http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0705/15/humaniora/3532553.htm =======================
Program kependudukan, terutama keluarga berencana atau KB, di Tunisia mendapatkan prioritas sangat tinggi dari pemerintah setempat. Pengembangan kebijakan dan strategi umum dari program tersebut dilakukan oleh Population Council yang berada langsung di bawah perdana menteri. Population Council merupakan lembaga nonstruktural yang anggotanya terdiri atas beberapa menteri terkait, ilmuwan, tokoh masyarakat/agama. Population Council mengadakan pertemuan sekali setahun untuk menentukan kebijakan serta strategi program yang akan dijalankan. Dalam menjalankan fungsinya, Population Council dibantu oleh sekretariat yang berada di lingkungan Office of National Family and Population (ONFP, badan yang mengurus KB dan kependudukan di Tunisia). Walaupun Tunisia menganut faham desentralisasi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Population Council harus dijalankan oleh seluruh menteri terkait dan juga oleh pemerintah tingkat provinsi dan distrik. Yang mengagumkan dari Tunisia adalah ternyata pejabat pemerintahan di semua lini memahami persoalan KB dan kependudukan. Jadi, program KB bukan hanya urusan ONFP, melainkan semua pejabat publik. Termasuk di antaranya adalah Menteri Agama Tunisia Boubaker Khzouri yang sangat memahami masalah KB dan kependudukan. Realitas itu terungkap saat delegasi Indonesia (rombongan BKKBN dan para ulama Indonesia) bertemu Boubaker Khzouri di kantornya di Tunis, 18 April 2007. Tidak hanya Menteri Agama Tunisia, Rektor Universitas Zitounauniversitas Islam tertua di dunia yang ada di kota TunisBouyahia Salem pun begitu fasih menjelaskan kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program KB di Tunisia. Ini tidak lepas dari tingginya komitmen politik negara terhadap program tersebut. Empat faktor Kependudukan/KB merupakan salah satu pilar dalam strategi pembangunan Tunisia. Koordinasi pelaksanaan program ini berada langsung di bawah perdana menteri melalui Population Board. Dari paparan yang mereka sajikan, ada empat faktor kunci keberhasilan program kependudukan dan KB di Tunisia. Selain tingginya komitmen politis dari pemerintah, tiga faktor kunci lain adalah struktur serta rencana kerja yang jelas dan diikuti oleh seluruh pihak terkait sampai ke tingkat daerah, dukungan dari tokoh agama, serta penggerakan masyarakat. Dalam pertemuan dengan rombongan BKKBN dan ulama Indonesia, terungkap bahwa faktor pertama dan kedua merupakan dasar dari semuanya. Pencapaian program kependudukan, khususnya pengendalian pertumbuhan penduduk, di Tunisia relatif lebih maju daripada Indonesia. Tingkat pertumbuhan penduduk, kelahiran dan kematian (total, bayi, anak serta maternal) jauh di bawah Indonesia. Tingkat kesertaan ber-KB relatif sama dengan Indonesia, tetapi metode kontrasepsi yang digunakan lebih banyak yang bersifat jangka panjang, seperti IUD dan operatif. Tampaknya ini yang menyebabkan mengapa total fertility rate (TFR) di Tunisia relatif lebih rendah daripada Indonesia, yaitu 2,1. Dalam konteks keberlangsungan kerja sama yang tertuang dalam MOU (nota kesepahaman) yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Tunisia di Bali pada bulan November 2006, dalam kesempatan kunjungan ke Tunisia tersebut, delegasi Indonesia mengundang ulama Tunisia untuk hadir dalam pertemuan ulama seluruh Indonesia yang direncanakan akan digelar BKKBN pada bulan Juni atau Juli 2007. Kedua belah pihak pun sepakat untuk saling mengirimkan tenaga guna mengikuti pelatihan di kedua negara. Tidak hanya itu, Pemerintah Tunisia bahkan berminat untuk melakukan pembelian kondom dari Indonesia. Rincian rencana tersebut akan dibahas pada waktu pertemuan di China, di mana kedua negara akan hadir. Terkait dengan rencana pembelian kondom tersebut, tim dari Tunisia akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan Juni 2007. Delegasi Indonesia juga menyampaikan kemungkinan kunjungan parlemen Indonesia ke Tunisia untuk melihat pelaksanaan program KB di negara tersebut pada akhir Mei atau Juli mendatang. (LOK)
