Oleh Sri Hartati Samhadi http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0709/29/Fokus/3881081.htm ================
Meski tidak seheboh kasus penculikan Madeline McCann, bocah berusia tiga tahun dari Inggris yang diculik waktu berlibur dengan keluarganya di Spanyol, banyak kalangan berharap kasus penculikan Raisah Ali yang terjadi belum lama ini bisa menjadi momentum bagi aparat untuk melancarkan perang skala masif terhadap maraknya penculikan dan jaringan perdagangan anak. Akan tetapi, ternyata kita kembali dibuat kecewa. ertahun-tahun teror penculikan menghantui bayi dan anak-anak yang tak berdosa serta para orangtua. Bertahun-tahun pula penculik, baik yang amatiran maupun bagian dari jaringan sindikat perdagangan anak, leluasa menjalankan aksi mereka dengan hampir tak tersentuh tangan-tangan hukum. Ternyata, setelah kasus Raisah Ali (5), yang mendapat sorotan luas hingga memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla turun tangan, tidak terjadi perubahan yang signifikan. Aparat dan negara masih terkesan adem ayem ketika pada hari-hari belakangan ini hampir setiap hari jatuh korban baru penculikan. Pihak kepolisian menganggap maraknya kasus penculikan sekarang ini belum sampai tahap mengkhawatirkan. Aksi para penculik dinilai masih amatiran dan belum segawat atau seprofesional jaringan penculik di negara lain, seperti Filipina atau negara-negara Amerika Latin. Mereka lupa bahwa, meski masih amatir, penjahat pun mengalami proses belajar. Hal itu terlihat dari semakin beragam dan canggihnya modus penculikan dan perdagangan anak. Adrian Meliala, kriminolog, dalam diskusi di televisi beberapa waktu lalu, menyebutkan, tingkat keterungkapan kasus penculikan oleh kepolisian sangat tinggi, sekitar 95 persen. Alasannya, modus dan motifnya masih sederhana, mengingat sifat kejahatan itu yang cenderung meniru (copy-cat criminality). Begitu juga hubungan antara pelaku dan korban juga jelas polanya sehingga lebih mudah bagi polisi untuk mengungkap dan menggulung pelaku. Akan tetapi, tokoh pemerhati anak, seperti Afrinaldi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Seto Mulyadi, dan Sekjen Komnas Anak Arist Merdeka Sirait percaya bahwa angka riilnya jauh lebih banyak yang tak terungkap atau dilaporkan. Kasus-kasus yang mencuat selama ini ibaratnya baru puncak dari gunung es. Dari yang dilaporkan ke kepolisian pun, hanya sebagian kecil yang terungkap. Berdasarkan data Biro Analisa Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, dari 765 kasus selama empat tahun terakhir, hanya 371 kasus atau sekitar 48 persen yang terungkap. Jumlah itu berbeda dengan laporan yang masuk ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menyebutkan bahwa sebagian besar penculikan (20 kasus dari total 46 kasus tahun 1997) bermotif pribadi, yakni perebutan perwalian atau hak asuh anak. Adapun pengaduan yang masuk ke Komnas Anak justru motif ekonomi dalam bentuk uang tebusan lebih menonjol, yakni 48 kasus dari 87 kasus yang ada tahun 2006. Separuh lebih, yakni 49 kasus dari 56 kasus yang terjadi tahun 2007 (data hingga Agustus), juga bermotif uang tebusan. Catatan Komnas Anak sekaligus juga membantah pernyataan kepolisian yang menyebutkan tak adanya motif perdagangan anak dalam kasus-kasus penculikan akhir-akhir ini. Menurut Arist Merdeka Sirait, sebanyak 25 kasus dari 87 kasus penculikan yang dilaporkan ke Komnas Anak bermotif perdagangan anak, terutama untuk dipekerjakan di jalanan (sebagai pengemis atau pengamen) atau dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial anak. Salah satunya Melyaningsih (4), yang sempat terlihat menjadi pengamen. Bahkan, dua kasus di antaranya sudah bernuansa perdagangan organ tubuh. Ini diketahui dari ditemukannya dua korban dalam kardus dengan kondisi sudah dimutilasi dengan beberapa organ tubuh penting hilang. Sasaran penculikan dengan modus perdagangan anak ini terutama adalah anak-anak dari status sosial ekonomi bawah. Sayangnya, anak- anak dari strata sosial ekonomi bawah ini tak memiliki privilese seperti korban penculikan lain dalam hal perlindungan hukum. Aroma diskriminasi sangat dirasakan para orangtua korban