Forum Bogor untuk Susun Peta Jalan 2012 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0710/25/humaniora/3941246.htm ==========================
Jakarta, Kompas - Menghadapi perubahan iklim yang makin nyata ancamannya untuk umat manusia di seluruh dunia, masyarakat menuntut aksi konkret dan nyata hingga pasca-Protokol Kyoto 2012. Namun, aksi konkret dan nyata itu tidak boleh mengalahkan upaya pencapaian kesejahteraan rakyat negara-negara berkembang lewat pembangunan ekonomi. Karena itu, penjagaan hutan di negara-negara berkembang demi mencegah perubahan iklim harus mendapatkan kompensasi layak dari negara-negara maju yang menikmati karbon yang dihasilkan hutan-hutan tersebut. Besarnya kompensasi penjagaan hutan itu harus ditentukan oleh pasar berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. "Dengan demikian, negara-negara hutan hujan tropis tak akan menanggung opportunity cost," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Pertemuan Pendahuluan Tingkat Menteri Konferensi Ke-13 Negara Pihak dari Konvensi Kerangka Kerja tentang Perubahan Iklim/Konferensi dan Pertemuan Ke-3 Negara Pihak (UNFCCC COP-13/CMP-3) di Istana Bogor, Rabu (24/10). Mengenai opportunity cost atau biaya yang harus kita korbankan untuk menjaga dan mencegah kerusakan hutan, Ketua Tim Delegasi Indonesia Emil Salim menekankan akan memperjuangkan kompensasinya. Dengan menjaga hutan, rakyat tidak bisa memanfaatkannya untuk pertanian dan berbagai hal. "Kita akan berjuang. Kewajiban climate change kita akan penuhi. Tetapi, kepentingan dan kesejahteraan rakyat tidak boleh dikorbankan," ujar Emil. Menyusun peta Pertemuan pendahuluan tingkat menteri yang diikuti 40 negara yang masing-masing berbeda posisi, menurut Emil, akan dipakai untuk memikirkan peta jalan sebagai hasil konferensi internasional di Bali awal Desember 2007. "Keadaan makin gawat. Yang dilakukan selama ini perlu, tetapi tidak cukup." Kerja bersama menyusun peta jalan menuju 2012 dan setelahnya dianggap sebagai fokus pertemuan juga oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar. Kerja bersama itu akan ditajamkan sebagai hasil dalam konferensi internasional di Bali. "Tidak bisa untuk masalah perubahan iklim kita sendiri-sendiri. Negara maju begitu, negara berkembang begini. No way." Terhadap forum Bogor yang berlangsung dua hari, Rachmat mengaku gembira karena negara- negara yang banyak berseberangan sikap mengenai perubahan iklim dapat duduk bersama. "Kami mendesak agar ada kebijakan yang koheren di tingkat internasional maupun nasional. Legitimasi mekanisme baru terkait adaptasi harus lebih tinggi dibandingkan Organisasi Bank Dunia dan Bank Dunia," kata Deputi Direktur Walhi Farah Sofa ketika dihubungi Rabu kemarin. (INU/GSA)
