http://www.kompas.com/kompas-cetak/0801/16/utama/4168442.htm ======================
Yogyakarta, Kompas - Semangat kebangsaan Indonesia kian hari kian luntur sehingga mengancam Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, semua elemen bangsa ini diserukan agar kembali setia memegang teguh pada kontrak politik Pancasila dan Mukadimah UUD 1945. Demikian poin-poin penting yang mengemuka dalam sarasehan kebangsaan bertema "als ik eens Indonesier was (Andai Aku Orang Indonesia)", Selasa (15/1) di Kampus Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai Raja Keraton Yogyakarta yang menjadi salah satu pembicara menuturkan, Indonesia kini menghadapi empat tantangan utama. Pertama, masalah kebangsaan dikaitkan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala persoalannya. Kedua, masalah kesejahteraan rakyat. Ketiga, pemerintahan yang akuntabel dan transparan, tidak hanya eksekutif, tetapi termasuk legislatif dan yudikatif. Keempat, gelombang besar globalisasi dengan segala efeknya. Menurut Sultan, globalisasi yang dikendalikan sebenarnya oleh kekuatan kapitalisme global telah masuk memengaruhi berbagai sendi kehidupan kebangsaan sampai di tingkatan terkecil, yaitu keluarga. Strategi pembangunan karakter bangsa Indonesia, ungkap Sultan, telah terjadi pergeseran dari pendekatan gaya Timur, yaitu moralitas dan etika dengan strategi kebudayaan memanusiakan manusia, menjadi pendekatan material yang mengadopsi konsep Barat. "Apakah strategi itu pas untuk bangsa ini," ujarnya. Menurut Sultan, dalam praktik kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, keakuan di dalam masyarakat ternyata lebih mendominasi dibanding kekitaan. Mestinya, keakuan itu dikontribusikan untuk kekitaan, dan dipakai membangun identitas Indonesia. Rikard Bagun, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, mengatakan, prinsip kebinekaan di dalam Bhinneka Tunggal Ika telah dipersepsikan sebagai pertentangan bukan perbedaan. Perbedaan dalam sebuah bangsa tidak bisa dihindari karena manusia memang berbeda dengan atribut yang menempel, seperti suku, agama, dan lainnya. Mantan Wakil KSAD Letjen Kiki Syahnakri menyerukan Indonesia harus kembali pada jati diri bangsa, yaitu Pancasila dan Preambul UUD 1945. (RWN)
