Sepertinya kita ini sudah kebablasan dalam segala hal. Demokrasi yang tidak
terkontrol. Lalu lintas aburadul, melanggar peraturan sesuka hati dan masih
banyak lagi pelanggaran2 yang seharusnya disadari oleh masyarakat dengan
kedisiplinan tinggi. Masalahnya adalah sanksi tegas harus dilaksanakan agar
semua belajar disiplin. Kita ini kan suka sak enak nya karena semua kita
anggap mudah dan gampang diatasi dan inilah penyebab ketidak disiplinan kita.
Kalau semua disiplin, semua akan menikmati kedisiplinan ini. Bagaimana ya
caranya men trap kan disiplin.
Salam
BS
walsuparmo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Salam,
POLISI PAMONGPRAJA adalah ALAT saja dari penguasa. Karena itu
posisinya sangat sulit.
Mereka harus menurut perintah tetapi behadapan dengan masyarakat.
Maksud dari pembentukan PP adalah baik dan untuk MENERTIBKAN
masyarakat apalagi masyarakat Indonesia yang sulit ditertibkan dan
sepantasnya dijajah lagi saja(jengkel).Waktu zaman kolonial,
masyarakat tidak ada dan tidak BERANI meyerobot jalan untuk
berdagang bahkan bermukim, mendirikan rumah di tepi sungai, membuang
sampah di mana2 dsb, karena alat negara TEGAS dan tidak menerima
SOGOKAN.
Sekarang meskipun ada PP saja masyarakat tetap bandel karena
beberapa alasan yang terutama adalah alasan ekonomi.Jadi masalahnya
sebenarnya lebih rumit dan lebih dalam, karena juga menyangkut
kemampuan PAMONG (management pemerintahan) sendiri yang hanya KLAS 2
(DIBANDING DENGAN LN). Bupati,Walikota,Gubernur hanya kwalitas
2.Ditambah lagi dengan DPRD yang lebih rendah lagi kwalitasnya.
Bahwa PP dinilai overacting dsb, dapat dimengerti karena jika orang2
dengan kwalitas intelek yang sederhana, di beri uniform dan dilatih
semi milter, pasti mereka akan bertindak berkelebihan.Contoh
sejarah: KNIL para seradudu Hindia Belanda yang BUMIPUTERA, lebih
kejam dari KL(serdadu totok), KEIBODAN (HANSIP) zaman Jepang lebih
kejam dari polisi sendiri, karena suka menggebuki orang dengan JU
(senapan palsu) dari kayu.
Wasalam,
Wal Suparmo
