Lah sy dengar dr tetangga sy bbrp hari lalu, beliau peg pemda DKI, bahwa pemerintahan akan dipindah ke Jonggol seperti yg pernah direncanakan Pak Harto. Sy tanya apakah ini gosip atau beneran, beliau bilang betul, mulai 2011 sudah dipersiapkan anggarannya. Silakan cek dg camat Jonggol begitu dia bilang.
Bertha Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: [email protected] Sender: [email protected] Date: Mon, 16 Aug 2010 13:08:07 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] "Ibukota di Reformasi agar Rusuh 1998 Tidak Terulang" Saya sih setuju pusat pemerintahan RI pindah ke Bali, sekitar istana Tampak Siring yang sudah megah itu. Aman, masyarakatnya enggak berangasan, ramah dan sopan santun. Salam Nas Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: Lisman Manurung <[email protected]> Sender: [email protected] Date: Fri, 13 Aug 2010 09:26:54 To: <[email protected]> Reply-To: [email protected] Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] "Ibukota di Reformasi agar Rusuh 1998 Tidak Terulang" Jika di satu lokasi Jakarta terjadi chaos, maka pihak yang berwajib tidak bisa berada di lokasi pada waktu yang ditentukan karena jalan yang macet. Maka dengan segera bisa saja musibah macam 1998 merebak. Keputusan pak SBY untuk ngantor di Cekeas ada benarnya. Ada baiknya pusat aktifitas administrasi, yakni kantor para menteri dibuat di luar kota Jakarta. Peran Jakarta sebagai pusat seluruh aktifitas harus dirubah. Ancaman kudeta militer AD sudah tidak ada. Kalaupun ada mungkin diperlukan jika memang ada kesalahan di tingkat pimpinan negara. Oleh sebab itu pusat kegiatan angkatan AU dan AL harus dialihkan ke luar kota Jakarta. Basis AL di samping Surabaya perlu dibangun di ujung Sumatera. Sembari mengantisipasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Sumatera dan Jawa, maka disekitarnya perlu dimanfaatkan untuk penjagaan atas keamanan. Jadi pengamanan fasilitas jembatan yang nilainya mencapai puluhan triliun itu tidak perlu mempebanyak polisi, tetapi memanfaatkan AL saja. Perkembangan e government sudah harus diadopsi. Daripada cuma mengurusi porno, Kementerian Kominfo harus memanfaatkan uang rakyat yang bukan pajak dari ummat saja untuk merubah manajemen pemerintahan sehingga berbasis e government. Kominfo perlu mempelajari bagaimana ratusan ribu tenaga kerja di kota-kota India dan kota-kota Filipina bekerja siang malam untuk melayani call centre AS melakui jaringan internet/satelit. Maksudnya rebut penguasaan e government dan terapkan di sini. ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: [email protected] [email protected] 5.Untuk bergabung: [email protected] KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
