Oleh Yudi Latif http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/27/opini/4019174.htm =========================
Di Multazam, sambil merapatkan tubuh ke dinding Kabah, yang pertama terlintas dalam doaku adalah Indonesia: "Ya Allah, jadikan negeriku tempat yang aman. Berkatilah warganya dengan kemakmuran dan kebahagiaan. Tumbuhkanlah para pemimpin yang lebih besar dari dirinya sendiri." Seperti Ismail siap disembelih, ucapan Sherif Haramaian yang menerima rombongan terasa menusuk kalbu. "Indonesia tempat bermukim seperlima pemeluk Muslim dunia dengan kekayaan alam, terlalu penting untuk dilupakan dan terlalu menjanjikan untuk disia-siakan." Ada percik kebenaran dalam ucapannya. Sekadar berbekal minyak, Arab Saudi nan tandus dengan kepemimpinan otoritarian, toh masih sanggup menghadirkan kesejahteraan bagi warganya. Ketika Raja Fahd dibuatkan istana di sebuah bukit pinggir kota Madinah, masih tersisa kearifan tradisional yang menggugah keinsyafannya. "Bagaimana mungkin saya tinggal di atas bukit, sedangkan rakyatku bermukim di bawah sana." Adapun Indonesia, negeri subur dengan kepemimpinan demokratis yang seharusnya memuliakan daulat rakyat, bayangan yang segera terlintas adalah barisan TKI yang miskin marwah dan perlindungan. Dalam pesawat yang membawa pulang, seorang TKW yang mengalami gangguan ingatanyang menurut para pramugari merupakan fenomena yang lumrahsecara ngelantur menyebut Indonesia sebagai "Ibu pertiwi yang tega menyembelih anak-anaknya sendiri". Tirani mayoritas Setelah demokratisasi berjalan sembilan tahun, tanpa perbaikan kualitas hidup, mestinya terbit kesadaran lain, tirani pemerintahan tidak bisa dihapus begitu saja dengan pesta kebebasan (freedom). Saatnya mempertimbangkan penghayatan klasik yang memperhadapkan tirani dengan keadilan (justice). Kebebasan tanpa keadilan hanya membuat tirani berganti wajah, dari wajah bengis militeristik menuju wajah lembut permainan prosedur. Jauh hari, pemikir demokrasi seperti Alexis de Tocqueville wanti-wanti akan kemungkinan munculnya bentuk tirani lain dalam demokrasi, yakni tirani mayoritas. Namun, dalam perjalanan demokratisasi di Indonesia, yang muncul tetap tirani minoritas, yakni tirani pemodal yang bersekutu dengan oligarki kepartaian. Jika masalah demokrasi kita adalah defisit keadilan, bukan kebebasan, maka isu utamanya bukan pergantian elite dan prosedur politik, tetapi kapasitas transformatif kekuasaan. Bagaimana mengakhiri gerak sentripetal kekuasaan yang bersifat narsistik menuju gerak sentrifugal yang berorientasi kemaslahatan umum. Malang, pergeseran dari otoritarian menuju demokrasi di Indonesia belum menyentuh aspek ini sehingga upaya reformasi tidak menghasilkan perubahan substansial. Dalam hal ini, watak kepemimpinan memainkan peran penting. Meski kepemimpinan merupakan fitur permanen yang diperlukan masyarakat dan segala zaman, perlu dicatat tidak ada pemimpin yang cocok untuk segala musim. Seperti dikatakan Montesquieu dan Max Weber, kepemimpinan merupakan fungsi yang dinamis yang beragam dalam watak, lingkup, dan kepentingannya, tergantung perkembangan masyarakat. Konsekuensinya, kekuasaan dan lokus tindakan seorang pemimpin ditentukan oleh watak personal dan kondisi yang berkembang di lingkungan politiknya. Krisis kepemimpinan Masa krisis dan kekacauan memerlukan peran kepemimpinan yang lebih besar sekaligus pemimpin besar (great men) dibanding pada masa normal dan stabil. Masa seperti ini, menurut Weber, membuka kesempatan bagi munculnya para pemimpin karismatis dengan pesan pembebasan dan pemulihan tertib politik. Namun, perkembangan antiteori sekali lagi terjadi di Indonesia. Krisis terus memagut, tetapi para pemimpin karismatis tak kunjung muncul, atau hanya sesaat muncul untuk kemudian ditelan arus zaman. Suasana seperti inilah yang kini diratapi sebagai krisis kepemimpinan. Hal itu terjadi karena rekrutmen kepemimpinan yang dikembangkan di era reformasi lebih mengandalkan sumber daya "alokatif" ketimbang "otoritatif". Yang pertama berarti kemampuan kontrol atas aneka fasilitas material. Yang kedua adalah kemampuan kontrol atas aktivitas manusia lain berdasar kewibawaan visi dan ideologis. Yang dipikirkan bukan kapasitas transformatif kekuasaan, tetapi daya beli para pemimpin. Akibatnya, partai politik gagal mereproduksi intelektual organiknya; sedangkan para pemimpin yang punya bibit-bibit karismatis sebagai pemimpin organisasi masyarakat terpaksa mengikuti logika "alokatif", yang begitu cepat menggerus kewibawaannya. Jalan baru tak kunjung menemukan pemimpin baru. Pemimpin baru tak kunjung memperjuangkan jalan baru. Jalan buntu menghadang kita. Itu sebabnya mengapa new deal harus diperjuangkan seiring kemunculan new dealers. Kita harus memulai perubahan dari titik nol. Dari titik pemahaman awal di mana kekuasaan bukan akhir perjalanan, tetapi sarana untuk memperjuangkan kebajikan bersama. Setiap pemimpin di segala bidang dan tingkatan harus menyadari dan belajar mengemban tugas pastoral, sebagai penggembala yang menuntun dan memperjuangkan keselamatan rakyatnya. Untuk itu, mereka harus berjiwa besar agar bisa lebih besar dari dirinya sendiri. Seperti kata Vaclav Havel, "Mustahil menulis persoalan besar tanpa hidup dalam persoalan besar, menjadi pemimpin agung tanpa menjadi manusia agung. Manusia harus menemukan dalam dirinya sendiri rasa tanggung jawab yang besar terhadap dunia, yang berarti tanggung jawab terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri." Dengan jiwa para pemimpin yang kerdil, kekayaan alam hanya akan menjadi sumber kutukan. Yudi Latif Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan
