B
Menakar Urgensi Partai Politik Kristen
Ditulis oleh Administrator
Minggu, 01 Agustus 2010
Kehadiran Partai Politik (parpol) Kristen di tengah-tengah bangsa Indonesia
mengalami satu proses dinamika yang panjang. Namun, mengacu pada masa sekarang,
kehadiran Partai Politik Kristen telah menjadi polemik tersendiri karena
mengalami pro dan kontra di kalangan masyarakat Kristen. Parpol Kristen begitu
dirindukan tetapi sekaligus juga di benci.
Masyarakat yang pro atau yang mendukung mengajukan segudang argumen demi
membenarkan dukungannya, diantaranya, Parpol Kristen menurut mereka adalah
sebuah keniscayaan dan mutlak diperlukan bangsa ini. Mengapa? Beberapa faktor
yang dikemukakan adalah bahwa selama ini aspirasi Kristen tidak tersalurkan
lewat partai lain dan terjadi marjinalisasi perannya. Juga fakta sekarang
menjamurnya UU dan perda-perda yang berbau agamis tertentu yang menggerogoti
empat pilar bangsa yakni UU 1945, Pancasila, NKRI, dan Kebhinekaan. Singkatnya
kelompok pro ini berkesimpulan parpol Kristen yang kuat adalah jawaban semua
itu.
Sebaliknya, disisi lain. Kelompok masyarakat yang menentang berpandangan bahwa
kehadiran parpol Kristen adalah sebuah kemunduran. Itu sama saja tidak
nasionalis karena cenderung jadi partisan dan sektarian. Bagi mereka,
pengalaman
selama empat pemilu, 1955, 1999, 2004 dan 2009 telah menjadi contoh kegagalan
parpol Kristen. Satu-satunya solusi adalah menyalurkan aspirasi ke partai
nasionalis. Dengan cara itu perkuat empat pilar.
Dalam rangka merayakan sewindu Majalah Gaharu, majalah ini mencoba menggagas
sebuah Diskusi Panel tentang sebuah kajian ilmiah, perlu tindaknya sebuah
partai
politik Kristen di Indonesia. Diskusi ini mengusung tema, “Urgensi Partai
Politik Kristen dalam Konstelasi Politik Indonesia abad 21.” Diskusi ini
menghadirkan pembicara dari berbagai latar partai seperti ML Denny Tewu, Milton
Pakpahan danBoni Nababan, dan diskusi dipandu Putra Nababan. Diskusi yang
dihadiri lebih dari seratus orang dari aktivis, mahasiswa, tokoh agama,
wartawan
itu berlangsung dengan seru dan ramai. Terjadi debat pendapat yang sengit
antara
narasumber dengan peserta diskusi. Bagaimana pandangan mereka tentang seberapa
penting kehadiran partai Kristen di Indonesia? Apa aspek-aspek yang mendasari
dan apa keuntungan bagi umat Kristen itu sendiri? Sebaliknya jika tidak
penting,
bagaimana dan kemana umat Kristen menyampaikan aspirasi perjuagannya?
ML Denny Tewu, Ketua Umum PDS Munaslub Manado berpandangan bahwa kebutuhan akan
parpol Kristen sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi Kristen. Menurutnya
berbagai produk UU di DPR dan termasuk menjamurnya perda-perda syariah tidak
mencerminkan keadilan dan pluralitas Indonesia. Nah kehadiran parpol Kristen,
menurut Denny disini perlu untuk mengawal dan menjaga empat pilar bangsa. “Kami
(PDS) telah bersuara di parlemen dan terbukti ketika masih di Senayan berhasil
memperjuangkan kepentingan komunitas Kristen dan komunitas lainnya,” tutur
lulusan program doktor Universitas Pajajaran Bandung Ini.
Lebih jauh Denny mengungkapkan, empat pilar bangsa sekarang mulai diguncang.
Bahkan tidak mungkin kalau acuan demokrasi bisa menguburkan empat pilar sendiri
jika melihat konstelasi pertimbangan politik di DPR. Denny memberi contoh hasil
penilitian litbang Kompas yang menyatakan 80 persen masyarakat khususnya anak
muda tidak suka Pancasila. “Pancasila secara ideologi tidak ada lagi berganti
dengan ideologi agama. Ini pengorbanan secara sebuah generasi yang akan
hilang,”
ungkapnya kuatir sembari menguraikan sebuah data bahwa 25 triliun dana
departeman agama hanya 25 milyar di peruntukan bagi Kristen. Ini menurut Denny
sebagai ketidakadilan lain yang perlu dimonitor. Anggaran keadilan seharusnya
berlaku proporsional. Masalah lain, UU Perbankan Syariah sebenarnya tidak
penting, kalau itu bagian produk silahkan tidak bisa dihalangkan tetapi tidak
harus UU sendiri. Disinilah menurut Denny, pentingnya peran parpol Kristen.
“PDS
sudah melakukan itu di DPR dan terbukti Bimas Kristen mendapat tambahan. Hal
seperti ini tidak mungkin diperjuangkan parpol nasionalis lain, sekalipun orang
Kristen banyak disana,” gugatnya.
Pandangan yang berbeda diungkapkan Milton Pakpahan. Politisi Demokrat yang juga
anggota DPR RI ini lebih mengajak menelaah kebelakang sejarah perjalanan
bangsa.
Tahun 1908 hingga 1928 adalah bicara soal kesatuhan. Kita tidak terjebak untuk
menerima minoritas. Jadi tidak harus menerima minoritas di DPR. Alumni ITB ini
lebih menerima keberadaan politisi Kristen berkarya di DPR dan tidak harus
partai Kristen. Menurutnya tahun 1971-1999 di DPR saja tidak ada partai Kristen
tetapi banyak politisi Kristen yang bisa mengemban tugas menyampaikan aspirasi
itu.
“Era 2009-2014 ini meski tidak ada partai Kristen di Demokrat sendiri ada 20
orang atau sekitar sekitar 15 orang Kristen bahkan wakil ketua partai kita
juga
orang Kristen,” tukas anggota DPR Partai Demokrat dari daerah pemilihan Papua
ini. “Saya mewakili papua, yang kebetulan batak Kristen yang lahir di Jakarta.
Saya ditugasi untuk memperjuangkan papua. Kita jelas mewarnai mereka dengan
membawa panji-panji Kristen,” kilahnya.
Keberadaan politisi Kristen di partai nasionalis, kata Milton, justru sangat
penting. Melalui lobi dan berjuang dengan anggota separtai yang bukan Kristen,
memperjuangkan penghapusan peraturan atau perda-perda yang tidak sesuai UUD
1945. “Perjuangan seperti ini lebih elegan dan lebih maksimal hasilnya,”
tambahannya sembari menambahkan keberadaan mereka di partai bisa memperkuat
sebagai jangkar di tengah, tidak ditarik ke kiri atau ke kanan. Lebih jauh,
Milton malah menganjurkan agar orang Kristen berusaha berjuang dari semua
parpolinklusif. “Sekarang PKS aja terbuka, kenapa kita coba masuk kesana.
Disana
kita bisa berperan lebih. Di pegunungan Papua sana, ada juga anggota dewan
Kristen dari PKS,” tukasnya memberi contoh nyata.
Pendapat ini tentu saja disanggah oleh Denny Tewu. Menurutnya, politisi kristen
di partai manapun, termasuk nasionalis seperti PD, PDIP dan Golkar, kebijakan
partai amat tergantung kepada ketua partainya. “Contoh kecil saja lihat
pembakarn gereja, mana ada bisa dibicarakan di partai-partai tertentu yang
banyak kristennya sekalipun, ini menandakan kebijakan tergantung ketuanya. Beda
dengan PDS atau partai kristen sebelumnya, walau sedikit di DPR mereka langsung
menanggapi dengan serius,” ujar lulusan Fakultas Universitas Sam Ratulangi ini
mencoba mementahkan argumen Milton.
“Perusakan rumah ibadah, masalah ijin, perlakuan diskriminatif dan sebagainya
menjadi tantangan dan menjadi bagian dari kita bersama. Disini tidak hanya
politisi tetapi juga pengamat, pers, LSM dan lainnya. Kuncinya lebih banyak
bekerja dari orang lai,” timpal Milton mencoba memberikan pendapatnya.
Pendapat berseberangan kedua politisi kristen berbeda partai ini dicoba
jembatani pandangan Boni Hargens. Pengamat politik Universitas Indonesia ini
lebih memandang dari sisi obyektifitas ilmiahnya. Apakah perlu partai kristen?
“Bagi saya cara berpolitik yang baik adalah melampaui symbol. Dia harus
berangkat dari standar nilai-nilai yang sama. Yang penting yang harus
diperjuangkan universal itu,” tegasnya menanggapi paparan kedua narasumber
lainnya.
“Dosa pemerintah terbesar adalah tidak peduli dengan masalah sosial. Sekian
rumah ibadah dirusak oleh sekelompok orang yang anarkhis dimana-mana.
Seakan-akan ini film-film tontonan di layar televisi. Setelah adegan itu
dibiarkan saja. Buat saya itu bukan kepribadian seorang pemimpin,” kritiknay
tajam sembari menyayangkan masalah pluralisme yang makin mengkuatirkan
sepeninggal Gus Dur.
