PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA (PRP)
Usut tuntas Dana Kampanye Pilpres 2004 !!!
Amien Rais harus diperiksa !!!
Salam rakyat pekerja,
Polemik penerimaan dana
Departemen Kelauatan dan Perikanan (DKP) sampai saat ini belum dapat
terselesaikan. Aliran dana DKP pada
tahun 2004, menurut pengakuan Rokhmin Dauhuri, ternyata juga digunakan sebagai
bantuan dana untuk calon presiden pada Pemilihan Presiden 2004. Hal inilah
kemudian yang menjadi polemik di kancah perpolitikan Indonesia. Karena semua
calon
Presiden pada Pemilihan Presiden pada tahun 2004 menerima dana DKP ini.
Upaya membantah dari para tim sukses yang dahulu menerima dana inipun
bermuculan. Mereka ramai-ramai mengatakan bahwa dana DKP tidak diterima oleh
para calon presiden yang mereka dukung. Namun upaya pembatahan tersebut seakan
seperti tersengat kilat ketika Amien Rais, salah satu calon presiden pada saat
itu, mengaku menerima dana DKP tersebut. Bahkan dia menyatakan bahwa bukan
hanya dia yang menerimanya, namun para calon presiden yang lainpun menerima
aliran dana tersebut.
Dari pengucuran dana DKP ke calon presiden ini, kembali mengingatkan kita
kembali tentang kebobrokan rejim penguasa pengusaha saat ini. Kenyataannya
sebelum mereka berkuasa pun mereka telah menilep uang rakyat ratusan juta
rupiah dari rakyat. Bahkan ketika mereka terbukti korupsi atau menerima dana
tersebut, mereka hanya berjanji akan mengembalikan dana tersebut tanpa sanksi
hukum apapun. Inilah sekali lagi bukti bahwa hukum juga berpihak kepada para
penguasa pengusaha, bukan kepada rakyat.
Pengusutan aliran dana ini secara tuntas sebenarnya dapat membuktikan bahwa
elit-elit bangsa ini memang bermental bobrok. Kasus ini telah berlangsung sejak
tahun 2004, sudah 3 tahun, namun baru akhir-akhir ini pengakuan dari beberapa
orang seperti Amien Rais, Gus Sholah dan Hasyim Muzadi muncul. Mengapa mereka
baru mengakui bahwa
mereka juga menikmati dana haram ini. Dan masih banyak lagi orang-orang yang
terlibat dalam menikmati dana DKP, dari catatan Rokhmin Dauhuri, yang sampai
saat ini membantah keterlibatan mereka. Bahkan keterlibatan SBY-JK dalam
menikmati dana DKP ini ketika pada masa kampanye pemilihan presiden pun sempat
diungkapkan, namun hal ini buru-buru disanggah oleh SBY-JK.
Kejanggalan penerimaan dana dalam pemilihan
Capres ini sempat dilaporkan oleh Panwaslu dan ICW, namun pihak yang berwenang
untuk mengusut seakan-akan seperti tidak mau mendengar dan tidak mau tahu
tentang laporan tersebut. KPU, KPK dan Kepolisian seharusnya dapat bergerak
cepat ketika ada laporan penyelewengan dana ini.
Maka dari itu kami dari Perhimpunan Rakyat
Pekerja menyatakan sikap:
Tangkap
dan adili orang-orang yang telah mengaku menerima dana DKP sebagai bantuan
dana kampanye Capres mereka, karena jelas jika Indonesia ingin menegakkan
hukum, inilah saatnya aparat yang berwenang membuktikan kinerja mereka dan
lepas dari segal intervensi politik dari pihak manapun.Usut
tuntas aliran dana DKP yang mengucur ke berbagai organisasi dan tim sukses
pada pemilihan presiden pada tahun 2004 dan tangkap serta adili
orang-orang yang terlibat dalam kasus ini.Kepada
seluruh elemen gerakan rakyat untuk mengawasi dan membentuk perlawanan
rakyat pekerja multi sektor untuk melakukan perjuangan politik karena
jelas pemerintah sudah tidak dapat dipercaya dengan adanya kasus dana DKP
yang terungkap saat ini.
Jakarta, 29 Mei 2007
Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja
Sekretaris Jenderal
Irwansyah
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
JL Dr Sahardjo No 115 B Ungu
Manggarai, Jakarta Selatan
Phone: (021) 93094075
Email: [EMAIL PROTECTED] / [EMAIL PROTECTED]
Weblog: rakyatpekerja.blogspot.com
____________________________________________________________________________________You
snooze, you lose. Get messages ASAP with AutoCheck
in the all-new Yahoo! Mail Beta.
http://advision.webevents.yahoo.com/mailbeta/newmail_html.html
[Non-text portions of this message have been removed]
