Salam, Belasan tahun keluarga saya menggunakan gas elpiji 12 kg. Sejak masih berharga Rp 9000 per tabung hingga sekarang Rp. 72.000 per tabung. Tidak pernah ada masalah hingga adanya permintaan yang akan gas elpiji yang sangat tinggi karena pemerintah memaksakan penggunaan gas elpiji bagi seluruh masyarakatnya.
Sudah dua kali, kebocoran terjadi pada tabung elpiji di rumah saya dalam 2 bulan ini. Pada waktu pemasangan, tidak ada masalah, tetapi setelah pemakaian kurang lebih setengah, tabung gas mengeluarkan gas, memang bukan dari tabungnya tetapi dari regulatornya. Untung belum fatal, gas masih belum terkonsentrasi tinggi. Istri saya langsung memanggil tetangga, melepaskan regulator dari tabung dan kemudian mengikat mulut tabung dengan karet gelang. Regulator dipasang lagi dan tidak ada kebocoran. Masalahnya bukanlah bisa bertindak dengan cepat untuk mengatasinya, tetapi bagaimana supaya hal itu tidak terjadi. Saya kira semuanya terletak tidak pada pemakai alias end user yaitu rumah tangga. Untuk pengadaan fasilitas ini, seharusnya pemerintah bertanggung-jawab mulai dari pengadaan tabung, regulator, karet dan selang yang mana dalam konteks ini adalah memastikan bahwa semua alat-alat tersebut aman dan sesuai dengan kualitas yang baik. Sejak kejadian tersebut dan ditambah dengan ledakan-ledakan yang terjadi, rasa was-was saya semakin tinggi dengan pemakaian gas elpiji ini. Tetapi untuk menggunakan minyak tanah, saya merasa mengalami kemunduran yang tentunya bukan tujuan pemerintah dalam konteks pembangunan bangsanya. Memang, saya harus akui, entah logika apa yang digunakan oleh wakil partai demokrat tersebut untuk membenarkan atau setidaknya membela 'diri' atas kejadian-kejadian ledakan tabung gas. Dan sialnya, mereka kemudian hanya mencari kambing hitam dan tidak mencari solusi. Rapat, mungkin, menurut mereka adalah the ultimate solution untuk memecahkan masalah ini. Salam Rinsan Tobing.
