Salam, Ternyata yang meledakkan kerusuhan itu BUKAN RAKYAT jelata tetapi para PEMIMPIN baik POLITIK apalagi AGAMA. Mereka menghasut rakyat.Jadi ibu kota mau dipindah kemana saja,TIDAK BERGUNA., alias sama saja.
Wasalam, Wal Suparmo --- Pada Kam, 29/7/10, Satrio Arismunandar <[email protected]> menulis: Dari: Satrio Arismunandar <[email protected]> Judul: [Forum-Pembaca-KOMPAS] "Ibukota Tak Pindah, Rusuh 1998 Bisa Terulang" Kepada: "news Trans TV" <[email protected]>, "kampus tiga" <[email protected]>, [email protected], "ex menwa UI 2" <[email protected]>, "HMI Kahmi Pro Network" <[email protected]>, "Indonesia Rising" <[email protected]>, "ppiindia" <[email protected]>, "nasional list" <[email protected]>, "technomedia" <[email protected]>, "jurnalisme" <[email protected]>, "AJI INDONESIA" <[email protected]>, "Forum Kompas" <[email protected]>, "warta-lingk" <[email protected]>, "sastra pembebasan" <[email protected]> Tanggal: Kamis, 29 Juli, 2010, 4:43 PM "Ibukota Tak Pindah, Rusuh 98 Bisa Terulang" Arfi Bambani Amri Kamis, 29 Juli 2010, 16:25 WIB VIVAnews - Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyatakan pemindahan Ibukota ke luar Pulau Jawa mendekati titik urgensi. Menurutnya, Jakarta berpotensi mengalami ledakan sosial dalam rentang 20 tahun yang akan datang. "Kalau tidak ada keputusan politik untuk pindah, kita mungkin menghadapi ledakan sosial seperti Mei 1998," kata Andrinof dalam jumpa pers di sebuah restoran di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010. Ledakan sosial itu, kata anggota Visi Indonesia 2033 itu, karena menajamnya kesenjangan sosial di Jakarta. Kelas menengah ke bawah yang tak bisa mengakses perumahan murah di tengah kota terpaksa mendiami perumahan kumuh atau tinggal di luar kota. Ketika tinggal di luar kota, muncul beban transportasi karena lapangan pekerjaan hanya tersedia di tengah kota. Saat yang sama, pemerintah tidak memberikan pelayanan transportasi massal, cepat dan murah sehingga beban untuk warga menengah ke bawah semakin besar. "Muncullah cost of poverty," kata Tata Mutasya, ekonom lulusan Universitas Indonesia dalam jumpa pers bersama Andrinof. "Yaitu orang miskin membayar lebih mahal," kata Tata yang mendapatkan master di bidang ekonomi dari sebuah universitas di Turin, Italia, itu. Maksudnya membayar lebih mahal adalah, orang-orang kalangan menengah atas yang bisa tinggal di dalam kota tak membutuhkan biaya banyak untuk tiba di tempat kerja. Sementara, kalangan menengah bawah harus berjibaku dengan kemacetan namun juga dengan biaya yang lebih banyak untuk sampai ke tempat kerja. Jadinya apa? "Satu dari sepuluh orang di Jakarta ini bisa dikatakan mengidap gangguan jiwa ringan," kata Andrinof. Kemudian delapan dari sepuluhnya mengalami stres. Kemudian angka kriminalitas menaik karena perbedaan pendapatan yang semakin tajam. "Jelas, mempertahankan Jakarta sebagai Ibukota sampai beberapa tahun ke depan sangat berbahaya, karena segregasi semakin menajam," katanya. (hs) Satrio Arismunandar Executive ProducerNews Division, Trans TV, Lantai 3 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A, Jakarta 12790 Phone: 7917-7000, 7918-4544 ext. 3542, Fax: 79184558, 79184627 http://satrioarismunandar6.blogspot.com HP: 0819 0819 9163 "Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan turunnya si tigawarna (Belanda). Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, belumlah pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat" (Pidato Bung Karno, 17 Agustus 1950) [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
