Jadi orang kaya nggak usah takut kehilangan harta atau dimintain donasi. Asal orang kaya punya kesadaran saja untuk mendesak pemerintah agar menggunakan pajak yang mereka bayar dengan benar, sudah cukup. Orang kaya yang sudah menyetor pajak PPh, PPN, pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak Bumi & Bangunan, dsb., harusnya seperti tax payers di luar negeri yang ikut mengontrol kebijakan pemerintah. Coba saja perhatikan, APBD DKI Jakarta naik Rp 2 triliun per tahun, sampai sekarang besarnya sudah Rp 27 trilun. Cobalah perhatikan, hampir 60% hanya untuk belanja aparat. Besarnya anggaran belanja aparat di lungkungan Pemprov DKI jelas karena pemborosan. Banyak Dinas-dinas dan kantor yang tidak perlu, sengaja didirikan dan dipertahankan untuk menggerogoti anggaran yang bersumber dari pajak orang kaya tadi. Saya yakin, kalau kita belajar dari cara Walikota Solo Jokowi mengatur anggaran, anggaran yang Rp 20-an triliun, tiap tahun bisa disisihkan Rp 1 triliun untuk membangun ratusan unit rumah susun sederhana. Banyaknya rusun sederhana akan mengoreksi harga rusun mewah yang mengambil keuntungan gila-gilaan, dan membuat harga tanah di tengah kota makin meroket. Akibat dari rendahnya perhatian pemerintah inilah segregasi sosial makin tajam. Warga kalangan bawah makin terdesak ke pinggir, dan setiap hari berjuang di jalan dengan jutaan sepeda motor, di kereta ekonomi yg muatannya tidak manusiawi, atau sambung menyambung angkutan umum. Akhirnya, kenaikan UMR 10% per tahun pun tidak ada artinya. Pertama, kenaikan itu tidak lain hanya penyesuaian terhadap inflasi. Kedua, di sisi lain pengeluaran rumah tangga masyarakat kalangan bawah ini meningkat krn makin mahalnya biaya transportasi dan biaya pemulihan kesehatan.
Sekarang, coba anda bayangkan, kalau Pemerintah tidak hanya memanjakan pengusaha properti yg terus menambah tempat-tempat orang bekerja dengan berdirinya mal, pusat perkantoran, dan rumah susun elite di pusat kota, tetapi juga peduli dengan pembangunan rumah susun kalangan menengah bawah di wilayah dalam kota (tidak harus di tengah kota) dalam jumlah yang cukup seperti di Singapore, Taipei, Seoul, atau Hongkong. Saya yakin, kesejnjangan sosial tidak akan melebar. Apakah alasan Pemrov DKI yang mengatakan mereka tidak punya anggaran bisa kita terima? Kalau saya tidak bisa menerima. Jadi, orang kaya nggak usah takut dipaksa menjadi donatur orang miskin. Orang kaya kita sudah membayar kewajibannya seperti juga orang kaya di negara lain. Besaran pajak untuk masing-masing jenis toh hampir sama dengan yang diberlakukan di negara-negara lain. Maaf, kalau anda tidak puas. Regards, Andrinof 2010/8/11 Paulus Tanuri <[email protected]> > > > Jadi maksudnya penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi ? > Lalu semestinya bagaimana ? > Apakah semua orang yang mampu harus pura-pura miskin atau pura-pura susah ? > Atau semua yang mampu harus mendonasikan sebagian kekayaannya ? > > Regards, > Paulus T. > > 2010/8/10 <[email protected] <andrinof%40gmail.com>> > > > > Pak Wal Suparno yb; > > Siapapun dalangnya, apakah elite TNI atau lainnya, kalau tdk ada > segregasi > > ekonomi yg tajam, massa kalangan bawah tidak mudah digerakkan utk > menjarah > > perumahan elite, pertokoan, bank dsb. > > Berdasarkan kondisi sosial-ekonomi dan sistem ekonomi dengan risiko > > politiknya, Indonesia punya teman seiring, Argentina. > > Salam, > > > > Andrinof A Chaniago > > Penulis buku, Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi politik akar krisis > > Indonesia (LP3ES, 2001) > > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
