kertanegara provinsi Kalimantan Timur saja, pada 2008 sudah ada 727 ijin Kuasa Pertambangan batubara. Kondisi diatas disebut Sonny Keraf salah satu narasumber Konsultasi Publik JATAM - sebagai hasil liberalisasi ekonomi disertai liberalisasi politik. Inilah yang menyebabkan kebijakan-kebijakan publik menjadi kental dengan kepentingan politik penguasa dan pebisnis. Di masa Otonomi daerah, pemilihan langsung membuat para calon butuh ongkos sangat besar. Uang tunai yang tersedia cepat adalah dari para pebisnis, bahkan tak sedikit pebisnis yang menjadi pejabat pemerintah. Kelak dana itu akan dibayar dengan beragam kemudahan menjalankan bisnisnya, membayar balas jasa. "Korban utama liberalisasi politik adalah sumber daya alam dan warga disekitarnya", tambah Sonny Keraf - mantan Menteri Lingkungan Hidup dan mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Pemerintah Daerah yang mengeluarkan ijin tambang sebelum ditetapkannya wilayah pertambangan sesuai UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara adalah melanggar hukum. Tapi yang terjadi, Bupati tak menghiraukan hal ini, bisa jadi karena dukungan dana yang diterima saat Pilkada, sehingga ia berani menabrak aturan yang ada. Praktek-paktek seperti ini pebisnis menentukan arah kebijakan pemerintah, telah terjadi sejak lama dan makin menggurita saat rejim otonomi daerah. Konsultasi Publik dan Pertemuan Nasional JATAM ini dihadiri Perwakilan warga dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kabaena, Flores , Timor, Sumbawa, Maluku dan Papua. Mereka adalah warga yang berjuang melawan dehumanisasi yang disebabkan oleh industri tambang dari Aceh hingga Papua. Mereka telah memberikan kesaksian tak terbantahkan bahwa operasi pertambangan malah membuat produktivitas warga setempat mengerut. Hal ini terjadi karena pertambangan rakus lahan, air dan energi. JATAM menyerukan pemerintah untuk kembali kepada konstitusi negara. Pengurus negara harus segera menghentikan dukungan perluasan industri keruk dan mengutamakan keselamatan warganya. kontak media, Luluk Uliyah hp 08159480246 [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id 5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