Jika pertanyaannya sebagai efektif keberadaan parpol kriten? Sebetulnya yang
sedikit, kalau kita saling menonjolkan perbedaan, disana sama saja kita
memperlihatkan warna kental masing-masing dan ini tidak menyelesaikan masalah,
begitu katanya. Misalnya partai Hindu, Kristen ataupun Cina, ini akan membuat
tercapainya mimpi pluralisme akan sulit. Boni Hargens mengutip pandangan Arnold
Tony Bee, yang mengatakan nasionalis akan menguat jika ada musuh dari luar.
Jika
masing-masing akan memperkuat identitas kelompok sendiri disana. Masing-masing
akan saling unjuk gigi. Sesuai teori itu, keberadaan itu akan tajam dan pada
gilirannya akan melahirkan ruang permusuhan.
“Saya mau bilang bukan partai subtansial, tapi bagaimana orang kristen harusnya
bicara memberikan konstribusi untuk membangun bangsanya. Karena antara misi
kekristenan dan pribadi, dan juga misi kekuasaan itu sulit dibedakan. PDS,
Partai Katolik dan lainnya, dimata saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa
selama ini,” kritiknya. Menanggapi ini, Denny mengakui ada perbedaan harus
didialogkan.
Kekristenan itu seperti ini lho dan harus disosialisasikan. Keberadaan partai
kristen menurutnya menjadi penting karena untuk memperjuangkan aspirasinya.
“Lebih muda lewat pintu sendiri daripada pintu orang lain. Faktanya memang
begitu kok,” ujarnya. Selain itu, SDM kita juga bisa ditampung. Selama ini,
kader GMKI dan GAMKI susah mendapat tempat di partai nasionalis.
Namun Milton justru lebih melihat pentingnya chek and balance. “Saya kembalikan
ke voters in human, mereka yang menentukan dan punya hak suara. Mereka akan
melihat semua partai dan apa yang sudah dilakukan. PDS sendiri masih punya 200
wakil rakyat di daerah mereka harus memberikan warna jelas sehingga mereka
bisa
bangkit kelak bisa menuju Senayan,” ujarnya diplomatis menantang PDS
membuktikan
diri di pemilihnya. Milton menghormati hak itu, akan tetapi baginya tetap
perjuangan itu tidak hanya satu rumah harus lebih membuka diri terhadap partai
nasionalis. “PAN dan PKS menyatakan inklusif, kenapa kita gak coba, kan lebih
baik nantinya kan?” tantangnya sembari mengingatkan dengan hanya menuju satu
partai itu sama merusak ekosistem ke-Indonesiaan.
Mengacu pada latar belakang sejarah, demikian Hargens lebih jauh menguraikan,
bahwa 9 partai pada pemilu 1971 melakukan fusi, berdasarkan kelompok alirannya
yakni agamis dan nasionalis. Menariknya Parkindo dan Partai Katolik waktu itu
tidak mau dikelompokkan ke PPP atau kelompok agamis (kanan) tetapi mereka
memilih bergabung dengan PDI kelompok paham nasionalis. Menurut Boni Hargens,
ini seharusnya mencerminkan bahwa sikap kristen sejak dulu memang condong
nasioalis. Identitas itu mampu tidak, dijaga sampai kini?
“Saya melihat partai Demokrat terlalu ke kanan. PDIP yang murni partai tengah.
Itu yang benar. Coba ditimang kalau benar ke depannya, PBR akan membubarkan
diri
dan bergabung dengan Golkar di bawah Ical lalu juga PPP beralih ke Golkar,
pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib PDS dan PKS? Apa akan memikirkan
PDKS (gabungan keduanya), tentu sulit bukan? Partai agama apapun kita terima
semua sah secara politik, namun secara alamiah ada seleksi alam nantinya. Nanti
partai akan mengerucut ke 4-5 partai. Partai yang tidak bisa eksis pasti akan
mati muda.
“Saya kira, jika terjadi pengerucutan seperti itu solusinya mau tidak mau PDS
ke
depan harus berafiliasi ke PDIP di tingkat pusat, dengan demikian mereka lebih
konsentrasi di daerah-daerah yang memang ada khusus basisnya. Artinya PDS akan
leading sebagai partai lokal, seperti terjadi di Aceh. Itu sebagai satu jalan
keluar yang perlu dipikirkan petinggi PDS ke depan,” himbaunya memberikan
analis.(KUTIPAN)
DAMAI NEGERIKU
SEJAHTERA BANGSAKU
MELALUI DUKUNGAN
PARTAI DAMAI SEJAHTERA
[Non-text portions of this message have been removed]