penculikan yang kebetulan hanya orang biasa, yang hingga kini tidak tahu nasib anak-anak mereka. Contohnya, yang dialami oleh Sanny Setiawan dan Sri Andayani yang kehilangan Muhammad Thufail Taufikurrahman (Daffa) dua tahun lalu. Daffa direnggut dari pelukan mereka saat baru berusia empat bulan. Berbagai upaya, termasuk melapor ke pihak berwajib, bahkan menulis surat berkali-kali ke Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, tak mendatangkan hasil. Melyaningsih adalah contoh lain. Orangtua bocah ini sudah melapor ke polres setempat, tetapi dicuekin. Ketua Komnas Anak Seto Mulyadi mengatakan, polisi baru bergerak setelah ada desakan dari berbagai pihak untuk mengungkap. Dalam waktu singkat, Mely bisa diselamatkan dan penculiknya ditangkap. Ini membuktikan, jika mau dan aparat sigap, sebenarnya tidak sulit menggulung penculik yang katanya amatiran. Kalau saja polisi selalu responsif seperti ini, pasti lebih banyak anak-anak korban penculikan yang bisa diselamatkan dan kasus penculikan yang terungkap. Polisi Indonesia, di mata para pemerhati anak, terkesan tidak berdaya menghadapi maraknya kasus penculikan dan perdagangan anak, yang diakui oleh Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Carlo Brix Tewu terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Fakta bahwa Indonesia sampai sekarang masih tercatat sebagai salah satu negara pemasok terbesar dalam perdagangan anak di seluruh Asia Tenggara menunjukkan masih merajalelanya sindikat perdagangan manusia di negara ini. Tak kurang dari 300.000-400.000 anak dari Indonesia diperdagangkan setiap tahun, baik dengan modus adopsi ilegal maupun dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial. Terbongkarnya jaringan Sri Slamet Mandagi, Rosdiana, dan Suri membuktikan bahwa perdagangan manusia itu bukan hanya ada, tetapi sangat marak dan sudah berlangsung bertahun-tahun, tetapi lolos dari perhatian aparat. Selama puluhan tahun negara alpa atau bahkan menutup mata. Keseriusan aparat dan negara untuk menggolongkan penculikan sebagai bentuk kejahatan berat tak terlihat, baik itu dalam hal pencegahan, penanganan, maupun rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban. Jaringan sindikat besar perdagangan bayi dengan modus adopsi ilegal, seperti Sri Slamet Mandagi, Rosdiana, Suri, dan Yayasan Emmanuel juga terbongkar bukan karena kerja keras mereka, tetapi karena masih ada orang- orang yang peduli meskipun pada awalnya tak didukung dan mendapat hambatan kuat dari dalam, seperti Afrinaldi yang kemudian "dipaksa mundur" dari posisi Kepala Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak Balita di Departemen Sosial (Depsos). Dari kasus-kasus yang berhasil diungkap, diketahui pelaku merupakan jaringan sindikat yang cukup rumit, tidak jarang berkedok yayasan atau panti sosial. Bahkan, kadang-kadang mereka tak segan menggunakan topeng keagamaan. Dalam setiap sindikat perdagangan bayi berkedok adopsi yang dibongkar, ada indikasi keterlibatan oknum mulai dari rumah sakit, pengadilan, kantor catatan sipil, Depsos sendiri, dan juga Departemen Luar Negeri atau imigrasi karena adanya dokumen seperti akta kelahiran, paspor, dan keputusan surat pengadilan. Manakala lembaga yang selama ini mengatasnamakan pelayanan dan perlindungan sosial, seperti rumah sakit, panti-panti, yayasan-yayasan, sudah merangkap sebagai bagian jaringan perdagangan bayi atau anak, dan polisi tidak mampu berbuat apa-apa, korban-korban perdagangan anak akan terus berjatuhan. Ironisnya lagi, proses adopsi yang lazimnya ditetapkan melalui proses pengadilan selama ini justru menjadi sarana terselubung perdagangan anak yang omzetnya diperkirakan mencapai jutaan dollar AS itu. Keyakinan adanya sindikat di balik maraknya penculikan dan perdagangan anak juga diungkapkan oleh sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, yang putranya sendiri hampir menjadi korban penculikan. Tidak serius Ketidakseriusan dan ketidakpedulian negara untuk memerangi penculikan dan perdagangan anak sebagai salah satu bentuk kekerasan pada anak, menurut Afrinaldi, Seto Mulyadi, dan Aris Merdeka Sirait, juga terlihat dari tak adanya keinginan pemerintah