http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0704/21/Politikhukum/3469277.htm ===========================
Kalau mata sudah ditutup rapat siapa sanggup membukanya? Jika telinga sudah disumbat rapat, teriakan pun tidak mampu membuatnya mendengar. Kalau sudah demikian siapa mau peduli? Tangan Yohanes Imam Suwadi (72) bergetar. Bukan karena tangan renta itu tak mampu menahan pengeras suara, tetapi ia berusaha menahan emosi yang menggelegak dalam dadanya. Semua yang ada dalam ruang seluas lebih kurang 160 meter persegi, auditorium Universitas Paramadina Jakarta, mendengar terdiam. Dalam suaranya yang keras, tersimpan isak yang tertahan. "Kami korban luberan lumpur PT Lapindo Brantas merasa diabaikan," tuturnya. Empat hari lalu mereka tiba di Jakarta dengan menggunakan berbagai alat transportasi umum. Cara itu dilakukan agar niat mereka mencapai Jakarta dan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercapai. Namun, sejak empat hari lalu nasib baik dan niat mereka tidak membuahkan harapan baru. Sebaliknya, rasa sakit hati justru makin menyesakkan hati mereka. Presiden ternyata tidak berkenan menemui mereka. Padahal, mereka ingin menjelaskan kembali kepada Presiden bahwa kelalaian eksplorasi Lapindo Brantas Inc telah menyebabkan puluhan warga di sekitar luberan terganggu jiwanya, kehilangan keluarga dan masa depan. "Ada yang pada malam hari tiba-tiba keluar dari tenda, membawa kalkulator dan tiba-tiba tertawa sambil melihat ke arah tanggul penahan lumpur," kata Imam. Tunjangan hidup yang mereka terima tinggal dua bulan lagi dan hingga saat ini proses ganti rugi belum juga jelas. Bayang hitam akan masa depan yang kelam itulah yang ingin mereka sampaikan kepada Presiden. Namun, hingga saat ini Presiden tetap tidak mau menemui mereka. Penolakan itu membuahkan gugatan. Mereka tidak lagi percaya kepada Presiden. Mereka tidak lagi percaya kepada yang mereka pilih. Sebagai warga bangsa yang tengah mencari keadilan dan jalan bagi masa depan, mereka diabaikan. Niat mereka sudah bulat, harus bertemu Presiden. Jika tidak, mereka akan tetap tinggal di Jakarta. "Lagi pula jika kami pulang ke Surabaya, kami sudah tidak memiliki apa-apa. Untuk itu, kami akan terus memperjuangkan niat kami ini hingga Presiden bersedia menemui kami," tutur Imam lagi. Sihono, warga Perumtas 1 Sidoarjo membenarkan hal itu. "Bahkan ibaratnya kami ini sudah meninggal," katanya. Baginya pemerintah seolah tidak lagi menganggap mereka. Ia kecewa dengan pemerintah yang dianggapnya lebih mementingkan pengusaha. Tidak mengherankan, saat bertandang ke Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (19/4), terlontar pernyataan bernada sinis atas sikap pemerintah itu. Dua hari lalu, saat bertemu dengan dua perwakilan korban luberan lumpur panas itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengatakan, sebaiknya untuk mengatasi masalah luberan lumpur itu, Presiden harus bertindak sebagai kepala negara dan bukan sebagai kepala pemerintahan. Dengan bertindak sebagai kepala negara, Presiden Yudhoyono harus berlaku sebagai bapak bangsa yang memberikan solusi atas masalah rakyatnya. Dan, waktu yang akan menunjukkan sebagai apa Presiden menempatkan dirinya dalam perkara itu. Rakyat membutuhkan keberpihakan konkret dan bukan janji dan niat baik saja. (B Josie Susilo Hardianto/ M Zaid Wahyudi)
