Kebijakan Pemerintah untuk menyediakan buku murah (saya lebih suka menyebutnya sebagai "buku generik"--meminjam istilah industri farmasi) adalah sebuah kebijakan yang populer. Tentu saja orang tidak tertarik lagi mendiskusikannya. Mereka tinggal menunggu realisasinya.
Bahwa apakah cara yang ditempuh oleh Pemerintah itu memang bisa menghasilkan buku murah, maka itu adalah soal lain. Dan itu adalah masalah orang-orang yang mengerti seluk-beluk industri penerbitan. Sebagai orang yang pernah bekerja sebagai konsultan untuk bantuan asing terhadap pengembangan buku pelajaran di Indonesia (The British Council, World Bank dan AusAid) maka sejak tahun 1991 saya sudah menjual gagasan agar Pemerintah menciptakan "buku generik" untuk dipakai di sekolah-sekolah. Jumlah kebutuhan buku pelajaran terlalu besar. Kalau kita tidak menciptakan "buku generik" maka anggaran Negara tidak akan mungkin bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Dan kalau sebagian dari kebutuhan itu dibebankan kepada kantong orang tua murid, maka hal itu juga akan memberatkan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Karena itu Pemerintah perlu menyusun sendiri buku pelajaran versinya dan membebaskan semua fihak untuk mencetak buku itu secara bebas. Tapi pada sama yang sama, kalau ada penerbit yang mampu membuat buku yang lebih baik (dan lebih mahal harganya) dan ada sekolah yang mampu membelinya (tanpa kolusi penerbit dengan guru) maka Pemerintah seyogianya jagan pula membatasi prakarsa untuk menerbitkan dan menjual "buku paten" tesebut. Memang saya juga meragukan apakah cara yang ditempuh oleh Pemerintah ini (membeli hak cipta dari pengarang lalu membebaskan semua fihak untuk mencetak buku tersebut) bisa secara signifian menghasilkan sebuah buku yang cukup murah. Tapi saya juga bisa memahami cara berpikir Pemeintah: Sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilu. Perlu diambil kebijakan-kebijakan yang populer agar Pemerintah selamat. Tentang bagaimana memodifikasi skema ini agar benar-benar tercipta buku murah, itu akan dipikirkan belakangan. Di dalam Kongres IKAPI Tahun 2006 lalu saya sudah mengatakan kepada para penerbit: Kita harus terus menyumbangkan pemikiran kepada Pemerintah tentang bagamana menumbuhan industri penerbitan yang sehat dan memberi kemaslahatan kepada rakyat (bukan hanya kemaslahatan kepada penerbit). Karena itu kita tidak bisa hanya membiarkan Pemerintah membuat kebijakan, lalu bila kebijakan itu telah keluar dan tidak sesuai dengan kepentingan kita, maka kita marah-marah. Pada awal tahun 2007 yang lalu kepada Pengurus IKAPI saya juga sudah memperingatkan: Pemerintah sedang berpikir untuk menciptakan sebuah skema "buku generik". Jangan biarkan Pemerintah membuat kebijakannya sendiri, karena biasanya hasilnya akan salah-kaprah. Bantulah Pemerintah dengan pemikiran yang baik. Lakukanlah perundingan- perundingan mulai dari birokrasi tingkat paling bawah, karena kalau proses pembuatan kebijakan tidak dikawal dari bawah, maka ketika kebijakan itu telah ditanda-tangani Menteri, tidaklah mungkin lagi kita teriak-teriak agar kebijakan itu dibatalkan. Tapi apa mau dikata? Penerbit memang malas berpikir. Lagipula saat itu ada proyek-proyek besar ratusan miliar (DAK dan BOS-Buku). Mengapa pula harus repot-repot memikirkan soal yang tak ada uangnya? Nah, sekarang terjadilah apa yang saya ramalkan. Menteri Depdiknas mengeluarkan kebijakannya tentang buku murah. Lalu para penerbit kebakaran jenggot dan minta Menteri agar membatalkan kebijakannya tersebut. (Kalau saya dalam posisi sebagai Menteri, saya juga tidak akan gampang membatalkan kebijakan. Apalagi bila kebijakan itu menguntungkan posisi politik Presiden). Saran saya kepada para penerbit buku sekolah dan IKAPI: Kebijakan tentang buku murah itu (walau pun agak belepotan) sudah ditandatangani Menteri dan diberi anggukan oleh Presiden. Dan rakyat juga senang dengan kebijakan populer itu. Jangan lagi menentang kebijakan itu. Tapi berilah sumbangan pemikiran bagaimana agar kebijakan itu sukses: Di satu sisi ia bisa meringankan beban orangtua murid. Tapi di sisi yang lain ia tidak mematikan industri penerbitan buku. Saya melihat ada solusi kreatif di antara dua kepentingan itu. Horas, Mula Harahap Dharma Hutauruk: Seminggu ini saya tidak membuka milis FPK. Hari ini aku buka dan terus terang, saya sebagai penggiat buku pelajaran sangat kecewa karena komentaratas pembelian copyright Buku Pelajaran (Langsung dari Penulis) tidak ada yang mendiskusikan.