untuk melacak di mana anak- anak itu, bagaimana nasib mereka, sejahterakah, dan apa organ tubuhnya masih utuh. Afrinaldi mengatakan bagaimana pemerintah dengan enteng menyebut tidak ada anggaran sebagai alasan untuk menolak menjemput sejumlah bayi korban perdagangan ilegal yang masih hidup di Singapura. Padahal, di negara lain, untuk warga negara yang sudah meninggal sekalipun, pemerintah mereka akan memaksa membawa pulang untuk dikembalikan ke keluarganya dan dikuburkan di negara asal. "Ini yang membuat saya kecewa dengan negara kita ini," kata Afrinaldi dan Arist. Ketidakpedulian juga terlihat dari tidak adanya anggaran khusus untuk perlindungan anak. Meski tak kurang dari setengah lusin departemen di negara ini ikut mengurusi soal anak, angka penculikan dan kekerasan terhadap anak tak pernah surut. Komnas Anak pun terus kebanjiran pengaduan, rata-rata dua pengaduan sehari yang masuk. Negara seperti tak berdaya menghentikan kekerasan terhadap anak-anak. Ini, kata Seto Mulyadi, gambaran bangsa yang tak mampu melindungi dan mencintai anak. Usulan membentuk kementerian tersendiri yang mengurus perlindungan anak selama ini, menurut Seto Mulyadi, Afrinaldi, dan Arist Merdeka Sirait, juga tidak digubris pemerintah. Dari sisi aturan hukum, disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (UUPA) setelah melalui proses sangat panjang sebenarnya merupakan kemajuan dan terobosan besar. Namun, dalam banyak hal, UU ini mandul karena sosialisasi yang lemah atau karena para penegak hukum terkesan tak mau repot. Dalam berbagai kasus peradilan menyangkut kekerasan anak, keputusan yang dijatuhkan kepada pelaku selalu mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memberikan hukuman maksimal delapan tahun dan bukannya UUPA yang bersifat lex specialist dengan hukuman maksimal 15 tahun dan denda Rp 300 juta. Dari 84 terdakwa yang diproses pada kurun 2003-2004, dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), hukuman hanya berkisar lima bulan hingga empat tahun. Untuk 2004-2005 hukuman yang dijatuhkan berkisar enam bulan hingga 13 tahun. Bahkan, ada yang divonis bebas. Sri Slamet Mandagi bahkan hanya divonis tujuh bulan penjara karena alasan sudah tua dan sakit-sakitan. Padahal, dari pengakuan dia, tak kurang dari 80 bayi yang sudah dia jual. Afrinaldi yang membongkar jaringan tersebut bahkan memperkirakan jumlah bayi yang dijual Sri sekitar 880 bayi jika dihitung ia mulai beroperasi sejak 1982. Putusan pengadilan yang didasarkan pada KUHP yang hanya menjatuhkan hukuman maksimal delapan tahun untuk pelaku penculikan itu tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun mereka yang mencoba melakukan itu. Baru dalam kasus Raisah Ali, UUPA dipakai. Maraknya kasus penculikan dan perdagangan anak memunculkan atmosfer ketakutan dan paranoia di masyarakat serta memunculkan ketidakpercayaan kepada aparat dan negara. Hal ini juga memunculkan pertanyaan, sebenarnya apa peran negara dalam menjamin keamanan warganya dan juga anak-anak dari segala tindak tindak kekerasan, termasuk penculikan. Berbagai kasus selama ini menunjukkan sulit untuk berharap pada negara atau aparat saja. Dan, menurut Seto Mulyadi dan Imam Prasodjo, di negara mana pun memang tak mungkin pemerintah bisa mengatasi semua sendiri. Di sinilah pentingnya pemberdayaan masyarakat karena kekerasan terhadap anak-anak selama ini antara lain juga diakibatkan sikap masyarakat yang abai terhadap kejadian di sekitarnya. Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah membangun semacam sistem kewaspadaan dan preventif yang terpadu. Anak sebagai target juga harus dipersiapkan. Paradigma mengenai anak yang keliru, seperti paradigma bahwa anak bisa melindungi dirinya sendiri, menurut Seto Mulyadi, juga harus diubah. Hanya dengan bahu-membahu antara semua pihak, tidak ada lagi ruang bernapas bagi penculik dan pelaku tindak kekerasan pada anak-anak. Dalam istilah Seto Mulyadi, bangsa yang besar bukan hanya mereka yang bisa menghargai pahlawannya, tetapi juga yang mampu melindungi dan mencintai anak-anaknya. Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk penculikan, eksploitasi dan perdagangan anak.
