Sudahkah Sistem Pendidikan Nasional Memprioritaskan
Anak Penyandang Disabilitas?
Namanya Balqiz balika Utami, biasa dipanggil Balqiz. . Gadis cilik berusia 4
tahun, kembaran dari Alifah Aishah Utami . Tak seperti saudara kembarnya,
Balkiz mengalami kebutaan karena ROP - Retina Of Prematurity; pembentukan
retina yang tidak sempurna akibat kelahiran premature. Lebih dari dua tahun aku
tidak bertemu dengannya. Terakhir kali ia berumur sekitar 13 bulan dan baru
belajar berjalan. Saat ini Balqiz telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, mampu
merespond situasi di sekitarnya dengan baik dan sangat percaya diri, luar
biasa. Itu semua buah dari sikap dan perlakuan orang tua yang juga luar biasa.
Primaningrum, Ibunda Balqiz, juga sama dengan ibiu-ibu yang lain pada
awalnya. Saat mengetahui satu dari dua anak kembarnya mengalami kebutaan akibat
kelahiran premature, merasa sedih, dan bingun, bagaimana masa depan si bayi
yang tak berpenglihatan ini kelak. Kebingungannya menjadi bertambah saat tidak
tersedianya informasi yang dapat diperoleh dengan mudah tentang bagaimana
mengasuh bayi yang tidak berpenglihatan; bagaimana mengajarinya berjalan,
memperkenalkan benda-benda di sekitarnya, bagaimana pendidikannya, dan lain
sebagainya.
Namun, ibu dari anak kembar ini akhirnya berhasil melewati masa kritisnya,
dapat menumbuhkan sikap positif tentang anak tunanetranya pada dirinya, bahwa
kehadiran Balqiz di tengah keluarga merupakan karunia tak terhingga, dan
kemudian secara perlahan tapi pasti mulai belajar bagaimana menjadi ibu yang
baik untuk Balqiz. Berbekal sikap positif inilah Primaningrum kemudian
"mencari informasi", dan internet menjadi solusi untuknya. Namun, berapa banyak
Ibu yang seperti ini di Indonesia? Sebuah pertanyaan besar.
Kini sudah tiba waktunya Balqiz memasuki taman kanak-kanak -- TK, setelah
selama dua tahun - sejak usia 26 bulan hingga kini -- menjalani tahap
persiapan - pendidikan anak usia dini - di SLB Dwituna Rawinala, SLB yang
seharusnya diperuntukan anak-anak dengan disabilitas ganda atau bahkan multi
disabilitas.
Secara intelektual Balqiz tak bermasalah. Itu sebabnya, baik Rawinala maupun
Mitra Netra - lembaga yang menyediakan layanan pendidikan untuk siswa
tunanetra, yang selama ini mendampingi Balqiz dan orang tuanya, menyarankan
agar Balqiz masuk ke TK umum, bukan TK luar biasa yang hanya khusus untuk anak
dengan disabilitas. Dan, pilihan sekolah yang paling tepat adalah yang terletak
tidak jauh dari rumahnya (home school). Begitulah filosofi "pendidikan
inklusif"; setiap anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas seperti Balqiz,
memiliki hak untuk "memilih" bersekolah di sekolah umum, yang letaknya tak jauh
dari rumah mereka, dan system pendidikan seharusnya didesain agar dapat
mengakomodasikan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas seperti Balqiz.
Berada disituasi seperti Indonesia saat ini, di saat system belum mendukung dan
informasi sangat minim, butuh orang tua dengan kreatifitas dan ketegaran
sungguh luar biasa, untuk dapat menyekolahkan anak dengan disabilitas seperti
Balqiz ke TK umum, dan bukan TK luar biasa.
Ihtiar yang tidak mudah. Pendekatan ke beberapa TK pun mulai dilakukan,
argumentaasi mengapa Balqiz lebih baik belajar di TK umum pun mulai
disampaikan, dan penolakan secara tidak langsung pun sudah diterima.
Hal ini tentu tidak akan terjadi jika system pendidikan di Indonesia telah
dikembangkan ke a rah system pendidikan inklusi dengan panduan yang jelas. Pada
umumnya, sekolah-sekolah umum, termasuk pendidikan anak usia dini - TK, belum
mengerti bagaimana seharusnya memberikan pendidikan untuk anak-anak dengan
disabilitas, yang maasih memungkinkan belajar bersama-sama teman-teman mereka
yang tiddak menyandang disabilitas. Adalah tugas kementerian pendidikan
nasional, didukung oleh dinas-dinas pendidikan baik tingkat propinsi maupun
kabupaten kota untuk membuat system pendidikan umum yang akomodatif untuk
anak-anak seperti Balqiz.
