Koalisi Perempuan Indonesia Tolak Kenaikan Harga BBM : Unjuk Rasa Minggu dan
Pernyataan Sikap
Metrotvnews.com, Jakarta: Ratusan orang dari Koalisi Perempuan Indonesia, Ahad
(25/5), berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) menolak kenaikan harga
bahan bakar minyak (BBM). Koalisi Perempuan Indoensia menyerukan kepada
pemerintah untuk menarik kembali keputusan kenaikan harga BBM dan menghentikan
bantuan langsung tunai (BLT).
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Masruhah, mengatakan bahwa
aksi di hari Ahad ini bukanlah seruan belaka. Namun, sebagai bentuk tuntutan
kepada pemerintah agar bertanggung jawab memberikan kehidupan yang layak bagi
warganya. Demontrasi Koalisi Perempuan Indonesia se-Jabodetabek dan Bandung ini
diwarnai aksi teatrikal kaum miskin yang sedang memasak tanpa minyak tanah.
Selain itu aksi ini juga melibatkan anak-anak dan balita.(DOR)
Koalisi Perempuan Indonesia: Tolak Kenaikan BBM=Menyelamatkan Bangsa
Pernyataan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (21/5/200 seputar
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah final pada kisaran 28,7% dan
hanya tinggal menunggu pengumuman dari Presiden RI menjadi hadiah terburuk bagi
rakyat di momentum 10 tahun reformasi ini. Pernyataan yang menegaskan soal
kesiapan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan kesiapan penyaluran Bantuan
Langsung Tunai (BLT) untuk periode bulan Juni-Agustus menjadi bukti nyata
betapa wakil rakyat tak bergeming akan penolakan yang menyeruak di masyarakat
atas kenaikan BBM dan penolakan terhadap BLT.
Berbagai alasan dikemukakan sebagai latar belakang kebijakan ini salah satunya
adalah keterpaksaan akibat tekanan dari pelaku pasar modal yang tidak
mempercayai berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah. Sayangnya apa saja
langkah itu Mentri Keuangan tidak menjelaskannya sehingga menggiring opini
publik bahwa satu-satunya solusi dari defisit anggaran adalah dengan menaikkan
harga BBM. Hal ini selaras dengan pernyataan sebelumnya oleh Wakil Presiden
Yusuf Kalla yang menyatakan kenaikan BBM justru untuk meletakan hak subsidi
pada rakyat yang benar-benar membutuhkan bukan orang kaya yang ikut menikmati
subsidi BBM. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono sendiri merespon
berbagai aksi dengan menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus bangkit dan
mandiri (termasuk mandiri dalam migas) ditengah tekanan ekonomi. Pola pikir
demikian sangat berbahaya karena mengeneralisasi seluruh persoalan padahal
dilapangan realitas bicara lain. Namun satu poin yang
tampaknya ingin dibangun oleh pemerintah adalah jika kita ingin menyelamatkan
bangsa BBM harus naik tidak ada jalan lain dan ini salah satu indikator dari
kemandirian.
Dampak dari adanya upaya membangun opini sedemikian rupa berimbas akan tudingan
yang dialamatkan pada berbagai gerakan aksi yang menentang kenaikan harga BBM
sebagai aksi politis pro pada orang kaya dan pro pada hutang. Lebih jauh lagi
aksi ini kemudian diarahkan pada upaya untuk menggembosi pemerintah dan melawan
aparat penegak hukum. Yang ujung-ujungnya menjadi pembenaran akan tindak
represif yang dilakukan aparat kepolisian. Di berbagai daerah tampak teriakan
protes rakyat dilawan dengan panser pembubaran aksi dengan paksa dan
penangkapan massa demonstrasi. Kekerasan yang menyeruak beberapa minggu ini
kian menjadi dari waktu ke waktu. Jika dibiarkan sangat mungkin kekerasan ini
akan berlanjut menjadi lebih besar. Sekedar mengingatkan himbauan dari Presiden
RI bahwa dalam kondisi sulit yang paling penting adalah bicara menggunakan hati
nurani maka mestinya pemerintah dan penegak hukum juga membuat kebijakan yang
menggunakan hati nurani bukan sekadar
soal untung rugi dan semata takut akan tekanan pemilik modal.
Berangkat dari keprihatinan dan komitmen untuk tetap menjaga kedamaian dan
kesejahteraan masyarakat organisasi massa dan gerakan Koalisi Perempuan
Indonesia menyatakan sikap:
1. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan rencana menaikan harga BBM dan segera
mengumumkannya agar bisa memberi rasa aman dan menekan kepanikan masyarakat
2. Meminta pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan solusi
konstruktif yang tidak menumbalkan rakyat misalnya dengan; menaikan pajak
kendaraan mewah (yang jelas-jelas hanya orang berduit milyaran saja yang bisa
memilikinya); memotong berbagai tunjangan pejabat negara sebagai bentuk
mengencangkan ikat pinggang; dan melakukan moratorium pembayaran utang luar
negeri karena menaikan BBM bukan satu-satunya cara untuk menyelamatkan anggaran
negara.
3. Mendesak aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya demonstrasi dengan
cara-cara anti kekerasan dan menghentikan tindakan represif karena akan memicu
kekerasan yang berkelanjutan.
4. Menyerukan kepada seluruh warga negara untuk melihat bahwa gerakan menolak
kenaikan harga BBM sebagai upaya menyelamatkan bangsa dari pemiskinan
ketertindasan dan kepentingan politik tertentu.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Pernyataan ini merupakan manifestasi
dari sikap kontrol kami terhadap pemerintah dan kinerja aparat kepolisian. Juga
sebagai bentuk dukungan terhadap tercapainya kesejahteraan rakyat.
Jakarta 22 Mei 2008
Masruchah
Sekretaris Jenderal
Dian Kartika Sari
Bernadetha Mahuse
Presidum Nasional