Sistem pendidikan inklusif yang mendorong system pendidikan umum dapat
mengakomodasikan kebutuhan anak dengan disabilitas telah diperkenalkan di
Indonesia sejak tahun 1998, saat Pemerintah Indonesia melalui Departemen
Pendidikan Nasional mengadakan perjanjian kerja sama hutang lunak (soft loan)
dengan Pemerintah Norwegia; sudah 12 tahun yang lalu. Pusat-pusat layanan untuk
mendukung kemandirian belajar siswa dengan disabilitas di sembilan kota di
Indonesia telah dibangun. Alat-alat Bantu adaptive dengan harga yang tidak
murah pun telah didatangkan, belasan guru praktisi pendidikan luar biasa telah
dikirim ke universitas Oslo Norwegia untuk mengambil master degree pendidikan
anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusif. Apa hasilnya? Primaningurm,
Ibunda Balqiz, dan ratusan ribu atau bahkan jutaan ibu-ibu yang memiliki anak
dengan disabilitas lainnya di negeri ini masih mengalami kebingungan dan
kesulitan yang sama.
Lalu, ke mana arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan berjalan? Nampak
bagus di atas kertas dan kedengaran indah di ruang-ruang konferensi, tapi masih
membingungkan untuk Ibunda Balqiz dan jutaan ibu-ibu lain yang memiliki
tantangan serupa.
Contoh seorang Balqiz Itu baru di tingkat pendidikan dasar. Belum lagi jika
kita bicara soal pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi.
Berbagai inisyatif dan dukungan dari organisasi non pemerintah tingkat
internasional luar negeri yang dilaksanakan melalui rintisan program kerja sama
dengan organisasi non pemerintah tingkat local telah dilakukan. Dua di antara
organisasi non pemerintah local ini adalah Yayasan Mitra Netra dan Perssatuan
Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang memperjuangkan kepentingan siswa tunanetra.
Melalui inisyatif ini, model-model keberhasilan dalam skala kecil telah diraih.
Namun, tentu keberhaasilan kecil ini juga harus direplikasikan, sehingga dapat
menyentuh lebih banyak anak-anak dengan disabilitas, dan di sinilah peran
pemerintah, sebagai pemegang kebijakan dan pemilik anggaran.
Upaya berkomunikasi dan berdialog dengan kementerian pendidikan nasional terus
dilakukan, dan tentu yang diharapkan adalah berbicara dengan Bapak menteri,
karena pejabat tinggi setingkat menteri diharapkan dapat melihat segala sesuatu
dalam perspektif yang luas. Tapi apa yang terjadi? Disposisi terus mengalir,
hingga ke pejabat dengan eselon yang hanya memiliki kewenangan melihat masalah
dari satu sudut pandang saja. Menyedihkan. Bagaimana mau membangun system jika
masyarakat hanya bisa bicara dengan pejabat pemerintah yang kewenangannya
terbatas?
Pada pertengahan bulan Agustus nanti, komunitas pemerhati dan praktisi
pendidikan anak-anak tunanetra akan berkumpul di Thailand dalam sebuah
konferensi dunia, yang diselenggarakan oleh International Council of Education
for People with Visual Impairment (ICEVI). Di ajang semacam ini, negara-negara
di seluruh dunia akan saling berbagi kisah keberhasilan,. Tidak hanya itu,
konferensi dunia ini juga akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian gerakan
"education For All - EFA" atau "pendidikan untuk semua" khusus bagi anak
tunanetra.
Memperingati hari pendidikan nasional (hardiknas) tahun ini, mari kita bangsa
Indonesia bertanya, berapa persen dari anak-anak penyandang disabilitas usia
sewkolah yang bersekolah saat ini? Sudahkah mencapai angka 10 %? Jika belum,
langkah apa yang akan dilakukan kementerian pendidikan nasional untuk membawa
lebih banyak anak-anak penyandang disabilitas agar mereka juga "duduk di bangku
sekolah"? Bukan sekedar duduk tentunya, namun juga mendapatkan pendidikan
berkualitas.
Aria Indrawati
[Non-text portions of this message have been removed]
